Aktivis Serukan Pembentukan Koalisi Disabilitas Jawa Timur Jelang Pilgub Jatim 2024

Liputan6.com, Jakarta Aktivis disabilitas di Sidoarjo, Abdul Majid, menyerukan agar penyandang disabilitas se-Jawa Timur (Jatim) membulatkan suara dalam satu koalisi.

Pembentukan koalisi disabilitas di Jawa Timur dirasa penting untuk menyukseskan pemilihan gubernur atau Pilgub Jatim yang segera dihelat pada 27 November 2024.

Menurut Majid, sekitar setengah juta suara penyandang disabilitas Jatim berpotensi sebagai salah satu faktor penentu kemenangan bagi pasangan calon (Paslon) yang akan bersaing dalam Pilgub Jatim mendatang.

Merujuk daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak tahun 2024 dari komisi pemilihan umum (KPU) Jatim, terdapat total 31.402.838 pemilih di Jawa Timur. Dari total DPT tersebut, didapati sebanyak 0,51 persen atau 161.606 di antaranya adalah pemilih disabilitas.

“Setidaknya, dari total DPT 161.606 suara disabilitas masih dapat dilipatgandakan hingga empat kali lipat sehingga menjadi setengah jutaan suara yang diperoleh dari disabilitas, anggota keluarga, dan para orangtua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus,” kata Majid kepada Disabilitas Liputan6.com melalui pesan tertulis, Jumat (22/3/2024).

Berani Ambil Sikap Politik

Ketua organisasi disabilitas LIRA Disability Care (LDC) itu berpendapat, sudah saatnya para penyandang disabilitas berani mengambil sikap politik pada Pilgub Jatim mendatang.

Hal ini ia kemukakan sebagai salah satu langkah strategis dan taktis untuk meningkatkan nilai tawar penyandang disabilitas di mata para aktor politik utama di Jawa Timur.

“Jelas, kawan-kawan penyandang disabilitas harus berani bersikap dan mengambil langkah strategis agar kaum difabel tidak dianggap sebagai masyarakat kelas dua,” kata penyandang disabilitas netra itu.

Majid juga mengajak para penyandang disabilitas untuk membulatkan tekad dalam memberi suara pada pilgub mendatang.

“Tekad dan suara disabilitas harus bulat memberikan dukungannya kepada Paslon mana yang dikehendaki,” ujarnya.

Majid menjelaskan, para difabel harus mempunyai kendaraan politik untuk ambil bagian pada Pilgub Jatim mendatang jika tidak mau ditinggalkan oleh arus besar kepentingan politik di Jawa Timur.

Ia merinci, kendaraan politik tidak hanya bersumber dari atribut partai politik saja. Melainkan para penyandang disabilitas dapat memakai kendaraan politik lain, misalnya dengan membentuk koalisi disabilitas se-Jatim.

Dengan kata lain, pilihan kendaraan politik untuk perjuangan para difabel tidak harus dari atribut parpol saja.

“Justru pembuatan koalisi disabilitas se-Jatim berpotensi menjadi kekuatan yang besar untuk diperhitungkan bagi setiap paslon,” terang Majid.

Dengan membentuk koalisi difabel se-Jawa Timur, para difabel akan bebas dan independen dalam menyuarakan aspirasi dan perjuangannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

“Para disabilitas dapat bebas dan independen bersikap sesuai visi dan misi perjuangan mereka dalam satu wadah koalisi penyandang disabilitas,” ujar Majid.

Lebih lanjut Majid menjelaskan cara agar Paslon mendapatkan perhatian dari para pemilih disabilitas.

Para Paslon harus berjanji akan menyelesaikan berbagai persoalan besar penyandang disabilitas seperti:

• Berjanji merampungkan revisi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas yang telah lama mangkrak di DPRD Jawa Timur.
• Berjanji untuk melibatkan perwakilan disabilitas dalam pembuatan kebijakan dan melibatkan disabilitas secara penuh dalam pembangunan di Jawa Timur.
• Berjanji menyelesaikan persoalan kesejahteraan disabilitas, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, akses perumahan murah dan layak huni, diskriminasi, perlindungan anak dan Perempuan disabilitas dan lainnya.