KKP: Izin BPOM Susu Ikan Masih Proses

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih memproses izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk susu ikan. Menyusul, susu ikan yang wacananya masuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ala Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Susu ikan merupakan produk ekstraksi protein ikan. Setelah diproses, kemudian bisa diolah menjadi semacam susu. Rencananya, susu ikan ini jadi tambahan asupan protein di program MBG.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo mengatakan pihaknya masih memproses izin BPOM untuk produk susu ikan. Dia mengakui telah diajukan sejak 3-4 bulan lalu.

"Bukan belum BPOM, ini BPOM sudah diajukan beberpaa bulan yang lalu nah sekarang berproses di sana, kemarim sudah kita dorong bersama semoga penerbitan ini segera," ujar Budi, ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dia mengatakan, sejalan dengan proses sertifikasi BPOM itu, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi soal susu ikan dan manfaatnya bagi masyarakat. Termasuk melakukan sejumlah uji coba.

Budi mengakui tidak ada kendala dalam proses izin BPOM tersebut. Harapannya, izin itu bisa segera terbit tidak lama lagi.

"3-4 bulan yang lalu baru proses, karena itu berproses ya karena harus uji coba dan semuanya, pengenalan ke masyarakat itu sekarang berproses semoga dalam waktu dekat ini izinnya terbit," tuturnya.

Terkait kepastian susu ikan masuk ke program MBG, Budi tak berbicara banyak. Namun, usulan susu ikan masuk program itu sudah disambut positif Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"InsyaAllah, kalau dari kemarin dari Kapala Badan Gizi dan semuanya itu sudah merespons positif," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memanfaatkan susu ikan, dan diproyeksikan mampu membuka hingga 195.796 lapangan kerja baru.

Budi Sulistyo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, menyatakan bahwa program ini akan memanfaatkan susu ikan melalui pengembangan industri Hidrolisat Protein Ikan (HPI) di seluruh Indonesia.

Untuk mencakup 1% dari kebutuhan 4,1 juta ton susu ikan, dibutuhkan sekitar 6.150 industri HPI dengan kapasitas produksi 2 ton per bulan. Langkah ini akan mendukung produksi hingga 492 ribu ton susu ikan per tahun.

"Jika kita bicara tentang 1 persen dari kebutuhan 4,1 juta ton susu ikan, maka untuk mencapai target ini diperlukan 6.150 industri HPI yang dapat memproduksi 492 ribu ton susu ikan per tahun. Ini akan membuka banyak lapangan kerja di sektor kelautan," kata Budi Sulistyo dalam konferensi pers pada Selasa (17/9).

Dari total lapangan kerja yang akan terbuka, sektor nelayan diproyeksikan menyerap 86.403 tenaga kerja, industri HPI 73.800 orang, dan industri susu ikan 35.593 orang. Selain mendukung perekonomian, program ini juga diharapkan mampu mengurangi angka stunting di Indonesia, yang saat ini menjadi target nasional untuk ditekan hingga 14%.

Peluang Usaha dan Pertumbuhan Sektor Perikanan

Program MBG juga diprediksi akan menciptakan peluang usaha baru di sektor perikanan. Dengan target membuka 1,3 juta lapangan usaha dan menyerap 6,5 juta tenaga kerja, KKP berfokus pada hilirisasi produk ikan yang selama ini memiliki nilai ekonomi rendah.

Program ini diharapkan dapat memperkuat sektor perikanan dengan memanfaatkan bahan baku ikan yang belum dimaksimalkan.

"Kami menargetkan 1,3 juta lapangan usaha baru dan 6,5 juta tenaga kerja melalui penguatan hilirisasi produk ikan yang selama ini bernilai ekonomis rendah," jelas Budi.

KKP juga menargetkan peningkatan kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pemanfaatan susu ikan. Desain pabrik-pabrik HPI yang mendekat ke sumber bahan baku diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM.

Industri ini juga memanfaatkan bahan baku yang dianggap ekonomis rendah, sehingga memberikan peluang besar bagi ekonomi lokal.

Budi menambahkan bahwa Program MBG akan meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan protein ikan, memicu aktivitas ekonomi senilai Rp7,05 triliun per tahun.

"Program ini akan menciptakan aktivitas ekonomi yang signifikan dan memperkuat sektor-sektor yang selama ini kurang mendapat perhatian," pungkasnya.

Dengan program ini, KKP optimis akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi balita dan ibu hamil, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.