Liputan6.com, Jakarta Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Tahap 2 dikabarkan cair. Hal ini usai gelombang pertama Kartu Lansia Jakarta ini diberikan pada bulan Februari 2024 lalu. Pencairan Bansos Kartu Lansia Jakarta tahap 1 sebelumnya diumumkan dilaman dinsos.jakarta.go.id.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah mencairkan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) tahun 2024 untuk 2 bulan," tulis laman dinsos.jakarta.go.id.
Advertisement
"Pencairan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap I dicairkan pada 1 Maret 2024, untuk tahap II selanjutnya akan dilakukan setelah verifikasi dan validasi selesai dilaksanakan," sambung laman tersebut.
Advertisement
Lantas apa itu Kartu Lansia Jakarta?
Program Kartu Lansia Jakarta adalah lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan lansia yarng sakit menahun dan hanya bisa terbaring di ternpat tidur, juga warga usia lanjut yang terlantar secara psikis serta sosial.
Syarat mendapatkan Kartu Lansia Jakarta:
- Warga berusia 60 tahun ke atas.
- Lansia berekonomi rendah (dan harus terdaftar dalam Basis Data Terpadu) serta berkendala secara fisik atau psikologi.
Sementara itu, cara daftar Kartu Lansia Jakarta bagi yang tidak terdaftar dalam Basis Data terpadu, namun memenuhi syarat sebagai penerima manfaat KLJ, dapat diusulkan melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) di kelurahan setempat.
Pemerintah Tambah Anggaran untuk BLT Lansia, Yatim Piatu, dan Disabilitas
Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempersiapkan program bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok lanjut usia (lansia), anak yatim piatu, hingga penyandang disabilitas.
Mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp 493 miliar untuk penyaluran bansos lansia, yatim piatu hingga disabilitas.
"Itu kelompoknya sama, ada lansia, yatim piatu dan disabilitas. Tahun ini mereka (Kemensos) baru mulai, anggaran Rp 493 miliar untuk mereka," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).
Namun, Isa mengatakan, implementasi penyalurannya belum akan dilakukan, lantaran Kemensos masih menghitung berapa total calon penerima yang berhak mendapat bansos BLT tersebut.
"Sekarang ini sedang dirancang. Jadi kalau itu sudah fix, rasanya kita akan menyelenggarakan itu secara khusus," kata Isa.
Ditjen Anggaran Kemenkeu pun sudah mencantumkan kelompok lansia dan disabilitas sebagai calon penerima bansos BLT, yang dihitung dalam komponen kesejahteraan untuk program keluarga harapan (PKH).
Masing-masing penerima nantinya bakal mendapat uang Rp 2,4 juta per tahun. Bansos tersebut akan diberikan kepada satu keluarga penerima manfaat, yang di dalamnya memiliki anggota lansia ataupun disabilitas.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam siaran video YouTube milik kanal Sekretariat Presiden menyampaikan, Kemensos bakal menyalurkan BLT kepada 334.022 lansia tunggal yang berusia lebih dari 80 tahun, dan sebanyak 946.863 anak yatim piatu.
"Kemudian juga penyandang disabilitas, kita akan bagikan penyandang disabilitas itu 98.934 orang," kata Risma.
Advertisement
Jokowi Bagikan BLT BBM di Maluku Utara: Jangan untuk Beli HP dan Baju
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kantor Pos Jailolo setelah tiba di Lapangan Upacara Sasadulamo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (28/09/2022). Di Kantor Pos Jailolo, Presiden menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat.
Bantuan sosial yang diserahkan oleh Kepala Negara yaitu bantuan masyarakat dari Presiden sebesar Rp1,2 juta, bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) untuk bulan September dan Oktober sebesar Rp300 ribu, dan bantuan sembako.
“Jadi ini dapat amplop kan, dapat amplop Presiden ini, sudah terima semua ya? Ini isinya Rp1,2 juta, tambah yang satunya lagi BLT BBM isinya Rp 300 ribu, cukup? Nanti kalau APBN ada kelebihan lagi akan ditambahkan, ya,” ujarnya Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (28/9/2022).
Presiden Jokowi pun berpesan kepada seluruh penerima agar memanfaatkan bantuan sosial yang diterimanya untuk hal-hal yang produktif.
“Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu,” ungkapnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM.
Realisasi penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat sendiri telah mencapai 76,83 persen atau sejumlah 8.847 KPM, per 26 September 2022.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan penyerahan bansos tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad.
Buku Tabungan Hilang, Bagaimana Cara Cek Sudah Dapat BSU atau Belum?
Pemerintah terus menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 ke masyarakat. BSU yang disalurkan di 2022 ini sebagai langkah pemerintah meredam dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Secara bertahap, subsidi upah ini sudah disalurkan sejak awal September 2022.
Pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan berhak mendapat BSU senilai Rp 600 ribu sebagai bantalan sosial. Pemerintah akan menyalurkan BSU dalam dua tahap, yaitu masing-masing Rp 300 ribu sebanyak dua kali.
Ketenagakerjaan diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BSU ini akan langsung disalurkan ke rekening pekerja dan buruh melalui bank Himbara atau bank pemerintah yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Nah, bagaimana jika ternyata buku tabungan bank Himbara tersebut hilang?
Penerima BSU tak perlu khawatir karena bisa tetap menerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini kok.
Advertisement