Tantangan Ekonomi Menanti Presiden Prabowo, Utang Rp 800 Triliun di Depan Mata

Liputan6.com, Jakarta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2024, di Gedung MPR RI, Jakarta.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengungkapkan tiga tantangan besar yang harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia saat ini.

1. Tantangan Fiskal yang Berat

Tantangan pertama yang dihadapi oleh Presiden Prabowo adalah masalah fiskal yang mendapat tekanan signifikan. Salah satu pekerjaan rumah besar yang perlu segera diatasi adalah jatuh tempo pembayaran utang negara senilai Rp 800 triliun pada tahun 2025.

"Problem fiskal utama adalah jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun pada tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan solusi yang inovatif," kata Ajib di Jakarta, Minggu (20/10).

Selain itu, potensi defisit APBN 2025 juga menjadi perhatian utama. Penerimaan negara diperkirakan terbatas, sementara belanja negara justru mengalami peningkatan yang signifikan.

"Belanja APBN 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, sementara penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp 3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menambah beban utang negara," jelasnya.

2. Tingginya Angka Pengangguran

Tantangan kedua adalah masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berada di angka 5,2 persen. Meskipun investasi selama lima tahun terakhir telah melampaui target, kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja masih kurang signifikan.

"Investasi mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga lapangan kerja yang diharapkan dari investasi belum optimal," ungkap Ajib.

3. Masalah Kemiskinan

Tantangan ketiga adalah kemiskinan yang diperburuk oleh pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi ini menyebabkan banyak kelompok masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas.

"Pemerintah harus mendorong kebijakan yang pro-pemerataan dan pengurangan angka kemiskinan," tegas Ajib.

Atas berbagai permasalahan ekonomi tersebut, Presiden Prabowo diharapkan mengoptimalkan realisasi program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari delapan program unggulan, lima di antaranya fokus pada ekonomi.

"Ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat memahami bahwa tantangan utama ke depan adalah terkait perekonomian," tambah Ajib.

Prabowo juga diminta untuk memperkuat program reformasi ekonomi struktural guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi. Reformasi ini mencakup kemudahan regulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Hal ini bisa tercapai jika kabinet mampu menerjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural," tandasnya.

Utang Jatuh Tempo 2025

Diketahui, utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa nilai utang ini tidak akan menjadi masalah selama kondisi pemerintahan tetap stabil.

Sri Mulyani menegaskan bahwa risiko dari utang jatuh tempo tersebut akan sangat kecil jika keuangan negara dan stabilitas politik tetap terjaga.

"Selama negara ini kredibel, dengan APBN yang baik dan kondisi ekonomi serta politik yang stabil, risiko dari utang jatuh tempo itu sangat kecil," jelasnya.

Dari total utang jatuh tempo tersebut, Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sisanya sebesar Rp 94,83 triliun berasal dari jatuh tempo pinjaman.