Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS, Begini Persiapan Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki awal 2025, Indonesia mengumumkan resmi menjadi anggota kelompok negara ekonomi BRICS. BRICS sendiri mencakup negara-negara besar yakni Brasil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan. Tahun lalu, anggota BRICS diperluas dengan memasukkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa keanggotaan ini mencerminkan pentingnya posisi Indonesia di mata dunia.

"Indonesia dipandang sebagai negara yang strategis dan penting untuk segera bergabung," ujar Menlu Sugiono dalam pidato tahunan di acara Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 di Jakarta, 10 Januari 2025.

Dalam keterangan terpisah, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan bahwa pengusaha di Indonesia umumnya sangat antusias dengan keanggotaan Indonesia di BRICS, yang diyakini dapat memperluas pasar internasional.

“Masuknya Indonesia ke BRICS memberikan sinyal bahwa ekonomi Indonesia diakui di tingkat global, khususnya di antara negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar. Dengan begitu, pelaku usaha melihat peluang untuk memperluas jejaring bisnis, meningkatkan daya saing, dan menembus pasar internasional,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Diversifikasi Produk

Dalam mempersiapkan daya saing untuk memanfaatkan peluang, Angga mengungkapkan, sejumlah pengusaha mulai mempersiapkan strategi diversifikasi produk dan pasar untuk menjangkau negara-negara anggota BRICS seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Persiapan lainnya, adalah mencari peluang kerja sama dengan mitra di negara anggota BRICS, baik dalam hal investasi, perdagangan, maupun transfer teknologi.

Terkait pemanfaatan Infrastruktur dan kebijakan, Angga menuturkan, “Pelaku usaha menantikan adanya kebijakan pendukung dari pemerintah, seperti akses permodalan melalui BRICS New Development Bank (NDB), insentif perdagangan, dan dukungan untuk ekspor”.

“Dengan akses ke pasar negara-negara BRICS, diharapkan ekspor Indonesia, khususnya produk unggulan seperti komoditas, manufaktur, dan produk kreatif, dapat meningkat signifikan,” bebernya.

Jalur Diplomasi Ekonomi

Angga lebih lanjut menyampaikan, pengusaha juga berharap pemerintah aktif memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk membuka jalur diplomasi ekonomi yang lebih strategis dan memfasilitasi kerja sama dengan anggota lainnya.

Selain itu, dengan BRICS sebagai wadah kerja sama multilateral, pengusaha juga berharap ada stabilitas ekonomi global yang lebih terjaga, terutama di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Masuknya Indonesia ke BRICS memberikan harapan besar, tetapi juga menuntut kesiapan pengusaha untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia memaksimalkan peluang ini,” tutupnya.

Indonesia akhirnya diterima menjadi anggota penuh blok ekonomi negara-negara berkembang BRICS. Hal ini diumumkan oleh Brasil yang merupakan ketua dari blok tersebut pada Senin waktu setempat.

Dikutip dari Associated Press, Selasa (7/1/2025), Kementerian Luar Negeri Brasil menyebutkan bahwa pencalonan Indonesia sebenarnya telah disetujui oleh para pemimpin BRICS pada Agustus 2023.

Namun, Indonesia dengan negara dengan populasi terpadat keempat di dunia ini memilih untuk bergabung secara resmi dengan BRICS  setelah pembentukan pemerintahan yang baru terpilih tahun lalu.

“Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” kata pemerintah Brasil dalam sebuah pernyataan.

“Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan anggota lainnya untuk mereformasi lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif untuk memperdalam kerja sama Selatan-Selatan.”

BRICS dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009, dan Afrika Selatan ditambahkan pada tahun 2010. Tahun lalu, aliansi tersebut diperluas hingga mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

Arab Saudi telah diundang untuk bergabung tetapi belum bergabung.

Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan beberapa negara lain telah menyatakan minatnya.

Organisasi ini dibentuk sebagai penyeimbang bagi Kelompok G7, yang terdiri dari negara-negara maju.

Namanya berasal dari istilah ekonomi yang digunakan pada awal tahun 2000-an untuk menggambarkan negara-negara berkembang yang diperkirakan akan mendominasi ekonomi global pada tahun 2050.