Sosialisasi Regulasi SNI Elektronika, Pengusaha Ikut Ambil Peran

Liputan6.com, Jakarta Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) sukses menggelar workshop terkait Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 7/2025 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk elektronik.

Acara ini berlangsung di kantor Sekretariat Perprindo dan dihadiri oleh 17 perusahaan elektronik ternama di Indonesia, termasuk Daikin, Electrolux, Gree, Hisense, Midea, Mitsubishi Electric, Sharp, Bestlife, Haier, Toshiba, Hitachi, Gea, Starcool, BSH (Bosch), Elba, Sadhana, dan Garuda.

Sekjen Perprindo, Andy Arif Widjaja, menyampaikan acara ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman industri elektronik terkait penerapan Permenperin 7/2025 guna memastikan kelancaran implementasi regulasi tersebut.

Poin-Poin Penting dalam Permenperin 7/2025

Agus Kurniawan memaparkan beberapa aspek utama dalam regulasi baru ini, antara lain:

• Masa Berlaku Sertifikat SNI
  • Sertifikat SNI berlaku selama 5 tahun.
  • SPPT SNI berlaku selama 1 tahun.
• Proses Penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI
  • Melalui platform SIINas.
  • Melibatkan tahapan verifikasi dokumen, penilaian kesesuaian, evaluasi, dan penerbitan sertifikat.
• Persyaratan Perwakilan Resmi, Kerja Sama Merek, dan Maklun
  • Perusahaan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan sertifikasi.

Masa Transisi dan Implementasi

Sumarni menjelaskan bahwa Permenperin 7/2025 akan mulai berlaku pada 24 Juli 2025. Adapun ketentuan masa transisi mencakup:

• Sertifikat produk dengan tanda SNI yang telah diwajibkan tetap berlaku hingga 12 bulan setelah regulasi ini diterapkan.
• Produk elektronik rumah tangga yang telah diproduksi dalam negeri sebelum regulasi berlaku masih dapat beredar hingga 1 tahun.
• Produk elektronik impor yang telah menyelesaikan kewajiban pabean dalam kurun waktu 1 tahun sebelum aturan ini berlaku tetap dapat diedarkan.
• Sertifikasi baru, resertifikasi, atau surveilan sebelum regulasi berlaku masih mengikuti aturan lama, namun setelah tanggal berlaku wajib mengikuti regulasi baru.

Abdillah Einsten memaparkan empat kriteria pengecualian dari kewajiban SNI, yaitu:

1. Produk dengan standar tersendiri – Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dirjen.
2. Produk contoh untuk pengujian SNI – Harus didukung dokumen pengambilan sampel dan label uji dari LSPro.
3. Produk untuk riset dan pengembangan – Maksimal 5 unit per tipe, disertai surat keterangan dari lembaga riset.
4. Barang pribadi penumpang – Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Tim Kerja Program Pengembangan dan Evaluasi Direktorat Ilmate, Rizki Triana Putri, menjelaskan secara teknis tentang penerbitan surat keterangan pengecualian melalui SIINas.

Proses ini melibatkan verifikasi dokumen dalam waktu maksimal 5 hari kerja, evaluasi, serta penerbitan surat keterangan dalam waktu 5 hari kerja jika dokumen telah lengkap.

Workshop ini juga menghadirkan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Heryanto, Wasekjen Perprindo. Dalam sesi ini, peserta workshop berkesempatan untuk mendiskusikan kendala dan tantangan dalam implementasi regulasi baru bersama para narasumber.

Sebagai penutup, Perprindo menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan industri elektronik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan langkah strategis yang diambil, Perprindo siap menjadi mitra diskusi dalam setiap regulasi baru guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.