Menkeu: Daftar Negatif Investasi Belum Sampai Ke SBY

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri membenarkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku belum menerima draft revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari pemerintah. Namun seluruh publik telah memperbincangkan DNI yang seolah-olah sudah menjadi keputusan Presiden.

"Bukan membantah. Itu (DNI) memang belum sampai Presiden karena nanti akan dibahas lagi," ungkap dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Saat ini, Chatib mengaku, revisi DNI masih dalam pembahasan teknis di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Waktu rapat terakhir, saya tidak ikut. Artinya masih level pembahasan teknis di kantor Menko," ujarnya.

Meski demikian, dia menegaskan, penerapan kebijakan revisi DNI bukan berarti bakal molor di tahun depan. "Nggak lah," katanya singkat.

Sebagai mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib menyebut, pembahasan DNI harus melalui proses yang cukup panjang ketika pemerintah berencana merevisi DNI.

"Kalau BKPM bilang mau revisi DNI, kementerian/lembaga (K/L) mengajukan proposal, lalu BKPM melakukan koordinasi supaya konsisten dan nanti dibicarakan lagi," tuturnya.

Setelah proses tersebut, lanjut dia, hasil pembahasan tersebut dibawa ke kantor Menko dan kantor Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI).

"Dan dibahas lagi oleh Kepala BKPM ke Presiden. Saya tidak tahu kemarin itu di level mana, yang pasti belum ke Presiden karena kalau ke Presiden dalam bentuk draft Peraturan Presiden (Perpres)," pungkas Chatib.   

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden mengatakan, masalah rancangan DNI sama sekali belum sampai ke tangan Presiden, bahkan belum dibahas di tingkat kementerian.

"Setelah saya cek, jangankan di tingkat saya, pemikiran atau rencana ini juga belum dibahas di tingkat Menko Perekonomian," jelas dia. (Fik/Ndw)

SBY menegaskan hingga saat ini pemerintah sama sekali tidak pernah mengeluarkan kebijakan tentang DNI. "Saya kira amat gamblang, itulah posisinya. Jadi bahwa rancangan itu akan segera diberlakukan jelas tidak benar," tegas Presiden.