Atasi Tantangan Ekosistem Blockchain dan Kripto, Asosiasi dan Pedagang Kumpul Bareng di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Konferensi blockchain berskala internasional sukses digelar di Bali pada 22 Agustus 2024. gelaran Indonesia Blockchain Conference (IBC) kemarin menjadi momen penting untuk memperluas jaringan internasional dan memperkuat kemitraan lintas negara dalam mengatasi tantangan di ekosistem blockchain dan aset kripto.

Konferensi ini juga menjadi platform bagi para pelaku industri untuk berbagi ide dan mendiskusikan tren terbaru, guna mengembangkan solusi berbasis blockchain yang dapat diimplementasikan di Indonesia maupun secara global, serta mempercepat adopsinya di berbagai sektor industri.

IBC didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Pluang, serta dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari pelaku industri, investor, akademisi, dan pemerintah dari berbagai negara diantaranya Singapura, Malaysia, Hong Kong, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat.

Indonesia Blockchain Conference membahas berbagai topik relevan terkait teknologi blockchain dan aset kripto, salah satunya diskusi terkait implementasi blockchain di sektor keuangan, yang melibatkan partisipasi dari sejumlah lembaga terkemuka diantaranya.

Salah satu pembahasan menarik adalah mengenai perkembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia saat ini. “Kami sedang menjajaki kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan dalam transaksi digital," ujar ekonom senior Bank Indonesia Akhmad Ginulur dikutip pada Kamis (26/9/2024). 

Selain Bank Sentral, BRI sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki total nasabah 82,2 juta nasabah per Maret 2024 (29,10% dari total populasi Indonesia saat ini) kini tengah mengembangkan proyek percontohan berbasis teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi bisnis serta rantai pasokan.

"Kami berkomitmen untuk mengeksplorasi Web3 dan mengembangkan solusi berbasis blockchain dengan membentuk tim sertifkasi khusus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur digital dan kemampuan inovasi kami, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan teknologi,” ujar Head of Digital Banking Development Department BRI Nitia Rahmi.

Aset kripto turut menjadi salah satu topik yang dibahas di IBC, mengingat popularitasnya yang terus meningkat dengan total pengguna mencapai 20,24 juta pada Juni 2024. Hal ini menegaskan bahwa semakin mendesaknya kebutuhan akan regulasi yang dapat menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen.

Pluang, salah satu platform perdagangan aset kripto pertama yang telah mendapatkan lisensi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), melihat pentingnya kebiakan yang selalu mendukung perkembangan industri dan memberikan perlindungan ke konsumen di Indonesia.

"Pendekatan yang berpandangan jauh ke depan akan memperkuat daya saing sektor kripto di pasar global, sekaligus menjaga perlindungan bagi konsumen," kata Stella Lukman, Chief Operating Ofcer (COO) Pluang.

Stella menekankan bahwa kerangka regulasi yang dinamis dan adaptif dibutuhkan agar industri tetap relevan dalam menghadapi perubahan cepat di dunia digital.

Pada acara IBC 22 Agustus lalu, Loretta Joseph, Senior Policy Advisor dari The Commonwealth juga menekankan,

"Kebiakan progresif sangat diperlukan untuk memacu tren seperti tokenisasi aset nyata (Real World Asset/RWA) dan penggunaan stablecoin. Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.”

Diskusi menarik lainnya membahas bagaimana setiap negara mengembangkan dan menyesuaikan regulasi blockchain tanpa menghambat inovasi. Panel ini menghadirkan perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Malaysia, diwakili Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia dan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), Kementerian Ekonomi Digital Malaysia.

“kini Malaysia tengah mengembangkan pedoman untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen dalam ekosistem Web3”. Sejalan dengan hal tersebut, di Indonesia "OJK sedang merancang regulasi untuk mendukung pengembangan teknologi blockchain sekaligus menjaga tata kelola yang baik," kata Satrio Nugroho, Deputi Direktur Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK.

Pemerintah AS juga menunjukkan dukungannya dengan menginisiasi investasi dalam riset, kemitraan publik-swasta, dan peluncuran proyek percontohan (pilot project) seperti di sektor pembayaran lintas batas dan kesehatan, secara aktif mengeksplorasi manfaat dari teknologi blockchain untuk memperlancar kegiatan operasional, memastikan integritas data, dan meningkatkan efsiensi.