Rasio Utang Bakal Naik jadi 50% di 2025, Tim Prabowo-Gibran Ungkap Faktanya

Liputan6.com, Jakarta Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono membantah isu pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menaikkan rasio utang hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia menegaskan, besaran itu tidak memungkinkan untuk dilakukan. Thomas mengakui ada isu yang bergulir kalau rasio utang pemerintahan perdana Prabowo-Gibran akan naik jadi 50 persen dari PDB.

"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan, udah kita punya rencana ke atas 50 persen dan sebagainya, itu tidak mungkin," tegas Thomas dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia menegaskan kembali, rasio utang itu jadi salah satu rumusan dalam penentuan Rancangan APBN 2025 atau anggaran perdana pemerintah Prabowo-Gibran. Menurutnya, sejauh pembahasan yang dilakukan, angkanya tidak mencapai 50 persen PDB.

"Nanti silakan aja dihitung lah, target-target yang akan sudah direncakaan pemerintah kini dan akan disepakati DPR tadi," tegas dia.

Selain berbicara rasio utang, politikus Partai Gerindra itu menekankan soal besaran defisit APBN 2025. Menurutnya, sudah disepakati kalau defisitnya berada pada rentang 2,29-2,82 persen dari PDB.

"Kami juga ingin menerkankan bahwa Presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakat oleh pemerintah sekarang dan DPR," katanya.

Dia juga bilang, anggaran Rp 71 triliun untuk tahap awal makan bergizi gratis masih dalam posisi yang aman dengan ketetapan defisit di rentang itu.

"Selama beberapa minggu terakhir banyak berita-berita, nah disini kami sebagai tim gugus tugas ingin nyatakan secara gamblang bahwa dengan angka Rp 71 T terebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit itu, range itu artinya terjamin," sambung Thomas Djiwandono.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Menurutnya itu jadi alokasi secara bertahap.

Sri Mulyani menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk untuk menyesuaikan besaran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis, kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makaan bergizi gratis akan fit dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengakui, Prabowo sudah menyepakati alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis andalannya sebesar Rp 71 triliun. Ini merupakan anggaran untuk tahap pertama di tahun perdana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," bebernya.

Bendahara Negara menjelaskan, angka Rp 71 triliun itu sudah masuk dalam postur anggaran RAPBN 2025 dengan desain defisit 2,29-2,82 persen. Dia menyatakan kepastiannya akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2024 mendatang.

"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82 (persen), angka Rp 71 triliun bukan merupaka ontop diatas itu, tapi sudah didalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan bapak pre sjokowi 16 Agustus," urainya.

Namun, rincian mengenai teknis dan pembagian anggarannya, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia menyerahkan hal itu ke tim sinkronisasi pemerintahan sebagai utusan Prabowo Subianto.

"Detail mengenai program MBG nanti akan dijelaskan tim dari presiden terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh pak presiden terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," pungkasnya.