Pemerintah Ngerem Belanja, Agen Travel-UMKM Sepi Pesanan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran operasional berskala besar. Namun, langkah ini dinilai berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan hingga pesanan produk UMKM.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menjelaskan, kalangan pengusaha mendukung efisiensi pemerintah. Namun, harus dilakukan secara terukur agar tidak berdampak buruk ke ekosistem dunia usaha.

"Efisiensi ini diharapkan selektif dengan memperhitungkan dampak atau efek domino yang ditimbulkan," kata Sarman kepada Liputan6.com, Senin (17/2/2025).

"Karena belanja Pemerintah merupakan stimulus yang akan menggerakkan berbagai sektor usaha swasta," ia menambahkan.

Dia nengatakan, dengan nilai efisiensi mencapai sekitar Rp 300 triliun, akan berdampak langsung ke kegiatan usaha yang berkaitan dengan kementerian lembaga. Diketahui, ada beberapa pos penghematan yang dilakukan pemerintah.

Misalnya pada pos perjalanan dinas yang dipangkas 50 persen akan berpengaruh pada bisnis hotel, restoran hingga agen travel. Lalu, pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk infrastruktur juga akan berdampak.

Misalnya, pada pembelian bahan bangunan seperti semen, besi, baja, batu bata, kerikil, hingga pasir. Belum lagi, kata Sarman, penggunaan jasa pekerja bangunan juga tidak bisa dilakukan.

"Rapat-rapat di berbagai Kementerian yang dilakukan via zoom dan tidak ada snack akan mengganggu UKM, karena yang selama ini memasok snack adalah pelaku UMKM," tutur dia.

Mengganggu Pertumbuhan Ekonomi

Dia menilai, jika efisiensi anggaran ini tidak dilakukan secara terukur, maka bisa mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai contoh salah satunya adalah dampak penghematan belanja pemerintah ke daya beli masyarakat.

"Jika perputaran atau belanja Pemerintah berkurang sangat signifikan maka akan dapat menghambat pencapain target pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

"Karena pemangkasan belanja Pemerintah akan menekan konsumsi rumah tangga,di sisi lain pertumbuhan ekonomi kita 60 persen masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga," Sarman menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meyakini program efisiensi atau sunat anggaran pemerintah bakal menemui keberhasilan dan sukses mencapai tujuan, yakni untuk kepentingan rakyat luas. 

Prabowo tak memungkiri, program pemangkasan anggaran inisiasinya menemui banyak pertentangan. Namun, ia tidak mau banyak ambil pusing soal itu. 

"Terimakasih menteri-menteri saya, kerjasama kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa, bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, ini lah, itu lah, biasa, perlawanan, enggak apa-apa," ujarnya dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

RI 1 juga menilai, program efisiensi anggarannya banyak menuai kontra. Namun, ia meyakini pilihannya sudah tepat, agar uang negara bisa diperuntukkan bagi kepentingan lebih luas. 

"Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang biasanya tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil, karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti," serunya. 

Peluang Bagi Pengusaha Swasta

Program efisiensi anggaran pemerintah ini turut menuai respons dari pihak swasta. Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid mencium peluang besar bagi swasta, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintah.  

Menurut dia, kebijakan pemerintah memberikan ruang untuk terlibat dalam proyek negara jadi hal sangat positif. Sebagai contoh, ia menyebut Prabowo telah membuka kesempatan bagi swasta untuk ikut serta membenahi infrastruktur, yang selama ini jadi porsi pemerintah.  

Selain itu, ia juga melihat adanya kesempatan besar bagi swasta untuk ikut berpartisipasi di proyek lain, semisal pengelolaan bandara, hingga pengoperasian moda transportasi umum seperti bus dan kereta api. 

"Menurut saya ini sangat luar biasa. Ini adalah kesempatan untuk pengusaha dalam ataupun luar, untuk berpartisipasi. Yang penting pemerintah dapat uang dari pajak, dari semuanya," ujar Arsjad beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). Anggaran 2025 akan dipangkas sebesar 38,88 persen, dari Rp1,853 triliun menjadi Rp1,132 triliun. 

Meski begitu, Kemendag tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program utamanya, termasuk pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta mendukung UMKM agar bisa lebih inovatif dan siap bersaing di pasar global.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Mendag Budi menegaskan efisiensi ini hanya dilakukan pada belanja non-esensial seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, seminar, dan acara seremonial. 

"Kami memastikan efisiensi anggaran tetap memenuhi operasional dasar, pelayanan publik, serta dukungan terhadap fokus program kerja Kemendag. Fokus program kerja Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri; Perluasan Pasar Ekspor; dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor, kata Budi, dalam siaran pers, dikutip Minggu (16/2/2025).

Budi menjelaskan anggaran yang tersedia tetap dialokasikan untuk mendukung operasional kementerian dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. DPR pun mendukung kebijakan ini dengan catatan bahwa efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak mengganggu program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Tiga Perjanjian Dagang

Selain membahas anggaran, rapat kerja ini juga menyoroti rencana pengesahan tiga perjanjian dagang internasional dengan negara mitra, yaitu ASEAN, Australia-Selandia Baru, dan Jepang. 

Melalui Protokol Perubahan ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (AAMNP), Indonesia berpotensi meningkatkan kesejahteraan hingga USD 1,17 juta serta mempercepat penyerapan tenaga kerja profesional di ASEAN. 

Sementara itu, Protokol Kedua ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota sebesar 0,16 persen setelah implementasi, dengan nilai ekspor yang diperkirakan mencapai Rp9,41 triliun pada 2033.

Perjanjian lainnya, yaitu Protokol Pembaruan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), akan membuka peluang ekspor lebih besar bagi produk Indonesia ke Jepang dengan adanya penurunan bea masuk untuk 112 jenis barang. 

Surplus perdagangan dengan Jepang diperkirakan akan meningkat hingga 20,37 persen per tahun, sementara ekspor jasa Indonesia ke Jepang bisa naik hingga USD 190,6 juta dalam lima tahun ke depan.

"Beberapa  manfaat  persetujuan  ini  di  antaranya  meningkatkan  arus  perdagangan  barang,  jasa  dan investasi,  memberikan   kepastian   iklim   usaha   perlindungan   konsumen   dan   adopsi   digitalisasi,   serta membuka   area   kerja   sama   dan   peningkatan   kapasitas   pada   UMKM,   pengadaan   barang   dan   jasa pemerintah, serta perdagangan dan pembangunan berkelanjutan," jelas Budi.

Mendag Budi berharap ketiga perjanjian ini bisa segera disahkan melalui Peraturan Presiden agar manfaatnya bisa segera dirasakan. Meski menghadapi pengurangan anggaran, Kemendag optimistis dapat tetap menjaga stabilitas perdagangan dalam negeri sekaligus memperluas peluang ekspor ke pasar internasional. 

Dengan strategi yang tepat, efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas layanan dan justru diharapkan mampu membuat program kerja semakin efektif dan berdampak nyata bagi perekonomian Indonesia.