Pakistan Pertimbangkan Dewan Kripto Nasional, Siap Legalkan Mata Uang Digital?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Pakistan tengah mempertimbangkan untuk membentuk Dewan Kripto Nasional guna mengeksplorasi kemungkinan legalisasi mata uang kripto di negara tersebut.

Melansir Cointelegraph, Sabtu (1/3/2025), menurut laporan media lokal Dawn, langkah ini muncul setelah Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb mengadakan pertemuan dengan delegasi asing, termasuk penasihat Presiden AS Donald Trump, untuk membahas aset digital.

Jika disetujui, Dewan Kripto Nasional ini akan terdiri dari perwakilan pemerintah, otoritas regulasi, serta para pakar industri. Tugas utamanya adalah menyusun kebijakan, mengatasi tantangan regulasi, serta memastikan perkembangan ekosistem kripto di Pakistan dengan cara yang aman dan berkelanjutan.

Lebih dari 20 Juta Warga Pakistan Terlibat di Kripto

Pakistan saat ini memiliki lebih dari 20 juta penduduk yang aktif dalam perdagangan mata uang kripto. Namun, mereka menghadapi berbagai kendala, seperti biaya transaksi yang tinggi dan regulasi yang belum jelas.

Menteri Keuangan Aurangzeb telah menginstruksikan pihak terkait untuk merancang kebijakan yang bisa mendukung ekonomi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mencegah risiko kejahatan keuangan dan aktivitas ilegal.

Langkah ini sejalan dengan tren global, di mana beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Uni Emirat Arab telah mulai mengembangkan regulasi kripto dalam setahun terakhir.

Dulu Menolak, Kini Pakistan Mulai Terbuka pada Kripto

Sebelumnya, pemerintah Pakistan bersikap tegas dalam menolak legalisasi mata uang kripto. Pada Januari 2022, Aisha Ghaus Pasha, mantan Menteri Keuangan dan Pendapatan Negara Pakistan, bahkan menegaskan mata uang kripto tidak akan pernah dilegalkan di negara tersebut. Bank Negara Pakistan juga pernah berusaha melarang semua transaksi kripto.

Namun, Menteri Keuangan Aurangzeb kini mendorong agar regulasi kripto didekati dengan pikiran terbuka. Pada November 2024, Bank Negara Pakistan mengeluarkan proposal yang memungkinkan pembuatan mata uang digital bank sentral (CBDC) serta legalisasi perdagangan dan transaksi kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Menurut laporan Dawn, pertemuan yang dilakukan Aurangzeb juga dihadiri oleh sejumlah figur penting dari dunia bisnis dan teknologi, termasuk Gentry Beach Jr., yang merupakan rekan bisnis Presiden Trump, Nikita Goldsmith, seorang pengusaha di bidang teknologi, Alex Malkov, yang dikenal sebagai konsultan di industri blockchain, serta Jerad Finck, CEO dari perusahaan Cosmic Wire.

Menariknya, kunjungan delegasi asing ini tidak diumumkan oleh Kedutaan Besar AS, menimbulkan spekulasi bahwa ada agenda khusus dalam pembahasan tersebut.

Pemerintahan Trump sendiri diketahui gencar mendorong adopsi kripto di Amerika Serikat. Mereka telah merombak kebijakan terkait kripto di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), menunjuk David Sacks sebagai kepala kebijakan kripto Gedung Putih, serta membentuk komite khusus untuk mengeksplorasi cadangan aset digital nasional.

Selain itu, dalam kampanyenya, Trump juga menjanjikan dukungan kepada komunitas kripto dan bahkan telah meluncurkan memecoin miliknya sendiri.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, pihak berwenang di Pakistan akan melarang semua layanan kripto berbasis internet meskipun ada investasi aset digital yang signifikan dilakukan warga negara tersebut.

Keputusan tersebut diambil saat pejabat pemerintah di Islamabad mengambil sikap tegas terhadap legalisasi mata uang kripto seperti bitcoin.

Melansir Bitcoin, Jumat (19/5/2023), pemerintah Pakistan mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan layanan cryptocurrency yang ditawarkan secara online di negara tersebut. Salah satu tujuan yang dinyatakan dari tindakan tersebut adalah untuk mencegah transaksi ilegal dengan aset digital.

Bank Negara Pakistan (SBP) dan Kementerian Teknologi Informasi telah mulai bekerja untuk melarang cryptocurrency. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Negara Keuangan Aisha Ghaus Pasha selama pertemuan Komite Tetap Senat untuk Keuangan dan Pendapatan.

"(Cryptocurrency) tidak akan pernah dilegalkan di Pakistan,” tegas Pasha, dikutip oleh harian News International.  

Dia mengutip persyaratan dari Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), badan internasional yang memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang harus dipenuhi negara.

Menurut surat kabar Pakistan, pejabat pemerintah tersebut merujuk pada potensi risiko bagi Pakistan setelah dikeluarkannya negara itu dari 'daftar abu-abu' FATF pada musim gugur lalu.

Negara itu telah melakukannya sejak 2018 karena kekurangan strategis terkait pembiayaan kontra-teroris. "FATF telah menetapkan syarat bahwa cryptocurrency tidak akan dilegalkan," kata Pasha.

Mendukung posisinya, Direktur SBP Sohail Jawad menambahkan bahwa transaksi kripto sangat berisiko dan karenanya tidak akan pernah diizinkan di Pakistan.

Dia juga menunjuk ke sejumlah besar koin yang ada saat ini dan menyoroti bahwa pasar kripto senilai USD 2,8 triliun telah menyusut menjadi USD 1,2 triliun.

Pejabat SBP juga membahas kekhawatiran atas miliaran dolar yang telah diinvestasikan orang Pakistan dalam aset kripto.

Dia mengatakan, Badan Investigasi Federal (FIA) negara dan Unit Pemantau Keuangan (FMU) sedang mengerjakan ini tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut.

Pakistan melihat ledakan dalam perdagangan dan penambangan cryptocurrency sebelum pemerintah melarang mereka pada April 2018. Namun demikian, kedua aktivitas tersebut terus berlanjut di negara tersebut meskipun ada upaya pemerintah untuk menghentikannya.