Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur Terganggu

Kementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN

oleh Tira Santia Diperbarui 07 Feb 2025, 09:22 WIB
Diterbitkan 31 Jan 2025, 15:00 WIB
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti ikut terjun ke Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). (Foto: Kementerian PU)
Kementerian Pekerjaan Umum, melalui efisiensi anggaran, telah berhasil mengurangi anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun.(Foto: Kementerian PU)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), melalui efisiensi anggaran, telah berhasil mengurangi anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun.

"(Efisiensi) 80%, itu dari pagu Rp 110 triliun dipangkas Rp 81 triliun," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Meskipun demikian, Diana menekankan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN, dan diharapkan akan ada penyesuaian lebih lanjut seiring berjalannya waktu.

"Ya tentunya, tentunya terganggu," ujarnya.

Diana mengatakan, pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak pada satu area, tetapi dapat mengganggu seluruh proyek, baik itu proyek pembangunan jalan, bendungan, irigasi, hingga bangunan lainnya.

"Ya mungkin semuanya ya, tidak hanya proyek jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya," ujarnya.

Anggaran Terbatas, Kementerian Harus Tentukan Prioritas

Menurut Diana, ketika anggaran terbatas, pihak terkait harus membuat keputusan prioritas dalam menentukan mana yang harus diprioritaskan.

"Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan, karena yang harus jalan kan untuk yang Hibah Luar Negeri (HLN), karena sudah commited, kemudian SBSN juga sudah commited juga. Nah, kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat," ujar dia.

Dengan demikian, proyek-proyek yang bergantung pada dana dari hibah luar negeri dan SBSN harus tetap berjalan sesuai rencana, sementara proyek lainnya yang tidak memiliki komitmen serupa bisa terpengaruh atau bahkan tertunda.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan komunikasi yang jelas antar pihak terkait agar semua proyek tetap berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan.

Pemangkasan anggaran, meskipun seringkali diperlukan untuk efisiensi, tetap memiliki konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, terutama jika ada proyek-proyek yang terganggu karena keputusan tersebut.

"OIKN ya mungkin kena, semuanya kena, enggak ada yang enggak kena. Kita ikutin dulu saja," pungkasnya.

 

 

Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur pada 2025

Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur pada 2025

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Turun 5,6 Persen Akibat Covid-19
Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)... Selengkapnya

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mengurangi anggaran belanja infrastruktur pada 2025 ini. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak kurang baik ke pertumbuhan ekonomi.

Asal tahu saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nonor S-37/MK.02/2025.

Adapun Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan tender proyek-proyek strategis kepada perusahaan swasta. Menurut dia, perusahaan swasta lebih punya pengalaman dan bisa efisien.

Mulanya dia mengatakan ingin memberikan peran lebih besar ke perusahaan swasta. Dia sekaligus membantah menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Saudara-saudara saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta," kata Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi RI Lesu?

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Kendati perekonomian Indonesia relatif masih resilien, Menkeu tetap menyampaikan bahwa pemerintah tetap mewaspadai adanya turbulensi global yang terjadi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mengurangi anggaran belanja infrastruktur pada 2025 ini. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak kurang baik ke pertumbuhan ekonomi.

Asal tahu saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nonor S-37/MK.02/2025.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman menilai pemangkasan itu akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Termasuk penyerapan tenaga kerja dan ekonomi domestik.

Lantaran, sektor ini berperan besar dalam menyerap tenaga kerja lokal. Pada gilirannya, menjadi salah satu motor penggerak utama investasi yang produktif.

"Dampaknya tentu punya potensi terhadap penurunan investasi produktif. Kalau dipangkas ya tentu akan melemahkan pertumbuhan sektor itu. Apalagi secara efisiensi logistik dan konektivitas antarwilayah," kata Rizal dalam Diskusi Publik Indef, dikutip Kamis (30/1/2025).

Menurutnya, pemangkasan anggaran infrastruktur bisa jadi tantangan stabilitas ekonomi serta daya saing Indonesia ditengah kebutuhan investasi yang terus meningkat. Dia menyarankan pemerintah menyasar sektor yang tidak terlalu esensial.

"Pemerintah harus lebih selektif dan hindari pemangkasan anggaran terhadap sektor infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi," ujarnya.

Punya Dampak Besar

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pernyataan tersebut menanggapi pandangan fraksi terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Senada, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Abdul Manap Pulungan menyayangkan pemerintah memangkas anggaran infrastruktur. Pada hitungannya, kucuran dana bagi infrastruktur baru memiliki dampak besar, maka dia berharap pemangkasan dilakukan pada aspek pemeliharaan.

"Sangat disayangkan ya ketika yang dipotong itu adalah anggaran infrastruktur, karena infrastruktur ini berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja," kata Abdul Manap.

"Apalagi kalau yang dipotong itu adalah pembangunan infrastruktur baru. Mudah-mudahan yang dipotong itu anggaran perawatan infrastruktur, bukan pembangunan fisik baru," imbuhnya.

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur berdampak baik pada perkembangan ekonomi daerah.

"Tidak bisa kita memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah kalau hanya bertumpu pada belanja pegawai yang tidak memiliki efek berganda signifikan terhadap perekonomian," pungkasnya.

Prabowo Bantah Setop Proyek Infrastruktur

PT Hutama Karya Infrastruktur telah menyelesaikan proyek Jalan Tol Binjai-Pangkalan Brandan segmen Tanjungpura-Pangkalan Brandan. (Dok HKI)
PT Hutama Karya Infrastruktur telah menyelesaikan proyek Jalan Tol Binjai-Pangkalan Brandan segmen Tanjungpura-Pangkalan Brandan. (Dok HKI)... Selengkapnya

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan tender proyek-proyek strategis kepada perusahaan swasta. Menurut dia, perusahaan swasta lebih punya pengalaman dan bisa efisien.

Mulanya dia mengatakan ingin memberikan peran lebih besar ke perusahaan swasta. Dia sekaligus membantah menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Saudara-saudara saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta," kata Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

"Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak bener, saya tidak menghentikan, saya mengubah," Prabowo menambahkan.

Kepala Negara ini mengatakan, beberapa proyek infrastruktur kunci akan dialihkan ke perusahaan swasta. Alasannya, swasta dinilai lebih efisien dan punya pengalaman.

"Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada seasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian," ungkapnya.

Serahkan Pembangunan Jalan Tol-Bandara ke Swasta

Dia mencontohkan, perusahaan swasta bisa masuk menggarap proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Sementara itu, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang langsung menyentuh rakyat.

"Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan, swasta silakan bergerak semuanya," tegasnya.

"Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan (membangun) yang penting-penting dan yang inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dilakukan swasta harusnya swasta berkembang, swasta bekerja untuk semuanya," tambah Presiden RI ke-8 itu.

Infografis Efek Donald Trump Menang Pilpres AS ke Perekonomian Global
Infografis Efek Donald Trump Menang Pilpres AS ke Perekonomian Global. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya