Gelar Pensi hingga Undang Dewa 19 di Tengah Efisiensi Anggaran, Menteri Ara Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan menyelenggarakan acara pentas seni yang turut mengundang grup musik legendaris Dewa 19.

Acara pensi tersebut dijadwalkan pada Jumat, 21 Februari 2025, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan. Selain penampilan dari Dewa 19, Kementerian PKP akan meluncurkan logo baru.

Namun, acara yang terlihat meriah ini tidak lepas dari sorotan publik. Surat yang berisi informasi mengenai pentas seni tersebut viral di media sosial, setelah diunggah oleh akun @BosPurwa di platform X.

Dalam unggahannya, akun tersebut mempertanyakan relevansi acara tersebut dengan upaya efisiensi yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa acara tersebut tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Maruarar, terkait biaya yang digunakan dalam acara tersebut, semua hal itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Ahmad Dhani, vokalis dari Dewa 19.

Menurutnya, Dhani sudah beberapa kali tampil di berbagai acara serupa tanpa mendapatkan bayaran, bahkan untuk acara yang akan datang pun Dhani tetap tidak menerima kompensasi finansial.

"Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar," kata Menteri yang akrab disapa Ara saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Bahkan, kata Menteri Ara fasilitas seperti sound system yang digunakan dalam acara tersebut juga disediakan oleh Dhani tanpa imbalan finansial

"Tanya sama Dhani saja. Dhani berapa kali nyanyi ke tempat-tempat itu, dia tidak dibayar. Termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Tidak tahu kenapa dia mau begitu. Tanya sama Dhani saja," ujar Maruarar Sirait.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengupayakan efisiensi anggaran demi memastikan setiap rupiah dari belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas serta kegiatan seremonial kementerian dan lembaga yang dianggap kurang esensial.

Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya dalam menyediakan makanan bagi rakyat dan anak-anak Indonesia.

“Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat,” ujar Prabowo dalam acara Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

Selain untuk ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga ingin mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 330.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan, namun anggaran yang tersedia baru mampu memperbaiki sekitar 20.000 sekolah per tahun.

Dengan kondisi ini, perbaikan seluruh sekolah akan membutuhkan waktu puluhan tahun jika tidak ada kebijakan efisiensi anggaran yang lebih ketat.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menanggapi kritik dari para pengembang yang menganggap program pembangunan 3 juta rumah rakyat berjalan lambat.

Menteri yang akrab disapa Ara ini, mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam kelancaran proyek besar tersebut.

Secara terbuka Menteri Ara mengatakan tanpa adanya dana yang memadai, sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

"Memang bisa bangun rumah kalau nggak ada likuiditasnya?" kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Kendati demikian, Menteri Ara menegaskan, pembangunan dan renovasi rumah memiliki dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebutkan bahwa upaya membangun dan merenovasi hingga mencapai angka 3 juta unit rumah per tahun adalah hal yang krusial untuk dilakukan dengan cepat dan tepat."3 juta itu adalah, saya ulangi ya, membangun dan merenovasi. Kita diminta bekerja dengan benar dan cepat," ujarnya.

Ara juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta instansi terkait seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, untuk menciptakan solusi kreatif dan efisien dalam mempercepat proses ini.

Bahkan, dalam seminggu terakhir, Menteri Ara sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk Gubernur Bank Indonesia, guna mencari jalan keluar terbaik untuk mewujudkan target tersebut.

"Makanya mulai dicatat dalam seminggu ini kita dengan Gubernur Bank Indonesia berapa kali, dengan kementerian keuangan berapa kali. Karena kita diminta bekerja dengan benar dan cepat dan mencari solusi kreatif," ujarnya.