5 Tantangan Berat APBN 2025 Era Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa terdapat 5 tantangan yang perlu diperhatikan pemerintahan baru terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di era Prabowo-Gibran.

Tantangan pertama, adalah defisit APBN dengan proyek era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diselesaikan.

"Pelebaran defisit APBN karena warisan proyek era (Presiden) jokowi yang harus diselesaikan, suntikan modal ke BUMN dan belanja operasional seperti belanja pegawai dan barang yang semakin besar," ungkap Bhima kepada Liputan6.com, dikutip Rabu (24/7/2024).

Tantangan kedua, adalah terkait rasio pajak. Bhima menyebut, rasio pajak berisiko turun sejalan dengan tekanan pada sektor komoditas, belum optimalnya kepatuhan wajib pajak kakap dan sektor digital.

Selanjutnya juga ada tantangan utang yang jatuh tempo tahun depan sebesar Rp. 800 triliun yang harus dibayar Pemerintahan baru Prabowo Subianto.

"Sehingga mempersulit manuver anggaran untuk program baru seperti makan siang gratis," bebernya.

Pertumbuhan Ekonomi

Adapun pertumbuhan ekonomi yang dibayangi risiko perlambatan karena mitra dagang ekspor, salah satunya China sedang menurunkan permintaan.

"Investasi makin selektif karena masih tingginya suku bunga dan risiko geopolitik," jelas Bhima.

"Diharapkan menteri ekonomi dan keuangan (Pemerintahan baru) Prabowo bisa lebih rasional dan berkata 'tidak' untuk program yang terlalu memakan anggaran besar," tambahnya.

Dalam keterangan terpisah, Direktur PT. Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% selama 5 tahun masa kepemimpinannya Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan sulit tercapai, bila permasalahan struktural ekonomi Indonesia tidak dibenahi.

 "Karena permasalahan ini, selama dua periode Presiden Joko Widodo menjabat, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%. Target Jokowi saat masa kampanye Pilpres pada 2014 silam pun tak pernah tercapai, yakni membuat ekonomi Indonesia tumbuh 7%," kata Ibrahim.

Ibrahim menjelaskan, stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% dipicu oleh tak terjaganya daya beli masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah.

Ia memapaparkan, pada tahun 2015 atau tahun pertama Presiden Jokowi efektif menjalankan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibandingkan 5,02% pada 2014, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemudian pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu kembali ke level 5,03%, lalu pada 2017 sebesar 5,07%, 2018 mencapai 5,17%, dan 2019 kembali ke level 5,02%.

Selanjutnya pada 2020 atau saat Pandemi Covid-19 melanda, ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 2,07%.

Di tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh kembali sebesar 3,7%. Lalu, pada 2022 lanjut naik menjadi 5,31%, dan pada 2023 hanya mampu bergerak ke level 5,05%.

Pada kuartal pertama 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,11%.

"Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia mayoritas memang ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Hingga 2023, porsi konsumsi masyarakat terhadap laju pertumbuhan ekonomi mencapai 53,18%. Pada kuartal pertama 2024 bahkan porsinya membengkak menjadi 54,93%," Ibrahim menyoroti.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, menyebut masa transisi Pemerintahan baru Prabowo Subianto kali ini dinilai lebih unik.

"Kita tahu bahwa proses politik sudah berjalan pada saat sekarang. Bahkan kalau kita melihat proses transisi ini terjadi bahkan lebih unik pada transisi pemerintahan," kata Faisal dalam Core Midyear Economic Review 2024 "Mitigasi Risiko ekonomi jelang Pemerintahan Baru", Selasa (23/7/2024).

Faisal menyebut unik, lantaran figur-figur baru sudah mulai masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Beberapa figur-figur untuk pemerintah yang sebetulnya di pemerintahnya akan datang sudah mulai masuk ke dalam kabinet yang ada sekarang. Jadi pemerintahan yang sedang berjalan, yang belum berganti. Ini yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.Salah satunya, Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, baru saja dilantik menjai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Diketahui pelantikan berlangsung pada Kamis (18/7) lalu oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, di Jakarta.

Faisal menduga, alasan masuknya figur baru di Kementerian Keuangan adalah salah satu upaya dini yang dilakukan Presiden terpilih selanjutnya untuk mengamankan kebijakan fiskal.

"Ini di antaranya adalah untuk, kalau kita melihat beberapa yang masuk misalkan di Kementerian Keuangan. Tentu saja ada kaitannya dengan mengamankan kebijakan fiskal untuk pemerintahan yang akan datang," ujarnya.Utamanya mengamankan kebijakan fiskal untuk program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program Prabowo-Gibran yang menarik perhatian publik.

"Kalau kita dengar di media, di publik, yang sekarang sudah sangat ramai juga dibahas. Tentu saja adalah program pertama yang menjadi andalan daripada pemerintahan baru yaitu makan bergizi gratis," pungkasnya.