DPD Minta Penjelasan Pemerintah soal Mobil Murah dalam Paripurna

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI direncanakan pada Selasa (19/11/2013) ini akan menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah tentang Kebijakan Moda Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost Green Car (LCGC).

Sidang paripurna itu digelar setelah Ketua DPD Irman Gusman pada 30 Oktober 2013 lalu mengirim surat kepada pemerintah tentang hak bertanya dewan dan undangan kepada Presiden RI untuk memberikan penjelasan di hadapan sidang paripurna DPD RI terkait kebijakan mobil murah tersebut.

"Senin DPD telah menerima surat jawaban dari Presiden yang ditandatangani langsung oleh Presiden terkait jawaban atas hak bertanya anggota DPD tersebut," kata Anggota DPD RI dari DKI Jakarta AM Fatwa di Gedung Parlemen, Senayan, seperti ditulis, Selasa (19/11/2013).

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Bali I Wayan Sudirta menjelaskan, untuk menghadapi pertanyaan anggota DPD dalam sidang paripurna besok, Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) akan menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat untuk menjawab semua pertanyaan anggota DPD RI terkait hal tersebut.

"Agenda besok (Paripurna DPD) mendalami, mobil murah memang untuk rakyat atau bukan? Mengungtungkan siapa? Agenda itu lalu menanyakan untuk siapa saja mobil murah ini. Jangan ada sejenis kecurigaan bahwa DPD tidak suka rakyat mendapat mobil murah. Kita tetap bela rakyat kok," tukasnya. (Ris/Nur)