BEM SI Gelar Aksi Indonesia Gelap, Soroti Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Merugikan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).

Aksi ini merupakan ekspresi kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa 'Indonesia Gelap'. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

"Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat," kata Herianto saat dihubungi, Senin (17/1/2025).

Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalam tuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.

Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.

"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut," dikutip dari akun Instagram @bemui_official.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025). Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan tersebut dialihkan.

Dikutip dari akun X @TMCPoldaMetro disampaikan bahwa petugas melakukan pengalihan arus lalu lintas sementara di Jalan Medan Merdeka Barat Jakpus arah Harmoni (Istana).

"Imbas Kegiatan penyampaian pendapat di sekitar Bundaran Patung Kuda Indosat Jakpus lalu lintas Jl. Medan Merdeka Barat Jakpus arah Harmoni ditutup sementara dialihakan ke Jl. Medan Merdeka Selatan & Budi Kemuliaan," tulis akun X @TMCPoldaMetro.

Sebelumnya, gelombang aksi Indonesia Gelap yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menarik perhatian publik. Gerakan mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengungkapkan bahwa aksi Indonesia Gelap akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (19/2) dengan melibatkan sekitar 5.000 massa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Tuntutan pertama yang disuarakan mahasiswa adalah pencabutan Inpres No. 1 tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. BEM UI melihat kebijakan ini sebagai langkah yang berpotensi merugikan berbagai sektor vital dalam kehidupan masyarakat.

Para aktivis mahasiswa menilai bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Mereka menuntut adanya kajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Dalam pandangan mahasiswa, transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran juga menjadi hal yang crucial. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan dasar pertimbangan dan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran ini.

Para demonstran menekankan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.