Menlu-Menhan Lapor Upaya Selamatkan WNI ABK di Filipina ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membahas, perkembangan upaya penyelamatan 7 WNI yang diculik di Perairan Filipina.

"Prinsipnya Pak Menhan bersama saya melaporkan kepada presiden mengenai perkembangan upaya untuk penyelamatan sandera," sebut Menlu Retno di Istana Negara, Rabu (29/6/2016).

Mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini menambahkan, dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo, upaya apa saja yang sudah dilakukan turut dilaporkan.

"Kami melaporkan kepada presiden apa yang sudah kami lakukan, informasi yang kami peroleh di lapangan seperti apa, kroscek antar informasi karena kadang-kadang memang dari lapangan informasinya tidak selalu sama, kami kroscek," sambung dia.

Pada Selasa lalu, Menlu Retno menyampaikan kondisi terakhir terkait para WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina. Seluruhnya dipastikan masih berada dalam kondisi baik.

"Pertama, 7 ABK WNI kita dalam keadaan baik," kata Menlu Retno di kantornya.

Mantan Dubes RI untuk Belanda ini menjelaskan, saat ini seluruh ABK WNI telah berada dalam satu kelompok meski sempat terpisah.

"Kedua, sebagaimana diketahui, sandera diambil oleh dua kelompok yang berbeda. Namun dalam perkembangan berdasarkan informasi yang kita peroleh, saat ini mereka sudah berada dalam satu kelompok," ujar Menlu.

Ketujuh WNI yang diculik baru-baru ini merupakan ABK tug boat Charles 001 dan tongkang Roby 152. Kabar mengenai penculikan 7 WNI ABK ini pertama kali diterima oleh istri ABK bernama Ismail, Dian Megawati.

Warga Samarinda itu mengaku dihubungi suaminya dan juga pembajak dari kelompok Abu Sayyaf. Kepada istrinya, Ismail bercerita bahwa tawanan dibagi menjadi dua kelompok.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, motivasi penculikan ini didasari oleh uang tebusan. Namun dia menegaskan Indonesia tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk kelompok penyandera.

"Jadi kan begini, Pemerintah Indonesia tidak menghendaki ada tebusan. Tetapi mereka kan akalnya banyak, siapa tahu kan dengan berusaha seperti ini ada tebusan-tebusan," kata Gatot belum lama ini.