Rieke Diah Pitaloka Ajak Kampus dan Mahasiswa Terus Dukung Pengadaan Data Desa Presisi bagi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.

Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dialog kebangsaan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (20/12/2022).

"Kita sedang berlari agar Indonesia memiliki data yang akurat," ujar Rieke dalam dialog bertema 'Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui keterangan tertulis, Selasa (20/12/2022).

Doktor ilmu komunikasi yang juga politisi PDIP ini pun mengatakan, data akurat sangat berguna agar karya pembangunan Pemerintah daerah dapat terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Menurutnya, saat ini hal itu belum terealisasi dengan baik, meski pemerintah telah mengucurkan anggaran yang sangat besar.

"Presiden Jokowi adalah Presiden yang mengalokasikan anggaran negara yang jumlahnya paling banyak di antara pemerintahan yang pernah ada. Tapi masalahnya anggaran negara sebesar apa pun nggak akan tepat sasaran, kalau datanya itu tidak tepat, tidak akurat, tidak aktual," ucap dia.

Dengan demikian, lanjut Rieke, Pancasila tidak akan mencapai tujuan adil dan makmur jika tidak ada data yang akurat dan aktual.

"Data tentang kehidupan dan kebutuhan real rakyat yang berada di desa-desa dan kelurahan," jelas Rieke.

Untuk itu, dirinya mengajak intelektual kampus, terutama UGM untuk mendukung perjuangan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito menambahkan dalam diskusi, peran perguruan tinggi untuk mendorong transformasi agar Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung relevan dan memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam proses pembangunan.

"Kampus tentu dituntut untuk berperan lebih agar mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang bisa mengawal, sehingga proses pembentukan kebijakan, proses strategis punya manfaat langsung pada rakyat itu bisa dirasakan," tegas dia.

Kemudian, Founder Data Desa Presisi (DDP) Sofyan Sjaf pun mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke terkait angka-angka dan data pemerintah. Tentu, menurut dia, dengan data dan angka yang akurat, pembangunan negara mulai dari tingkat desa berjalan dengan baik.

"Untuk mewujudkan pembangunan nasional hanya bisa dilakukan dengan dua pendekatan, demokratik roller development dan data akurat," jelas Sofyan Sjaf yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB) ini.

Sebelumnya, Doktor ilmu komunikasi yang juga politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu 30 November 2022.

Dalam kesempatan itu, Rieke membahas tentang urgensi produk hukum Data Desa Presisi (DDP) dengan tema 'Urgensi Produk Hukum untuk Melahirkan Data Negara yang Presisi'.

"Data berbasis desa sangatlah penting agar pembangunan pembangunan daerah dilakukan secara terencana, terukur, dan tepat sasaran," ujar Rieke melalui keterangan tertulis, Kamis 1 Desember 2022.

Untuk itu, Rieke berkolaborasi bersama birokrat di berbagai kementerian atau lembaga untuk menyusun Rencana Peraturan Pemerintah tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi.

Ia pun yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan setuju dengan usulan tersebut.

"Sebab pembangunan Indonesia hanya akan berhasil jika dimulai dari desa atau kelurahan," kata Rieke.

Menurutnya, keberhasilan pemimpin nasional tidak luput dari cita-citanya tentang satu data Indonesia, yang sudah seharusnya berbasis pada data desa atau kelurahan presisi agar dihasilkan pembangunan yang akurat, dan aktual.

"Itulah karya seni, legacy (warisan) terbesar seorang pemimpin. Saya yakin, Yang Mulia Bapak Presiden pun mendedikasikan kepemimpinannya untuk karya seni tersebut," terang Rieke.

Peserta seminar yang hadir di antaranya dari unsur dosen, mahasiswa S1, S2, S3 juga dihadiri oleh penggagas Data Desa Presisi Dr Sofyan Sjaf yang juga Wakil Kepala LPPM IPB University, Rektor Universitas Mataram Prof Ir Bambang Hari Kusumo, Dekan FH Unram Dr Hirsanuddin, serta Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr M Galang Asmara.

Senada, Dekan FH Unram Dr Hirsanuddin menilai, gagasan Rieke dan kawan-kawan terinspirasi amanat Presiden Pertama RI Sukarno atau Bung Karno tentang pentingnya data yang akurat untuk basis perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Ditekankannya, Fakultas Hukum Unram menyadari bahwa data negara dihasilkan dari pendataan yang berpedoman pada norma hukum dalam peraturan perundangan.

"FH UNRAM siap berkolaborasi untuk hadirnya terobosan hukum untuk memperkuat otonomi daerah dalam bingkai NKRI, yang salah satu ciri.pentingnya adalah integrasi data dari mulai tingkat desa/kelurahan di seluruh tanah air," kata Hirsanuddin.

Menurutnya, hukum pendataan menjadi bagian penting bagi lahirnya data negara yang akurat dan aktual, sebagai prasyarat bagi kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah terukur, terencana, dan tepat sasaran.

Ia pun menyatakan dukungannya dan akan menjadi bagian perjuangan lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi.

Pada acara tersebut juga Rieke mengajak seluruh civitas akademik FH Unram untuk meluncurkan taggar #SikatSindikatDataNegara sebagai gerakan mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mensahkan RPP Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi.

Acara Kuliah Umum Dr Rieke Diah Pitaloka ini merupakan rangkaian acara yang sebelumnya di adakan di Universitas Udayana Bali pada hari Senin kemarin 28 November 2022.