Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat dunia, Indonesia diproyeksikan bakal menjadi salah satu negara maju pada 2045. Upaya mencapai status tertinggi sebuah negara tersebut tentunya takkan dilalui dengan mudah.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat, Indonesia dinilai perlu mengubah sistem birokrasi kepemerintahan.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Eko Prasojo mengungkapkan kalangan birokrat Indonesia setidaknya menghadapi tiga tantangan yang harus segera dipecahkan jika ingin menjadi negara maju.
Tantangan pertama adalah mengembangkan Information Communication Technology (ICT) demi mendukung sistem audit laporan keuangan negara.
"Mengenai belanja ICT kita, ini memang perkembangan yang tidak bisa kita hindarkan. Perkembangan ini terlihat dari penggunaan sosial media, internet. Mau tidak mau pemerintah harus mengikuti secara cepat," katanya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/1/2014).
Tantangan selanjutnya berkutat seputar kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community) pada 2015. Hal terpenting yang bakal dihadapi pemerintah adalah menjaga netralitas sekaligus penengah dalam setiap masalah yang timbul di masyarakat terutama dalam hal perdagangan.
"Masuk negara Asean govermance kita harus lebih akuntabel, pemerintah harus bertindak sebagai buffer untuk itu," tegasnya.
Sedangkan tantangan ketiga yaitu persoalan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang hingga kini masih sangat kurang. Indonesia juga masih membutuhkan tambahan SDM berkualitas sampai di masa depan.
Kekurangan SDM inilah, nilai Erko, yang akan mampu mempengaruhi kualitas kepemimpinan sebuah negara mulai dari Presiden hingga kepala desa di beberapa wilayah.
"Keterbatasan sumber daya ini penggunaannya juga tidak terkontrol, pemilihan kepala daerah misalnya yang menyebabkan jabatan kita dimanfaatkan orang yang tidak berrtanggung jawab," pungkas Eko. (Yas/Shd)
Baca Juga
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat, Indonesia dinilai perlu mengubah sistem birokrasi kepemerintahan.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Eko Prasojo mengungkapkan kalangan birokrat Indonesia setidaknya menghadapi tiga tantangan yang harus segera dipecahkan jika ingin menjadi negara maju.
Tantangan pertama adalah mengembangkan Information Communication Technology (ICT) demi mendukung sistem audit laporan keuangan negara.
"Mengenai belanja ICT kita, ini memang perkembangan yang tidak bisa kita hindarkan. Perkembangan ini terlihat dari penggunaan sosial media, internet. Mau tidak mau pemerintah harus mengikuti secara cepat," katanya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/1/2014).
Tantangan selanjutnya berkutat seputar kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community) pada 2015. Hal terpenting yang bakal dihadapi pemerintah adalah menjaga netralitas sekaligus penengah dalam setiap masalah yang timbul di masyarakat terutama dalam hal perdagangan.
"Masuk negara Asean govermance kita harus lebih akuntabel, pemerintah harus bertindak sebagai buffer untuk itu," tegasnya.
Sedangkan tantangan ketiga yaitu persoalan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang hingga kini masih sangat kurang. Indonesia juga masih membutuhkan tambahan SDM berkualitas sampai di masa depan.
Kekurangan SDM inilah, nilai Erko, yang akan mampu mempengaruhi kualitas kepemimpinan sebuah negara mulai dari Presiden hingga kepala desa di beberapa wilayah.
"Keterbatasan sumber daya ini penggunaannya juga tidak terkontrol, pemilihan kepala daerah misalnya yang menyebabkan jabatan kita dimanfaatkan orang yang tidak berrtanggung jawab," pungkas Eko. (Yas/Shd)
Baca Juga