Aturan Larangan Impor Singkong Rampung Februari 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengungkapkan bahwa revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor ditargetkan rampung bulan Februari ini.

"Februari ini harusnya sudah selesai," ungkap Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2024).

Di dalam revisi Permendag tersebut, terdapat kebijakan yang mengatur pengetatan impor singkong.

Pasalnya, Mendag Budi melaporkan, masih ada sejumlah hasil singkong dalam negeri yang tak terserap di pasar dengan optimal.

Ditemukan juga, harga singkong lokal cenderung rendah dibanding hasil impor.

"Karena banyak singkong kita itu yang enggak terserap, banyak petani singkong kita harganya murah," bebernya dia.

Mendag Budi menambahkan, saat ini revisi Permendag 8/2024 masih dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pelaku usaha, industri hulu dan hilir, konsumen, serta pemangku kepentingan terkait.

“FGD-nya berjalan terus, nanti solusinya seperti apa, belum tetapkan,” jelasnya.

"Banyak petani singkong kita itu kan harganya murah, sementara kita impor tapioka. Ini yang itu akan kita atur, jadi nanti tidak bebas, boleh impor tapi nanti harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Hal ini sedang kita bahas," terang Mendag Budi.

Proses Harmonisasi

Selain itu, Budi menegaskan bahwa durasi revisi permendag juga dipengaruhi oleh proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Permendagnya bergantung keluar beberapa hari, bergantung harmonisasi nanti prosesnya," kata Budi.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana pembatasan impor singkong dan tepung tapioka dalam waktu dekat. Nantinya kedua jenis itu akan masuk kategori larangan dan pembatasan (lartas).

Menurutnya hal ini sudah juga dibahas bersama sejumlah kementerian terkait. Nantinya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan pembatasan impor ke Menteri Perdagangan Budi Santoso.

"Ya seperti yang kita larang kemaren kaya jagung dan sebagainya itu, oleh karena itu tapioka, tapioka ya, sudah akan diusulkan Mentan ke Menteri Perdagangan dibahas lartas, sehingga impornya dikendalikan," kata Menko Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dia mengatakan, pembatasan ini dilakukan agar jumlah impornya terkendali. Nantinya, besaran impor akan lebih dulu melihat produksi lokal. Jika memang produksinya tidak mencukupi kebutuhan nasional, maka impor baru akan dibuka.

"Jadi kalau kita panennya berapa, produksi cukup Ya impornya berapa lagi, gitu. Karena impornya datanya agak banyak gitu, sehingga tentu akan menekan hasil dalam negeri," ujarnya.

Dia mengatakan, kepastian keputusan pembatasan impor singkong dan tepung tapioka itu ada di tangan Mentan Amran dan Mendag Budi.

"Sudah tadi kita putuskan tinggal tunggu surat dari Pak Mentan sampai ke Menteri Perdagangan, diatur dalam Permendang, kemudian nanti, hari ini, kemudian nanti impor itu akan diatur dalam lartas," pungkasnya.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan upaya pembatasan itu untuk menyerap lebih banyak produksi petani lokal. Sehingga, petani bisa diuntungkan dengan kebijakan itu.

Upaya tersebut juga didukung oleh neraca komoditas yang akan dibentuk nantinya. Nantinya, ada dihitung kebutuhan nasional dan pasokan dalam negerinya.

"Kebutuhan dalam negerinya berapa dan kebutuhan impor itu diatur, sehingga kita betul-betul, tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi produksi dalam negeri. Kalau impornya tidak diatur kan berarti kan semua orang boleh impor, sehingga orang menanam gak diserap," ujar Sudaryono.