Pasukan Komando Kepolisian Disiagakan di Bangkok

Tindakan polisi akan segera dilakukan setelah pengadilan mendengarkan permintaan dari pihak jaksa agung untuk mendakwa para tersangka.

oleh Alexander Lumbantobing diperbarui 12 Mei 2014, 15:17 WIB
Diterbitkan 12 Mei 2014, 15:17 WIB
Pasukan Komando Kepolisian Disiagakan di Bangkok
Tindakan polisi akan segera dilakukan setelah pengadilan mendengarkan permintaan dari pihak jaksa agung untuk mendakwa para tersangka.

Liputan6.com, Jakarta Krisis di Thailand masih berlanjut. Pihak penguasa bahkan telah bersiap-siap menurunkan Pasukan Komando Kepolisian untuk tindakan tegas menghadapi para pelaku protes, sebagaimana dilaporkan dalam The Sydney Morning Herald (12/5/2014) berikut ini:

Pemerintah Thailand memperingatkan masyarakat supaya menjauh dari tempat-tempat protes dan kumpulan massa demi keselamatan mereka sendiri karena pasukan komando elit kepolisian telah bersiap-siap untuk menangkapi para pemimpin pelaku protes.

Pemerintah Thai menyiarkan peringatan itu melalui siaran televisi nasional dan mengatakan bahwa pemerintah telah memperketat keamanan untuk mencegah pecahnya bentrokan antar pihak yang bertikai di ibukota seiring dengan semakin dalamnya krisis di negara itu.

“Kami bermaksud memperingatkan semua rakyat Thai untuk menghindar dari tempat-tempat protes karena kami telah memperketat keamanan dalam upaya meredakan krisis ini,” kata Tharit Pengdit, kepala Departemen Penyidikan Khusus, suatu badan di Thailand semacam FBI di AS.

Wisatawan asing seringkali terlihat berkumpul bersama rakyat Thailand dalam pergerakan-pergerakan protes, walaupun sudah ada 72 kali serangan di ibukota sejak para pelaku protes anti-pemerintah turun ke jalan di bulan November lalu dan mengakibatkan tewasnya 26 orang dan melukai ratusan orang.

Tharit mengatakan bahwa pasukan komando polisi telah siap untuk menangkap 14 orang pemimpin protes yang dicari-cari dengan alasan pengkhianatan negara, misalnya Suthep Thaugsuban, seorang politisi pembuat kesepakatan yang mengancam akan mengangkat sendiri perdana menteri dan jajarannya jika pemerintah tidak digulingkan hari Senin ini.

Tindakan polisi akan segera dilakukan setelah pengadilan mendengarkan permintaan dari pihak jaksa agung untuk mendakwa para tersangka, ujar Tharit.

Tindakan operasi oleh Pasukan Bersenjata dan Taktik Khusus (Special Weapons and Tactics—SWAT) Arintharat sepertinya akan bermuara kepada bentrokan-bentrokan dan jatuhnya korban-korban luka karena manusia yang disasar dalam surat perintah penangkapan itu selalu dikelilingi oleh pasukan bersenjata, katanya.

Petinggi-petinggi pemerintahan acap kali mengatakan selama enam bulan masa kerusuhan ini mereka akan bergerak menangkap Suthep, yang juga didakwa dengan beberapa tuduhan pembunuhan di kala pertumpahan darah di tahun 2010.

Hebatnya, ia justru dielu-elukan oleh para birokrat senior, walaupun para pelaku protes menduduki kantor-kantor mereka. Selama berbulan-bulan polisi gagal untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang diterbitkan sebelumnya.

Hari Sabtu lalu, tentara memberikan izin kepada Suthep untuk menduduki suatu kantor di Wisma Pemerintah yang merupakan tempat kedudukan kekuasaan negara. Pada saat itu ia mengemukakan rencana untuk berpidato dan melakukan siaran pers.

Ketegangan di ibukota telah meningkat sejak perdana menteri wanita pertama di Thailand, Yingluck Shinawatra, dipaksa turun dari jabatannya hari Rabu lalu oleh hakim-hakim pengadilan konstitusi yang memutuskan bahwa ia telah menyalahgunakan kekuasaan ketika memecat seorang petinggi keamanan setelah dirinya menang telak dalam pemilihan umum di tahun 2011.

Para pendukung Shinawatra dengan geram berkilah bahwa keputusan itu merupakan kudeta pengadilan yang diatur oleh segelintir orang berkuasa di Bangkok.

Para menteri cabinet telah menunjuk perdana menteri sementara, Niwattumrong Boonsongpaisan, yang telah menyerukan ketenangan dan berjanji untuk melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 20 Juli nanti.

Suthep menuntut pengadilan, panitia pemilu, dan pelaksana ketua senat untuk mencalonkan perdana menteri baru untuk menggantikan Niwattumrong dan mengirimkan namanya untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga kerajaan.

Namun demikian, permintaan ini ditepis dan dianggap tidak konstitusionbal oleh militer, tokoh-tokoh mumpuni dalam pemerintahan, dan beberapa hakim yang sangat berpengaruh.

Pihak militer, yang telah melakukan 18 kali kudeta atau percobaan kudeta sejak tahun 1930-an, lagi-lagi menepis kabar tak jelas dalam media sosial bahwa seorang jenderal angkatan darat tengah mempersiapkan pasukan dan perlengkapan untuk melakukan kudeta dengan segera.

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya