Prabowo Mau Pembangunan Jalan Tol-Bandara Dialihkan ke Swasta, AHY Bilang Begini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi positif rencana pengalihan proyek infrastruktur dialihkan ke swasta. Menurutnya itu bisa jadi kerja sama yang baik.

Usulan tersebut diungkap Presiden Prabowo Subianto disela-sela sambutannya dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonedia, di Ritz-Carlton, Jakarta. Prabowo bilang, akan mengalihkan pembangunan jalan tol, pelabuhan, hingga bandara ke swasta.

Menanggapi hal tersebut, AHY menyambut positif. Menurutnya, kerja sama antara perusahaan swasta dan pemerintah perlu dilakuman.

"Oh iya tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta," kata AHY di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, ada manfaat ketika perusahaan swasta ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kunci. Harapannya, aspek infrastruktur bisa semakin maju dan berkelanjutan.

"Kalau dunia usaha, sektor swasta juga bisa maju dan berkembang, tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang pembangunan infrastruktur yang semakin berkelanjutan," tuturnya.

Mau Alihkan Proyek Jalan Tol-Bandara ke Swasta

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan tender proyek-proyek strategis kepada perusahaan swasta. Menurutnya, perusahaan swasta lebih punya pengalaman dan bisa efisien.

Mulanya dia mengatakan ingin memberikan peran lebih besar ke perusahaan swasta. Dia sekaligus membantah menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Suadara-saudara saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta," kata Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

"Ada yg mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak benar, saya tidak menghentikan, saya merubah," sambung Prabowo.

Kepala Negara ini mengatakan, beberapa proyek infrastruktur kunci akan dialihkan ke perusahaan swasta. Alasannya, swasta dinilai lebih efisien dan punya pengalaman.

"Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian," ungkapnya.

Dia mencontohkan, perusahaan swasta bisa masuk menggarap proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Sementara itu, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang langsung menyentuh rakyat.

"Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan, swasta silakan bergerak semuanya," tegasnya.

"Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan (membangun) yang penting-penting dan yang inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dilakukan swasta harusnya swasta berkembang, swasta bekerja untuk semuanya," tambah Presiden RI ke-8 itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah daerah ingin ikut mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengaku terbuka dengan alokasi pendanaan dari pihak manapun.

Prabowo menegaskan, targetnya adalah seluruh anak-anak usia sekolah di Indonesia mendapat alokasi MBG di 2025 ini. Soal pasokan anggarannya, pemerintah pusat sudah menyiapkan Rp 71 triliun.

Prabowo bilang, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten ingin ikut mendanai. Dia pun terbuka akan peluang tersebut sehingga sumber dananya tak hanya dari pemerintah pusat.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta, boleh," kata Prabowo usai acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Hanya saja, ada poin penting yang menurutnya harus menjadi perhatian. Pertama, adanya efisiensi anggaran. Kedua, programnya bisa dijalankan tepat sasaran. Ketiga, yang tak kalah penting, tidak ada kebocoran penggunaan anggaran.

"Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran," tegas Kepala Negara itu.

Asal tahu saja, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 ini. Targetnya, ada sekitar 17,5 juta orang yang mendapat manfaat MBG hingga Desember 2025 secara bertahap.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, merespons usulan penggunaan dana zakat atau infak untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, usulan tersebut adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

Menurut Zulkifli, pemerintah tetap terbuka terhadap ide-ide yang diusulkan masyarakat.

"Ya, kalau orang ngomong kan boleh saja, namanya demokrasi. Bahwa ada usulan dari sana dan sini, ya itu boleh saja," ujar Zulkifli di Menara Global, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Meski demikian, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG sepanjang 2025. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta penerima manfaat secara bertahap hingga akhir tahun.

"Tapi yang jelas, anggarannya Rp 71 triliun. Nanti penerima manfaatnya bertahap, mulai dari April, Juni, hingga Desember. Jadi, tidak sekaligus 17 juta orang," jelas Zulkifli.