Sandiaga Uno Ingin Setop Izin Pembangunan Hotel, Ini Tanggapan Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno akan menghentikan sementara atau moratorium penerbitan izin pembangunan hotel. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas pariwisata di sejumlah tujuan wisata Indonesia termasuk di Bali Selatan.

Lalu bagaimana tanggapan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Haryadi Sukamdani mengenai hal itu? Haryadi setuju dengan rencana Menaparekraf Sandiaga Uno untuk moratorium izin pembangunan hotel di Bali terutama di Bali Selatan. Hal ini lantaran kawasan Bali Selatan dinilai sudah kelebihan kapasitas.

Haryadi menilai, seiring kawasan Bali Selatan yang sudah over kapasitas memicu masalah lain yang menganggu kenyamanan berwisata antara lain macet, masalah sampah dan air. Haryadi menuturkan, pemerintah daerah tidak mengantisipasi seiring digenjotnya kawasan Bali Selatan.

Seiring hal tersebut, Haryadi menilai kawasan Bali Selatan memang perlu ditata ulang dan menyebar kawasan wisata tidak hanya bertumpu di Bali Selatan tetapi juga wilayah Bali lainnya dan daerah lain di Indonesia yang punya potensi besar wisata.

"Saya setuju moratorium karena memang sudah over supply.Pengembangan Bali tidak boleh hanya di Selatan, tapi di daerah lain yang masih ada ruang untuk pertumbuhan,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, ditulis Minggu (1/9/2024).

Ia mencontohkan, wilayah Bali lainnya yakni Bali Utara, Timur, dan Utara juga punya potensi pertumbuhan. Seiring hal itu, Haryadi mengusulkan agar perkembangan kawasan wisata disebar ke daerah lain tidak hanya bertumpu satu wilayah saja. “Bali Selatan sudah jenuh dan mesti ditata ulang. Moratorium perlu dilakukan dan disebar ke daerah lain sehingga tidak hanya satu wilayah saja,” ujar dia.

Haryadi menilai, jika kawasan wisata disebar akan menciptakan kenyamanan bagi wisatawan sehingga tidak menimbulkan masalah lain. Ia mengatakan, kalau daerah wisata terdapat masalah yakni transportasi, air, kemacetan, dan sampah akan membuat wisatawan tidak nyaman. Hal itu akan berdampak terhadap industri pariwisata.

Dengan demikian, ia juga mengingatkan pemerintah untuk membuat konsep matang dalam mengembangkan industri pariwisata Indonesia. Ia juga berharap di lapangan agar ego sektoral juga dapat diatasi sehingga dapat menciptakan kawasan pariwisata yang nyaman, aman dan menarik wisatawan luar negeri dan domestik.

Haryadi menuturkan, geografi, kekayaan alam dan budaya Indonesia yang lebih kaya seharusnya dapat menarik wisatawan lebih besar. Ia membandingkan, Indonesia  dengan Thailand yang termasuk negara ASEAN, seharusnya Indonesia dapat menarik wisatawan lebih banyak dari Thailand.

"Harus dipikirkan matang dan cermat (konsep pariwisata-red) sehingga tidak membuang-buang uang,” tutur Haryadi.

Di sisi lain, Haryadi juga menanggapi mengenai pengembangan quality tourism dan mass tourism. Ia menilai, kalau quality tourism dan mass tourim harus digarap keduanya karena memiliki potensi untuk mengembangkan industri pariwisata.

Haryadi menilai, sebaiknya quality tourism memang diserahkan kepada ahlinya yang sudah memiliki pengalaman mengembangkan wisata yang berkualitas dan mahal. Quality tourism ini menurut dia, memang untuk segmen tertentu dan ada sejumlah pelaku industri yang sudah berpengalaman menangani.

Sedangkan mass tourism, ia menilai perlu kerja sama pemerintah dan pelaku industri pariwisata. Apalagi mass tourism menurut dia sangat berdampak terhadap masyarakat. “Mass tourism  ini impact langsung dirasakan masyarakat, sedangkan quality tourism terbatas. Jadi PR kita bagaimana membuat mass tourism ini meningkatkan jumlah kunjungan,” kata Haryadi.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berencana untuk menghentikan sementara atau moratorium penerbitan izin pembangunan hotel. Selain itu, ia juga tengah menggodok kebijakan menyetop konversi lahan pertanian menjadi area komersial.

Langkah penghentikan penerbitan izin hotel dan menyetop izin konversi sawah ini untuk menjaga kualitas pariwisata di sejumlah destinasi wisata Indonesia termasuk di wilayah Bali Selatan.

“Kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan nyaman khususnya di beberapa destinasi di Indonesia,” kata Sandiaga dikutip dari Antara, Jumat (30/8/2024).

Kebijakan yang tengah digodok ini juga menyangkut fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek berkelanjutan. Menparekraf belum memberi rincian detail terkait rancangan kebijakan itu karena sedang digodok.

Namun ia memastikan rancangan kebijakan itu rampung dalam beberapa hari mendatang untuk selanjutnya dibahas di rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“Bersama Bapak Presiden untuk diputuskan sebagai langkah konkret untuk bisa memastikan pariwisata Indonesia berkualitas, bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” imbuhnya.

Ia menekankan nantinya kebijakan itu diterapkan di destinasi wisata tertentu yang dinilai sudah padat dan menimbulkan kejenuhan.

Dia juga berencana membedah kembali titik tertentu di kawasan Bali Selatan yakni di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan (Sarbagita).

“Sarbagita yang akan kami fokuskan tapi tentunya harus kami bedah lagi karena tidak seluruh Bali selatan ini sama, mungkin Badung beda sama Tabanan, nanti akan kami formulasikan,” imbuh Sandiaga Uno.

Sandiaga juga menjelaskan kebijakan itu tidak kontradiktif dengan target kunjungan wisatawan mancanegara yang tiap tahun meningkat, pada 2024 ini mencapai 14 juta.

Ia juga akan melakukan evaluasi setiap tiga hingga enam bulan apabila kebijakan itu diterapkan.

“Gas rem ini adalah kalau melihat dampaknya sudah terlalu berat, kami harus rem. Tapi kalau kita butuh ekonomi untuk bergerak, kami akan gas,” ucapnya.

Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) total jumlah hotel dan akomodasi yang sudah diklasifikasi di seluruh Indonesia mencapai 29.005 unit dan 747.066 kamar.

Adapun jumlah AirBnb atau bisnis akomodasi di Indonesia mencapai lebih dari 61 ribu unit, yang sekitar 34 ribu unit di antaranya berada di Bali.