Lapangan Upacara di IKN Kapan Rampung? Ini Kabar Terbarunya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di IKN. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan lapangan upacara yang pembangunannya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni memastikan pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan, untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di IKN.

\"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan," ujar Raja Juli, Rabu (10/7/2024).

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, ia optimistis upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Nusantara yang merupakan momen bersejarah dapat terlaksana dengan lancar.

"Kami optimis proyek ini dapat siap dan dengan kualitas yang baik," kata Raja Juli Antoni.

"Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Otorita IKN dan pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi dikutip dari Antara, Rabu (10/7/2024).Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati.

Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan.

"Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum," kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, pada awal Juni lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, yang telah diresmikan pada Selasa (4/6).

"Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

"Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, akhir Juni lalu.

Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap. Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata Djarot, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah tidak terlalu memaksakan pemindahan IKN.

"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujar dia.

Bahkan, dia juga mengaku tidak optimistis IKN bisa dikebut di pemerintahan mendatang. Apalagi, ke depan pemerintah terpilih juga memiliki fokus program sendiri lewat makan siang gratis.

"Belum lagi sudah disedot dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun ya, jadi jangan berharap," imbuh Djarot.