Liputan6.com, Jakarta Investasi yang masuk pada peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru tahap tujuh di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mencapai lebih kurang Rp4 triliun.
Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan tahap tujuh dijadwalkan hari ini, selain pembangunan istana wakil presiden dan Taman Kusuma Bangsa, juga PT Intiland Development Tbk, PT Royal Garden Eagle Group, PT Papua Hotel Internasional dan PT Bank Central Asia, demikian Agung Wicaksono.
Baca Juga
Presiden Joko Widodo (Jokowi), jelas Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono di Penajam, Senin, bakal melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya sejumlah pembangunan fisik baru di Kota Nusantara.
Advertisement
Peletakan batu pertama pembangunan fisik baru yang akan dilakukan, lanjut dia, untuk sektor investasi ada sejumlah infrastruktur pendukung di ibu kota baru Indonesia.
Presiden Jokowi, pada hari ini dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya sejumlah pembangunan fisik baru di Kota Nusantara, setelah sidang kabinet paripurna perdana yang digelar di Istana Garuda ibu kota baru Indonesia.
Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru pada tahap tujuh tersebut untuk sejumlah investor dari sektor perbankan dan badan usaha.
Total Nilai Investasi
Total nilai investasi pada peletakan batu pertama pembangunan fisik baru pada tahap tujuh, kata Agung Wicaksono, diperkirakan mencapai lebih kurang Rp4 triliun,
"Cukup besar nilai investasi, nanti detailnya ada. Tapi totalnya mungkin Rp4 triliun lebih untuk peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru tahap tujuh," tambahnya dikutip dari Antara, Senin (12/8/2024).
Nilai investasi terhitung dari peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik batu tahap satu sampai tahap enam di Kota Nusantara, ia menimpali lagi, mencapai lebih kurang Rp51,3 triliun.
"Kalau dengan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru tahap tujuh, diperkirakan nilai investasi mendekati kisaran Rp60 triliun," ujarnya pula.
Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik batu tahap tujuh di ibu kota baru Indonesia, juga sekaligus dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan lahan dengan investor atau pelaku usaha.
Proyek Istana Wapres IKN, Ma
Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN, Senin (12/8/2024).
Turut hadir dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, hingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.
Pada kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin memberikan sejumlah pesan dalam pembangunan Istana Wapres IKN ini. Pertama, wajib mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan guna meminimalisir kerusakan alam dan dorong efisiensi energi.
Tak hanya keberlanjutan alam, Ma'ruf juga ingin pembangunan Istana Wapres dan proyek lainnya di IKN turut melibatkan masyarakat sekitar. Sehingga level kehidupan warga lokal di sekeliling proyek ibu kota baru turut terangkat.
"Libatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek pembangunan agar meningkatkan taraf masyarakat hidup sekitar, sekaligus menjunjung nilai-nilai dan budaya lokal," pinta Ma'ruf Amin.
Standar Tinggi
Berikutnya, ia menekankan bahwa pembangunan proyek Istana baru tersebut harus dilakukan dengan kualitas dan standar tinggi.
"Pembangunan Istana Wakil Presiden dan infrastruktur lain di IKN tidak boleh berkompromi dalam hal kualitas, baik dari segi material, konstruksi, maupun desain," tegasnya.
Advertisement
Tak Mau Sekedar Estetika
Ma'ruf pun ingin ada kepastian bahwa pembangunan ini tidak hanya baik secara estetika, tapi juga kokoh dan memiliki keamanan yang cukup.
Ia mewajibkan proses konstruksi dilakukan dengan penuh tanggung jawab tanpa adanya penyelewengan aturan.
"Oleh karena itu, perlu pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berjalan sesuai perencanaan," imbuh dia.
Tak hanya itu, Wapres juga meminta adanya transparansi dan akubtabilitas dalam pembangunan ini. Ia menuntut agar setiap langkah dalam proses konstruksi harus dilakukan dengan penuh keterbukaan, baik dalam hal penggunaan anggaran, pemilihan mitra kerja maupun dalam proses pengambilan keputusan.
"Saya minta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pastikan bahwa proyek ini bebas dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan," tuntut Ma'ruf Amin.