6.000 Warga Waduk Jatigede Diberi Uang Relokasi Rp 13 Juta

Penyelesaian proyek pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang Jawa Barat kembali molor. Pemerintah diketahui akan menganggarkan biaya relokasi penduduk di sekitar waduk tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2014.

Adapun besar anggaran yang diusulkan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) tersebut mencapai Rp 700 miliar.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk memindahkan 6.000 warga yang tidak masuk dalam pendataan relokasi pemerintah gelombang pertama pada 1990.

"Hampir 6.000, yang punya hak 4.590. Ini hampir 6.000. Itu macam-macam ada yang anaknya terus nikah, ada yang lihat rumah masih ada terus diperjualbelikan, pokoknya mereka sudah tinggal di situ bertahun-tahun," ungkap Kepala Bappeda Jawa Barat, Denny Juanda di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Nantinya setiap kepala keluarga (KK) akan mendapatkan jatah Rp 13 juta. Dana tersebut untuk jaminan hidup pasca relokasi selama satu tahun.

"Jadi usulnya itu bagi mereka yang tidak punya hak relokasi diberi dana jatah hidup setahun, kemudian pindah ke mana, yang penting 20 kilometer dari situ. Silahkan, itu juga disiapkan. Kemudian diberi uang pembongkaran, mau kontraktor atau sendiri uangnya ada. Uang total Rp 13 juta per KK," tutur dia.

6000 KK ini merupakan bagian dari tambahan relokasi wilayah sekitar waduk setelah pada gelombang 1 pada 1990 sudah ada 4.590 warga yang memiliki hak relokasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan akibat belum selesainya permasalahan sosial ini mengakibatkan rencana pengenaan waduk kembali mundur.

Waduk Jatigede yang sudah dibangun di Sumedang ini ditergetkan mulai digenangi di akhir 2014. Dengan hal ini maka target penggenangan sudah mundur dua kali dari semula pada Oktober 2013, yang kemudian direncanakan kembali pada Februari 2014.

"Akhir tahun 2014 harus digenangi, kita harapkan sampai akhir tahun masalah sosial sudah selesai," kata Hatta. (Yas/Nrm)