Jerman Anggap Disinformasi sebagai Ancaman Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Disinformasi yang menyebar terkait Covid-19 dan konlfik Rusia-Ukraina tentu menjadi perhatian berbagai negara di dunia. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menganggap disinformasi sebagai ancaman bagi demokrasi.

“Disinformasi merupakan serangan terhadap berbagai nilai dari demokrasi liberal kami, yaitu keterbukaan, transparansi, kemampuan berdebat, dan bergargumen secara adil dan bebas,” ujar Menteri Annalena pada konferensi Presidensi G7 bertajuk “Facts vs. Disinformation: Reassessing Threats in a Post-Infodemic World”, dikutip dari laman Federal Foreign Office.

Berbagai negara yang menganut demokrasi liberal mulai lebih gencar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan akibat disinformasi dan manipulasi.

Dalam pidato pembukaannya, Menteri Annalena juga menegaskan tidak ada negara yang kebal terhadap disinformasi dan narasi-narasi palsu. Sebab disinformasi juga dapat mengahalangi upaya pemerintah dalam menyajikan informasi dan peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Disinformasi sendiri sangat cepat tersebar, terutama melalui media sosial. Beragam jenis disinformasi yang tersebar membuat masyarakat sulit membedakan fakta dan informasi palsu. Pihak yang menyebarkan disinformasi cenderung memanipulasi dan melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Menurut Menteri Annalena, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dijaga. Maka dari itu, jika suatu disinformasi menyebar, kepercayaan masyarakat pun ikut terancam.

Dia pun merujuk pada nilai keterbukaan, “Disinformasi menghalangi debat terbuka. Mencela. Membatasi orang-orang yang memiliki pandangan berbeda," ujarnya.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jerman juga akan bekerja sama dengan negara-negara di Presidensi G7, Uni Eropa (EU), dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam melawan disinformasi. Negara tersebut akan mendukung penelitian mandiri dan penginisiasian cek fakta.

Lebih lanjut, Menteri Annalena menilai konferensi tersebut penting untuk dilaksanakan dalam perwujudan keterbukaan dan diskusi antar negara yang menganut nilai-nilai serupa.

“Maka dari itu, kita, yang menganut nilai-nilai yang sama harus bekerja sama dalam menanggapi tantangan besar ini,” ujar Menteri Annalena.

Untuk diketahui G7 Presidensi terdiri oleh tujuh negara demokrasi liberal yang secara ekonomi termasuk negara terkaya, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Pada 2022, Jerman berkesempatan menjadi tuan rumah Presidensi G7.

Viona Pricilla/Universitas Multimedia Nusantara

Sumber:

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/conference-facts-disinformation/2521540 https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/disinformation-conference-speech/2521260

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.