Ini Komponen Penting Tarik Investasi di Industri Farmasi dan Kecantikan

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyatakan jika uji klinis merupakan salah satu komponen penting dalam menarik investasi di industri farmasi dan kecantikan. Dengan uji klinis yang baik, investor akan tertarik pada Indonesia, dan mempercayakan produksinya.

Dia mengatakan bahwa pada Februari, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan datang guna mengecek kesiapan Indonesia untuk bergabung sebagai salah satu otoritas terdaftarnya (WHO-Listed Authority), sehingga pihaknya bersiap dengan memantau kapasitas sejumlah lab uji klinik.​​​

Taruna menjelaskan, kemampuan melakukan uji klinis adalah salah satu yang menjadi bahan pertimbangan organisasi internasional itu, selain praktik kebijakan serta produksi obat-obatan yang baik.

Saat ini, katanya, Indonesia baru mencapai maturitas level 3 dari WHO NRA Benchmarking, dan RI ingin naik jadi tingkat maturitas 4 atau 5.

"Bulan depan untuk menggapai posisi itu, kita akan dikunjungi langsung dari tim, dari WHO ke Indonesia, ke Jakarta. Kan ini sudah beberapa bulan, hampir 5-6 bulan sudah tiap saat melakukan asesmen lewat online," kata Taruna.

Pihaknya berkunjung ke sejumlah laboratorium uji klinis, salah satunya milik Equilab, guna mengecek kesiapan kapasitas uji klinis, misalnya untuk uji kosmetik.

Equilab, katanya, memiliki reputasi yang sangat bagus di Asia Tenggara. Berdasarkan pengamatannya, lab tersebut sesuai dengan standar BPOM.

Berbagai regulasi dibuat untuk kemudahan berinvestasi, namun BPOM tetap mengikat perusahaan dengan ketentuan transfer teknologi setelah lima tahun di Indonesia. "Yang kedua dengan cara seperti ini juga bisa menurunkan harga obat," katanya.

Kemudian, kata Taruna, uji klinis yang bagus dapat meningkatkan potensi obat-obatan herbal Indonesia menjadi produk obat herbal terstandar. Saat ini ada lebih dari 17 ribu obat asli Indonesia, namun yang diuji secara klinis baru 97, dan yang menjadi obat 21.

Sementara itu, Direktur Utama PT Equilab International Ronal Simanjuntak mengatakan, pihaknya mendukung BPOM dalam meraih status WHO, seperti dengan cara menghasilkan produk-produk yang bermutu, pengujian vaksin.

Sebagai organisasi riset klinis, kata Ronal, mereka berupaya menguji berbagai produk, seperti fitofarmaka, vaksin, dan produk terapeutik guna memperkuat sektor farmasi nasional.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menilai industri farmasi dan alat kesehatan (alkes) di Indonesia semakin tertinggal dari negara lain. Budi menilai, pengembangan industri vaksin di Indonesia juga perlu terus ditingkatkan.

Bahkan di kawasan Asia Tenggara sendiri, menurut Menkes Budi, industri farmasi dan alat kesehatan masih kalah jauh dari Thailand dan Vietnam. Kedua negara ini bergerak menjadi lebih maju dalam pengembangan farmasi dan alat kesehatan.

“Kita menyadari bahwa industri farmasi, industri alat kesehatan, industri vaksin di Indonesia makin lama makin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, even (bahkan) termasuk Thailand dan Vietnam yang akhirnya lebih maju,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan.

Hampir Semua Obat dan Alkes Saat Awal Pandemi ImporDengan demikian, dibutuhkan upaya percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan serta vaksin di Indonesia. Indonesia dapat bekerja sama dengan lintas sektor, seperti swasta maupun kerja sama luar negeri. 

Upaya di atas masuk dalam penguatan transformasi sistem ketahanan kesehatan yang menjadi salah satu pilar transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kita menyadari bahwa Pemerintah perlu mendukung pengembangan dari industri industri kesehatan dalam negeri. Nah, tidak berkembangnya industri-industri kesehatan di dalam negeri ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan sistem kesehatan kita,” terang Budi Gunadi.

‘“Pada saat (awal) pandemi yang kita rasakan, hampir semua obat-obatan, alat kesehatan itu masih impor, vaksin impor sehingga untuk negara sebesar kita akan sangat berisiko ya dengan 270 juta rakyat kita."