DPR Minta Dugaan Mark Up Harga Beras Impor Segera Diusut

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat apabila dugaan penggelembungan harga atau mark up impor beras.

“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora agar terbongkar. Kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi? Karena memang adanya mark up impor beras ini,” kata Santoso dikutip dari Antara, Minggu (21/7/2024).

Menurut dia, tindakan cepat aparat penegak hukum diperlukan karena mark up impor beras tersebut diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun. Ia berharap, apabila terbukti, pelaku dapat dihukum berat.

“Perilaku lancung (tidak jujur, red.) oknum yang menyengsarakan rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” kata Santoso.

Selain dapat mengurangi jatah makan rakyat Indonesia, menurut dia, mark up impor beras juga memicu kenaikan harga komoditas lain yang akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.

“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” kata Santoso.

Sementara itu, disebutkan juga ada 490 ribu ton beras impor yang tertahan di sejumlah pelabuhan hingga mengakibatkan denda mencapai Rp 350 Miliar. Dengan impor beras menggunakan kontainer, ada waktu lebih lama dalam pembongkaran imbas penumpukan di pelabuhan.

Fakta Teranyar Dugaan Mark Up Impor Beras Perum Bulog dengan Vietnam

Fakta baru mulai terungkap pada polemik beras impor yang tidak saja menghebohkan pemegang kebijakan di Indonesia, tapi juga di negara Vietnam.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto, yang menyatakan bahwa isu penggelembungan (mark up) harga beras impor itu tidak benar.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,”ucap Suyamto, di Jakarta, Jumat (12/7/2024)

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Direktur Utama Tập đoàn Tân Long (TLG). Mengutip dari pemberitaan media Vietnam bernama CAFEF, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama Tập đoàn Tân Long (TLG)Trương Sỹ Bá, menjelaskan dalam sejarah tender beras BULOG, dari tahun 2023 sampai sekarang, pihaknya tidak pernah memenangkan tender langsung apapun dari BULOG.

Maka hal itu menjawab sejumlah tuduhan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam, serta keraguan kepada kinerja Perum BULOG dalam hal pelaksanaan tender.

Paket tender tanggal 22 Mei yang diumumkan BULOG di mana Lộc Trời dan anak perusahaannya berencana untuk menawarkan 100.000 ton beras, Bapak Bá mengatakan, namun Tân Long menawar dengan harga beras 15 USD/ton lebih tinggi, sehingga tidak memenangkan tender.

“Pada bulan Mei, kami pernah menawarkan penjualan 100 ribu ton beras dengan harga 538 USD/ton, harga FOB. Namun, dibandingkan dengan harga dari perusahaan Lộc Trời, harga dari TLG lebih tinggi sehingga kami tidak jadi ikut," ujar Trương Sỹ Bá.

Ba menjelaskan, bahwa Indonesia membeli beras melalui tender BULOG dan membeli dengan harga CNF bukan harga FOB, dan harga CNF dari perusahaan Lộc Trời, Thuận Minh, Quang Phát sekitar 568 USD/ton atau dengan harga FOB sekitar 530 USD/ton, lebih rendah dari penawaran kami sebesar 538 USD/ton, harga FOB pihanya lebih tinggi 5-8 USD/ton.

Direktur Transformasi& Hubungan Antar Lembaga Perum BULOG Sonya Mamoriska, menegaskan pernyataan dari Tan Long Group ini menjadi klarifikasi atas polemik beras impor yang terjadi.

Disisi lain, ditakutkan bila polemik isu ini terus ditiupkan dan berlanjut tanpa fakta yang jelas, dapat berdampak pada kelancaran pembelian beras Indonesia dari Vietnam hingga akhir tahun 2024 bahkan mempengaruhi hubungan bilateral perdagangan kedua negara.