Jadi Menteri Paling Tajir Prabowo, Simak Sumber Kekayaan Menpar Widiyanti Putri Wardhana

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkapkan salah satu pejabat di Kabinet Merah Putih memiliki harta kekayaan fantastis senilai Rp5,4 triliun. Sosok tersebut adalah Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Menurut laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis pada 9 Desember 2024, Widiyanti mencatatkan total kekayaan sebesar Rp5.435.833.014.169. Kekayaan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk tanah, properti, alat transportasi mewah, investasi, dan aset lainnya.

Sumber Kekayaan Widiyanti

Properti di Jakarta

Widiyanti memiliki tujuh aset tanah dan bangunan di kawasan strategis Jakarta Selatan, dengan total nilai mencapai Rp152 miliar.

Properti ini termasuk rumah-rumah mewah di kawasan premium dengan luas tanah hingga 3.630 m².

Koleksi Kendaraan Mewah

Sebagai salah satu menteri terkaya, Menteri Pariwisata Widiyanti juga memiliki tujuh unit kendaraan mewah dengan nilai total Rp19,4 miliar.

Koleksi tersebut meliputi mobil-mobil eksklusif seperti:

• Mercedes Benz S63 (Rp2,96 miliar)
• Bentley Continental GT (Rp2,87 miliar)
• Lexus LM350H (Rp2,5 miliar)
• Bentley Flying Spur W12 (Rp4,57 miliar)

Investasi Surat Berharga

Kekayaan terbesar Widiyanti berasal dari surat berharga, yang mencakup investasi saham dan instrumen keuangan lainnya. Total nilainya mencapai Rp5,07 triliun, menjadikannya salah satu investor individu paling berpengaruh di Tanah Air.

Kas dan Setara Kas

Selain itu, Widiyanti memiliki dana tunai dan setara kas senilai Rp67,1 miliar, menunjukkan likuiditas yang sangat tinggi.

Harta Bergerak Lainnya dan Harta Lain

Harta bergerak lainnya, termasuk barang-barang seni dan perhiasan, mencapai Rp43,8 miliar, sementara kategori harta lainnya senilai Rp77,7 miliar.

Widiyanti dikenal sebagai sosok yang transparan dalam melaporkan kekayaannya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPK.

Sebagai seorang pengusaha sukses sebelum menjadi menteri, ia telah mengelola berbagai bisnis yang menjadi sumber utama kekayaannya.

Meskipun memiliki kekayaan besar, Widiyanti kerap menekankan pentingnya gaya hidup sederhana dan penggunaan asetnya untuk mendukung tugas-tugas kenegaraan.

Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa transparansi adalah bagian dari komitmennya sebagai pejabat publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat 123 pejabat di Kabinet Merah Putih yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Di antara para pembantu Presiden Prabowo Subianto, terdapat individu yang memiliki total harta kekayaan mencapai Rp5,4 triliun.

"Yang khusus yang baru diangkat Rp5,4 triliun, yang saya lihat angka sementaranya," ungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa dari total 123 pejabat tersebut, mereka dibagi menjadi dua kategori. Sebanyak 65 pejabat termasuk dalam kategori reguler, yaitu mereka yang sebelumnya telah menjabat sebagai menteri dan telah melaporkan harta kekayaan mereka.

Sementara itu, 58 pejabat lainnya merupakan pendatang baru dalam jabatan negara. Dalam kategori penyelenggara reguler, harta kekayaan tertinggi yang dilaporkan hanya mencapai Rp2,6 triliun, dengan rata-rata harta kekayaan mereka mencapai Rp187 miliar.

"Rata-rata yang reguler itu sekitar Rp187 miliar. Jadi 65 orang yang pernah masukin LHKPN itu rata-rata Rp187 miliar. Yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata Rp227 miliar," jelas Pahala.

Meskipun demikian, Pahala enggan mengungkapkan identitas pejabat yang memiliki harta kekayaan fantastis tersebut. Saat ini, laporan harta dari para pembantu Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih masih dalam tahap verifikasi dan akan segera diumumkan kepada publik.

"Tapi kita pastikan seminggu dua minggu ini akan selesai semua dan tayang di e-announcement," kata Pahala, menambahkan bahwa proses tersebut akan segera rampung.

Sampai saat ini, dari total 58 orang, sebanyak 14 individu telah melaporkan harta kekayaan mereka di situs resmi LHKPN KPK.

Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut secara langsung. Pahala juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memantau kekayaan para pejabat negara, termasuk menteri-menteri yang ada dalam Kabinet Merah Putih.

"Sesudah itu tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa. Kalau ada harta yang eggak dilaporin segala macam itu kita lihat lagi," ucap Pahala. Dengan demikian, partisipasi publik menjadi penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan harta kekayaan pejabat.