Evaluasi Indeks Persaingan Usaha, KPPU Temukan Penghambat Indonesia Emas 2045

Liputan6.com, Jakarta - Center for Economic Development Studies Universitas Padjadjaran (CEDS Unpad) mengeluarkan hasil Indeks Persaingan Usaha (IPU) 2024. Naik tipis dibandingkan 2023, dari sebelumnya 4,91 poin menjadi 4,95 poin.

Sektor penyediaan akomodasi/makanan/minuman, perdagangan besar/eceran, dan jasa keuangan/asuransi ditemukan sebagai sektor-sektor dengan nilai IPU tertinggi. Indeks di beberapa sektor seperti energi, pertambangan, air dan pengelolaan sampah, serta konstruksi tidak berubah sebagai sektor dengan tingkat persaingan terendah. 

Adapun Jakarta disimpulkan sebagai provinsi dengan nilai IPU tertinggi, sementara dua provinsi terujung Indonesia, Aceh dan Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan indeks persaingan usaha terendah. 

Menanggapi hasil tersebut, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa menyampaikan, sektor dengan nilai IPU paling rendah masih cenderung sama dari tahun ke tahun. Yakni sektor energi (listrik/gas) dan sumber daya mineral, konstruksi, atau pengadaan air dan pengolahan sampah/limbah. 

Untuk itu, KPPU akan terus meningkatkan monitoring, pemberian advokasi, dan jika diperlukan penegakan hukum atas sektor-sektor yang konsisten nilai IPU rendah. Sekaligus advokasi dan sosialisasi pada provinsi dengan nilai IPU rendah.

"Ini telah sejalan dengan prioritas KPPU sejak awal tahun lalu, dan kembali akan menjadi fokus kami di tahun ini. Jika perlu, kami juga akan masuk ke sektor pengolahan sampah atau limbah," ungkap Ifan, sapaan akrabnya, Selasa (7/1/2025).

Ifan juga mencatat tekanan atas IPU 2024 berasal dimensi kinerja dan penawaran. Penyebabnya dapat berupa meningkatnya hambatan keluar masuk maupun potensi kartel dan persekongkolan. 

"Artinya, perilaku pelaku usaha atau kebijakan pemerintah yang terlalu mengintervensi pasar perlu menjadi perhatian KPPU. Di lain sisi, KPPU melihat bahwa indikator riset dan pengembangan dan produktivitas di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023," bebernya. 

Menurut dia, ini perlu diwaspadai, lantaran menunjukkan bahwa tingkat inovasi Indonesia lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Inovasi yang rendah dapat menjadi penghambat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen serta tercapainya Indonesia Emas 2045. 

Adapun CEDS Unpad juga telah melakukan penelitian dan menyimpulkan, dibutuhkan tingkat persaingan usaha atau nilai IPU 6,33 poin untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. KPPU menilai dibutuhkan lompatan tingkat persaingan usaha dibandingkan kondisi saat ini.

"Jadi dari angka indeks persaingan usaha tahun ini, masih dibutuhkan kenaikan 1,38 poin atau sekitar 28 persen untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Untuk itu, Pemerintah wajib memandang penting persaingan usaha dan peran KPPU untuk mencapai target pertumbuhan tersebut," tegas Ifan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Jika dilaksanakan, KPPU prediksi ada penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita. 

Sebelumnya, KPPU telah mengirimkan surat kepada Maruarar Sirait alias Ara pada 4 Desember 2024, terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2019. 

Melalui surat itu, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3 kg, yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp 461 triliun. Sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia. 

"Melalui jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

Dalam sarannya, KPPU menggarisbawahi agar pembangunan 3 juta rumah, serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5/1999. Yakni, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi. Seraya mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 

Tak hanya kepada Menteri PKP, Ifan berkata, pada 28 Agustus 2024 dirinya juga telah menyurati Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota.

"Dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun," terang Ifan. 

"Selama 5 tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah. KPPU mengestimasi, pembangunan 3 juta rumah dengan instalasi jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun," bebernya. 

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Ara menyampaikan, program utama kementeriannya sesuai arahan Prabowo yakni dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. 

"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," ujar Ara.

Sebelumnya, PT PGN Tbk terus memperluas penggunaan energi bersih pada sektor rumah tangga, dengan disalurkanya gas bumi sebanyak 2.173 Sambungan Rumah (SR) di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam proyek pengembangan jaringan gas rumah tangga yang ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, PGN bersinergi bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta mengatakan bahwa jargas sebanyak 2.173 SR ini merupakan bagian dari proyek jargas yang sedang dibangun oleh PGN tahun 2024 ini. Dari Januari - Mei 2024 telah terpasang jargas sebanyak 12.000 SR dan sudah gas in sebanyak 10.600 SR.

"PGN akan membangun total panjang pipa distribusi untuk jargas di tahun 2024 ± 2.242 KM di berbagai wilayah Indonesia, termasuk pembangunan serta penyediaan infrastruktur gas di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)," kata Harry, Selasa (25/6/2024).

Dengan dukungan dari pemerintah, Harry berharap pembangunan jargas dapat berjalan lancar di berbagai wilayah dan bisa mencapai target yang telah ditentukan. PGN juga berkomitmen untuk sinergis dengan pemerintah atas pembangunan jargas sebagai bentuk upaya meningkatkan bauran energi nasional.

Harry menambahkan, PGN mengembangkan Jargas dengan skema beyond pipeline untuk memenuhi kebutuhan gas bumi rumah tangga di daerah-daerah yang belum terjangkau pipa gas dan jauh dari sumber gas. Skema beyond pipeline tersebut dilaksanakan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan di IKN yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.

“Penambahan jargas rumah tangga di Semarang diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jargas bisa memberikan pengalaman menggunakan energi ramah lingkungan yang praktis, efisien, aman, dan mengalir non stop 24/7,” imbuh Harry.

PGN sebagai Subholding Gas Pertamina senantiasa menjalankan tugas sebagai partner strategis pemerintah dalam menyukseskan pembangunan jargas rumah tangga. Selain bauran energi nasional, jargas rumah tangga juga memberi benefit dalam rangka menekan subsidi energi.