Aturan Impor Dilonggarkan, Ini Dampaknya ke Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mempersilakan segala kelompok dari luar negeri untuk melakukan impor ke Indonesia. Sebagai upaya merespons tekanan global dan kebijakan tarif tinggi dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Namun, ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho mengingatkan keras, langkah ini justru berisiko besar mempercepat kerusakan ekonomi nasional jika tidak dikawal dengan regulasi yang super ketat.

Andry menilai, pernyataan Presiden ini jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol, sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh.

"Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah," ungkapnya, Rabu (9/4/2025).

"Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal," tegas Andry.

Dia menyoroti industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Bila keran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan.

"PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan," imbuh dia.

Menurut Andry, efek domino ini sangat berbahaya. Tanpa daya beli, konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung perekonomian nasional ikut melemah.

"Ekonomi kita masuk ke lingkaran setan. Industri jatuh, konsumsi lesu, investor kabur, ekspor lemah, impor merajalela. Ini jelas krisis struktural," lanjutnya.

Ia juga menilai bahwa pernyataan Prabowo mencerminkan minimnya sense of urgency dan absennya panduan ekonomi yang jelas.

"Arahnya ke mana sebenarnya? Di satu sisi kita gembar-gemborkan swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, tapi di sisi lain kita justru membuka keran impor sebebas-bebasnya. Ini kontradiksi terang-terangan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia memperingatkan dampak buruk bagi iklim investasi. "Kalau pasar domestik dibanjiri impor murah, logika investor sederhana: buat apa bangun pabrik di sini? Lebih murah ekspor dari negara mereka sendiri atau dari kawasan lain yang lebih kompetitif," sambungnya.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan memperjelas kekhawatiran ini. Dalam tiga tahun terakhir, meski masih surplus, namun angkanya terus menyusut. Dari USD 54,5 miliar di 2022 menjadi USD 37 miliar di 2023. Kemudian turun lagi ke USD 31 miliar pada 2024.

Dengan tren ini, dan jika impor dibuka tanpa batas, bukan tidak mungkin Indonesia masuk ke defisit perdagangan kembali.

"Ekspor kita ditekan tarif Trump, impor kita buka liar, cadangan devisa makin terkuras, rupiah tertekan. Ini resep menuju krisis, bukan jalan keluar dari tekanan tarif Trump," seru Andry.

"Harus ada regulasi yang tegas, selektif, dan berpihak pada kepentingan nasional. Kalau tidak, kita bukan hanya bicara soal industri lumpuh atau devisa habis. Ini soal kejatuhan daya beli rakyat, gelombang PHK yang makin membesar, dan hilangnya kepercayaan pada arah kebijakan ekonomi kita," pintanya.