Inklusif Disabilitas Jadi Salah Satu Isu Utama dalam Pembahasan Dewan Menteri Pilar Sosial ASEAN

Liputan6.com, Jakarta Kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Pertemuan Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).

Pertemuan yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy membicarakan lima dokumen komitmen bersama ASEAN yakni:

• Komitmen pemberdayaan penyandang disabilitas.
• Mitigasi perubahan iklim.
• Penguatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender.
• Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.
• Resiliensi berkelanjutan terhadap bencana.

Pada fokus isu inklusif, sidang ini menggarisbawahi pentingnya lingkungan masyarakat yang mendukung dan memberikan peluang yang adil bagi penyandang disabilitas. Pertemuan yang berlangsung pada 29 Agustus 2023 sepakat bahwa dukungan inklusif perlu diterapkan dalam proses pembangunan manusia.

Dewan menteri pun mendorong upaya pembentukan dokumen "ASEAN Declaration on Disability-Inclusive Development and Partnership for a Resilient ASEAN Community".

Dari sisi mitigasi perubahan iklim, dewan menteri menyambut baik adanya dokumen "ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change" (UNFCCC COP-28). Ini adalah dokumen yang menunjukkan komitmen ASEAN terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.

Lebih lanjut, peran penting keluarga juga menjadi fokus yang diangkat dalam dokumen "ASEAN Declaration on Gender and Family Development". Sidang menekankan, untuk mencapai kesetaraan gender diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi.

Penting untuk memperjuangkan kemitraan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, dan hak-hak perempuan serta potensi kontribusi mereka dalam masyarakat.

Sebelumnya, pada Rabu 28 Agustus 2023 Kemenko PMK melaksanakan kegiatan Knowledge Forum on Gender Equality and Family Development.

Kegiatan ini bertajuk “Empowering Equality: Advancing Care Economics and Social Protection” yang berfokus pada perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dalam forum ini, disadari pentingnya mengembangkan program dan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif berdasarkan risiko dan kerentanan yang teridentifikasi di sepanjang siklus manusia.

Tak lupa, forum ini memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan anak, salah satunya soal pengasuhan.

Kebutuhan untuk meningkatkan pengasuhan anak pada tahun-tahun awal kehidupan akan menjadi dasar bagi perkembangan seumur hidup seseorang. Ini turut menjadi perhatian dari Pilar Sosial Budaya dengan diusulkannya dokumen "ASEAN Leaders’ Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia" untuk diadopsi oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-43 mendatang.

Inisiatif ini menjadi prioritas dalam upaya memastikan akses anak-anak terhadap perawatan dan pendidikan anak usia dini yang inklusif dan berkualitas tinggi.

Selain itu, sidang juga menegaskan kembali pentingnya meningkatkan ketahanan berkelanjutan dalam manajemen bencana di kawasan ASEAN.

Dokumen deklarasi terkait ini dirumuskan dalam dokumen ASEAN Leader’s Declaration on Sustainable Resilience.

Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan arah strategis untuk membangun masyarakat sosial budaya ASEAN yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Selama keketuaan Indonesia ASEAN 2023, ada tiga arahan strategis yang saya soroti untuk ASCC, yaitu meningkatkan kapasitas manusia; memperkuat rancangan sektor kesehatan regional; dan meningkatkan ketahanan yang berkelanjutan,” ujarnya mengutip keterangan resmi, Rabu (13/9/2023).

Muhadjir Effendy dalam pertemuan ini juga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara ASEAN terhadap keketuaan ASEAN Indonesia.

“Di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua negara-negara ASEAN atas kolaborasi dan dukungan yang kuat untuk membangun ketahanan kawasan, sehingga ASEAN mampu menghadapi tantangan dan dinamika masa depan,” tutupnya.