Kena Retas Rp 3,7 Triliun, Bursa Kripto India Terkatung-katung

Liputan6.com, Jakarta - Bursa kripto terbesar di India, WazirX mengajukan aduan ke polisi setelah mengalami peretasan senilai USD 230 juta, atau setara Rp 3,726 triliun (kurs Rp 16.200 per dolar AS).

Perusahaan juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Tanggap Darurat Komputer India (CERT). Dugaannya, perusahaan mencari bantuan dari lembaga utama India guna merespons insiden keamanan terkait komputer ini. 

Perkembangan ini terjadi setelah terjadi penarikan dana keluar hingga USD 230 juta karena pelanggaran keamanan yang mempengaruhi salah satu wallet-nya. 

WazirX mengatakan, banyak bursa kripto bekerjasama dengan pihaknya untuk melacak dana yang dicuri, memulihkan aset nasabah, hingga melakukan analisis lebih dalam terhadap serangan digital itu. 

"Perusahaan juga berkolaborasi dengan pakar forensik dan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku," kata WazirX dikutip dari laman CoinDesk.

Adapun di India, usai pengaduan diajukan, laporan informasi pertama (FIR) disiapkan oleh polisi jika investigasi resmi memang diwajibkan. Keterlibatan polisi ini bisa berarti pengawasan lebih lanjut terhadap pembukuan, sistem operasi hingga standar keamanan milik WazirX.

Dalam masalah ini, Kementerian Keuangan India menolak berkomentar lantaran mata uang kripto tidak diatur tanpa adanya undang-undang yang disahkan pihak parlemen. 

Sektor ini berada di luar jangkauan hampir semua otoritas, kecuali beberapa seperti Unit Intelijen Keuangan (FIU) di bawah Kementerian Keuangan India. 

Namun, mengingat kasus WazirX merupakan pelanggaran keamanan, insiden tersebut pun tidak termasuk dalam lingkup FIU. 

"Sejauh ini tidak ada peraturan khusus untuk kripto di India. Industri (kripto) seharusnya mendapat manfaat dari aturan yang jelas, mendapat standar keamanan, dan perlindungan nasabah," kata Associate General Counsel di Fireblocks, Joanna Cheng.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Bank sentral India atau Reserve Bank of India (RBI), merilis buletin bulanannya. Buletin ini menjelaskan dampak signifikan dan risiko yang melekat pada keuangan terdesentralisasi (defi) dan mata uang kripto dalam sistem keuangan.

“Temuan kami menunjukkan bahwa minat terhadap mata uang kripto didorong oleh motif spekulatif daripada alat pembayaran untuk transaksi ekonomi riil,” kata RBI dalam buletin tersebut, dikutip dari Bitcoin.com, Selasa (18/6/2024).

Bank sentral India menambahkan, ekosistem kripto tidak memiliki akuntabilitas dan stabilitas serta ditandai dengan ambiguitas peraturan, investor ritel harus lebih berhati-hati. 

Buletin tersebut memuat pernyataan dari Gubernur RBI Shaktikanta Das, yang menggambarkan istilah mata uang kripto dan mata uang kripto pribadi sebagai cara modis untuk menggambarkan aktivitas yang 100 persen spekulatif.

India saat ini tidak memiliki kerangka peraturan khusus untuk mata uang kripto. Pada 2021, rancangan undang-undang yang bertujuan mengatur aset digital diusulkan oleh panel pemerintah, tetapi masih menunggu keputusan. 

Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI) baru-baru ini mengajukan proposal peraturan untuk aset kripto kepada komite penasihat pemerintah, menyarankan agar regulator yang berbeda mengelola aspek tertentu dari perdagangan mata uang kripto. 

Pada saat yang sama, Reserve Bank of India menyampaikan keberatannya, menguraikan risiko makroekonomi yang terkait dengan mata uang kripto, khususnya terkait penghindaran pajak dan stabilitas fiskal.

Sebelumnya, KuCoin, salah satu pemimpin industri bursa uang kripto global, termasuk dalam jajaran tujuh bursa uang kripto terbesar di seluruh dunia, menjadi bursa kripto global pertama yang meraih izin Financial Intelligence Unit (FIU) India.

Pencapaian ini merupakan momen penting dalam perkembangan industri aset kripto di India, terutama di tengah perubahan regulasi yang terjadi baru-baru ini. Lebih lagi, pencapaian ini mencerminkan dedikasi KuCoin dalam memperluas jangkauan di pasar utama dunia sebagai bagian dari strategi global.

Selain izin yang diraih dari FIU, KuCoin akan menjalankan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan layanan bagi pengguna lokal di India. Salah satunya adalah Solusi Pembayaran di Pasar Lokal. Dalam hal ini KuCoin akan berkolaborasi dengan bank lokal dan penyedia pembayaran uang fiat untuk meluncurkan layanan on-ramp dan off-ramp unik dan langsung yang dirancang khusus untuk India.

Di sisi lain, KuCoin juga akan meluncurkan program kemitraan guna merekrut semakin banyak mitra, serta menghadirkan layanan yang lebih mudah dan bersahabat.

CEO KuCoin Johnny Lyu menjelaskan, KuCoin sangat memprioritaskan keamanan aset pengguna. Setelah sukses meraih izin ini di India, KuCoin siap meningkatkan pengalaman pengguna di India, serta meningkatkan komitmen pada aspek kepatuhan regulasi dan keamanan.

"Dengan pencapaian tersebut, kami memperluas wacana tentang tingkat penggunaan kripto di India, mengangkat isu seputar keamanan pengguna dan keunggulan layanan trading," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (5/5/2024).

 Johnny Lyu melanjutkan, pencapaian ini mempercepat investasi dan inisiatif edukasi pasar di India. Targetnya, merangsang pertumbuhan industri dan mendorong perkembangan industri blockchain yang berkelanjutan.

"Kami ingin mendukung inovasi lokal dan menjalin kemitraan edukasi untuk berkontribusi terhadap ekosistem blockchain di India. Dengan perkembangan ini, KuCoin menyambut berbagai mitra agar turut bergabung, serta mempromosikan perkembangan industri kripto di India."