Potensi Tinggi, OJK: Perlu Kerja Sama Lintas Lembaga Dongkrak Pertumbuhan Bursa Karbon

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat potensi bursa karbon, tetapi perlu kerja sama antara regulator dan pelaku industri untuk mendongkrak transaksi bursa karbon.

Hingga 5 Juni 2024, total perdagangan di bursa karbon baru mencapai 600 ribu ton setara CO2 dengan nilai transaksi Rp 36,78 miliar. "Ini kami yakin potensinya tinggi, tetapi kerja sama di antara OJK dan kementerian serta industri terkait sangat penting untuk pertumbuhan bursa karbon,” ujar Antonius seperti dikutip dari Antara, ditulis Minggu (9/6/2024).

Adapun bursa karbon Indonesia berdiri sejak 26 September 2023. usai 9 bulan berdiri, Antonius menuturkan, pertumbuhan bursa karbon masih relatif stabil dan belum menyentuh level yang menggembirakan. Antonius menegaskan, OJK tidak bisa berdiri sendiri untuk menumbuhkan bursa karbon.

Akan tetapi, perlu dukungan lintas kementerian dan industri untuk mendorong transaksi perdagangan karbon dengan meningkatkan suplai dan permintaan.

"Karena kita butuh dukungan untuk supply and demand. Itu di luar kontrol kami, lebih ke kementerian terkait," tutur dia. Dari sisi pasokan atau suplai, bursa karbon Indonesia dapat ditopang dari sektor kehutanan, energi, dan transportasi.

"Suplai itu 'didrive' (didorong) dari kementerian. Untuk 'demand' itu 'didrive' misalnya dengan pajak karbon, allowance (kewajiban)," ujar Antonius.

Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang didirikan pada September 2024 menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

IDXCarbon terhubung dengan SRN PPI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari penghitungan dua kali.  

Pelaku usaha berbentuk perseroan yang memiliki kewajiban dan/atau memiliki komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca, dapat menjadi pengguna jasa IDXCarbon dan membeli unit karbon yang tersedia. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, potensi bursa karbon Indonesia bisa mencapai Rp3.000 triliun.

Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Jokowi menuturkan, terdapat kurang lebih 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah transaksi di bursa karbon mencapai Rp 35,31 miliar. Itu merupakan angka akumulasi sejak bursa karbon meluncur pada September 2023 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, kinerja perdagangan di bursa karbon terus mengalami peningkatan. Dari sisi volume per April 2024, tercatat sebesar 572 ribu ton CO2 equivalen yang diperdagangkan.

"Pada bursa karbon sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga April 2024 tercatat 57 pengguna jasa yang dapat izin total volume 572 ribu ton CO2 equivalent dan akumulasi nilai sebesar Rp 35,31 miliar," ujar Inarno dalam Konferensi Pers Rapar Dewan Komisioner Bulanan April 2024, Senin (13/5/2024).

Dia menyampaikan, transaksi dalam bursa karbon itu masih bisa meningkat kedepannya. Mengingat, besaran transaksi tadi baru dilakukan oleh sedikit pengguna jasa yang mengantongi izin.

Inarno mengatakan, saat ini ada 3.758 pendaftar yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Artinya, potensi perdagangan karbon masih terbuka lebar.

Selain itu, dia juga melihat banyaknya potensi unit karbon yang bisa diperdagangkan.

"Tentunya ke depan potensi bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.758 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sejak diluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023 hingga 29 Februari 2024, tercatat 50 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 501.910 ton Co2 ekuivalen.

"Akumulasi nilai sebesar Rp 31,36 miliar, dengan rincian 31,39 persen di Pasar Reguler, 9,69 persen di Pasar Negosiasi dan 58,92 persen di Pasar Lelang," kata Kepala Eksekutif Pengawas pengawas pasar modal, keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi, dalam Konferensi Pers RDK Bulanan Februari 2024, secara virtual, Senin (4/3/2024).

OJK melihat ke depan potensi Bursa Karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.453 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), dan tingginya potensi unit karbon yang ditawarkan.

Bursa karbon merupakan sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon, dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Teknis perdagangannya, perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah lebih sedikit dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan yang menghasilkan banyak karbon dioksida.