Profil Afni Zulkifli, Bupati Kabupaten Siak Terpilih yang Batal Dilantik oleh Presiden Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Polemik politik terjadi di Kabupaten Siak, Riau, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 yang membuat Afni Zulkifli, bupati terpilih, batal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Keputusan ini memicu perhatian luas mengingat kemenangan Afni dan pasangannya, Syamsurizal, sebelumnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak.

Pasangan Afni Zulkifli dan Syamsurizal memenangkan Pilkada Kabupaten Siak dengan perolehan 82.319 suara atau 40,67 persen, unggul tipis dari pasangan petahana Alfedri-Husni Merza yang memperoleh 82.095 suara atau 40,56 persen. Namun, hasil ini digugat oleh paslon petahana dengan dalih adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses pemilihan.

Dengan keputusan MK yang mengabulkan gugatan tersebut, pelantikan Afni sebagai Bupati Siak harus ditunda hingga proses hukum dan pemilihan ulang (jika diperlukan) diselesaikan. Lalu, siapakah sebenarnya Afni Zulkifli? Berikut profil dan perjalanan kariernya, dirangkum Liputan6 dari berbagai sumber, Senin (17/2).

Mengutip lezen.id, Afni merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Ia dikenal sosok yang gigih untuk mengejar cita-cita, hingga berhasil meraih pendidikan tinggi, bahkan menyelesaikan pendidikan doktor (S3) sebelum usia 35 tahun. 

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Afni memulai karier yang beragam. Ia pernah menjadi jurnalis, hingga sempat menjabat sebagai dosen. 

Puncak kariernya sebelum terjun ke dunia politik adalah saat ia menjadi tenaga ahli termuda di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan fokus pada rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan. 

Afni Zulkifli lahir di Siak Sri Indrapura pada 28 Juni 1985. Ia dikenal sebagai sosok akademisi dan aktif menaruh perhatian terhadap lingkungan serta kebijakan kehutanan. Menempuh pendidikan tinggi di berbagai universitas ternama, Afni berhasil meraih gelar Doktor dari Universitas Pasundan pada 2020 setelah sebelumnya menyelesaikan S2 di Universitas Riau (Unri) pada 2010 dan S1 di Universitas Islam Malang pada 2007.

Sejak usia muda, Afni sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia akademik dengan menulis berbagai publikasi ilmiah di bidang perubahan iklim dan kebijakan lingkungan. Beberapa jurnal ilmiahnya bahkan diterbitkan di tingkat internasional, menegaskan kompetensinya dalam bidang ini. Latar belakang akademiknya menjadi salah satu faktor yang membuatnya dipercaya untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Selain itu, Afni juga memiliki pengalaman sebagai dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, di mana ia aktif dalam penelitian dan pendampingan masyarakat, khususnya di bidang kehutanan dan mitigasi perubahan iklim.

Sebelum terjun ke dunia politik, Afni Zulkifli memiliki rekam jejak panjang di berbagai sektor, termasuk jurnalistik dan lingkungan. Kariernya diawali sebagai jurnalis di salah satu media nasional, di mana ia banyak meliput isu-isu lingkungan dan sosial. Pengalaman ini membawanya lebih jauh hingga dipercaya sebagai tenaga mediator pada konflik-konflik masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Di KLHK, Afni bertugas sebagai tenaga ahli monitoring dan evaluasi rehabilitasi hutan di Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan. Ia juga terlibat dalam berbagai program pengendalian hutan dan kebijakan lingkungan nasional. Perannya di pemerintahan semakin kuat ketika ia mewakili Indonesia dalam berbagai konferensi internasional terkait perubahan iklim, termasuk Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (COP) selama tiga tahun berturut-turut.

Di tingkat daerah, Afni juga aktif dalam berbagai organisasi masyarakat, termasuk menjadi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Siak untuk periode 2024-2029. Hal ini menunjukkan keterlibatannya yang luas dalam dunia sosial-keagamaan dan kepeduliannya terhadap pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

Pada Pilkada Kabupaten Siak 2024, Afni Zulkifli berpasangan dengan Syamsurizal berhasil mengalahkan petahana Alfedri-Husni Merza dengan selisih tipis 224 suara. Namun, kemenangan ini tidak berlangsung mulus karena pihak lawan menggugat hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan adanya kecurangan dan pelanggaran prosedural.

Dalam gugatan yang diajukan oleh pasangan Alfedri-Husni Merza, mereka menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di beberapa TPS serta dugaan adanya surat suara yang sudah tercoblos sebelum didistribusikan. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa ada upaya sistematis untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara, terutama di beberapa daerah tertentu.

Setelah melalui serangkaian sidang, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan tersebut dan memutuskan untuk menunda pelantikan Afni Zulkifli sebagai Bupati Siak hingga proses lebih lanjut ditentukan. Afni juga turut membantah tuduhan tersebut, dengan menyebut dalil atas kecurangannya tidak benar.

"Dalil pemohon yang menyatakan adanya surat suara rusak atau suara tidak sah sebanyak 4.202 dari 829 TPS se-Kabupaten Siak adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar karena pada faktanya berdasarkan formulir Model C Hasil Salinan, setidaknya ada 28 TPS yang tidak ada ditemukan surat suara rusak dan suara tidak sah," katanya, merujuk ANTARA.

1. Mengapa Afni Zulkifli batal dilantik sebagai Bupati Siak?

Afni Zulkifli batal dilantik karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sengketa Pilkada yang diajukan oleh pasangan petahana.

2. Apa alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan pelantikan Afni Zulkifli?

MK menilai ada dugaan pelanggaran dalam proses Pilkada, termasuk rendahnya partisipasi pemilih dan dugaan kecurangan.

3. Bagaimana langkah selanjutnya setelah keputusan MK?

Keputusan MK bisa berujung pada pemungutan suara ulang atau langkah hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Apakah Afni Zulkifli bisa kembali mencalonkan diri?

Jika pemilihan ulang dilakukan, Afni dan pasangannya berhak kembali mencalonkan diri sesuai peraturan yang berlaku.