12-3-1967: Awal Soeharto Jadi Presiden 30 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Hari itu, 12 Maret 1967 menjadi sangat bersejarah bagi RI, khususnya bagi Soeharto sendiri. Pada tanggal tersebut, jenderal yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat itu dilantik sebagai Presiden ke-2 RI, menggantikan Sukarno.

Menurut versi resmi sejarah Orde Baru, naiknya Soeharto menjadi presiden berdasarkan mandat yang diberikan Sukarno lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Semua berawal dari Gerakan G 30 S PKI, di mana pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh, yang disebut-sebut sebagai upaya kudeta yang dilakukan para pengawal istana (Tjakrabirawa), yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin Letkol Untung.

Lantaran saat itu Letjen Ahmad Yani tidak diketahui keberadaannya -- yang ternyata menjadi satu di antara jenderal yang jadi korban, Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.

Hal ini disebut berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat, bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya

Pada saat-saat yang genting sekitar September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal, yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat menggulingkan.

Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa, untuk menangkap dan mengadili pihak yang ingin menggulingkanya. Namun hal yang tak terduga terjadi.

Dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, DI Panjaitan, dan Tirtodarmo Haryono yang merupakan 3 dari 6 jenderal yang menjadi korban G 30 S PKI.

Tritura Hingga Supersemar

Pada 11 Maret 1966 pagi, saat tengah menggelar rapat kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Sukarno dikejutkan dengan kehadiran demonstran yang mengepung Istana. Mahasiswa yang berdemo mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura: bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga-harga.

Saat itu pula, sejumlah pasukan Kostrad yang dikerahkan Brigjen Kemal Idris datang mengepung Istana, dengan alasan untuk menangkap Wakil Perdana Menteri Soebandrio yang berlindung di kompleks Istana, atas tudingan terkait PKI.

Komandan Pengawal Istana Tjakrabirawa Brigjen Sabur pun kemudian melaporkan kepada Soekarno, bahwa Istana dikepung "pasukan tidak dikenal" karena tak mengenakan tanda identitas.

Sementara, Soeharto tak ada di Istana untuk mengikuti rapat kabinet, karena alasan sakit. Lantaran tak ada Soeharto yang sepatutnya bertugas untuk membubarkan "pasukan tak dikenal", Sukarno memutuskan meninggalkan Istana Merdeka dan bertolak ke Istana Bogor.

Tiga jenderal yang diyakini diutus Soeharto, kemudian mendatangi Sukarno di Istana Bogor. Mereka, yakni Basoeki Rachmat, Jusuf, dan Amir Machmud. Seperti dimuat laman Intelijen, trio petinggi militer itu meminta Soekarno agar memberikan kewenangan penuh kepada Soeharto, agar mengamankan kondisi negara.

Berdasarkan pengakuan Lettu Sukardjo, pengawal presiden yang berjaga waktu itu, suasana tampak tegang. Antara 3 jenderal dan Sukarno terlibat adu argumen tentang isi surat kewenangan yang akan diberikan kepada Soeharto. Bahkan, Sukardjo mengatakan sempat terjadi todong-todongan senjata antara dirinya dan para jenderal.

Lantaran adanya berbagai desakan yang muncul, Sukarno memutuskan menandatangani surat kewenangan untuk Soeharto. Surat itu yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966.

Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (Nawaksara) ditolak MPRS.

Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan.

Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa.

Soeharto merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden selama 30 tahun. Di dunia internasional, dia dijuluki sebagai "The Smiling General", karena raut wajahnya yang selalu tersenyum. Julukan itu menjadi judul buku biografi Soeharto yang ditulis warga Jerman Barat, O.G Roeder.