Embargo Dicabut, Sudan Minta Pertamina Kelola Minyak di Negaranya

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Sudan untuk Indonesia Abd Alrahim Al Siddig mendorong pengusaha dan BUMN Indonesia untuk berinvestasi ke negaranya. Dorongan ini diberikan usai Amerika Serikat (AS) mencabut embargo ekonominya.

"Kedutaan Besar berharap pencabutan sanksi ini akan membukan jalan untuk kerjasama positif dengan pemerintah Indonesia, Singapura dan Australia," sebut Al Saddig di Kantor Kedubes Sudan di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Pelepasan embargo tersebut pastinya memudahkan investasi dan perdagangan ke Sudan. Secara spesifik pun, Dubes Al Siddig, menyarankan agar Pertamina mengelola minyak di negaranya.

"Pertamina sempat diberi dua blok pengelolaan minyak di Sudan, satu lepas pantai satu lagi di darat," kata dia.

"(Setelah embargo dilepaskan) ini kesempatan emas bagi mereka kembali ke Sudan dan mengelola ini," tambah dia.

Al Siddig menyebut selain minyak, Sudan juga punya kekayaan yang lain yang bisa diolah bersama dengan Indonesia.

"Setiap inci tanah di Sudan mengandung mineral, emas, uranium dan lainnya," ujar dia.

Embargo AS ke Sudan resmi diakhiri AS pada 13 Januari 2017 lalu. Penarikan sanksi itu disetujui oleh Presiden Barack Obama.

Otoritas AS menyebut, ada beberapa faktor kenapa mereka mencabut embargo. Di antaranya Sudan telah melakukan langkah positif untuk menyelesaikan masalah internalnya.

Situasi kemanusian di negara tersebut, dinilai AS berkembang pesat. Terlebih lagi, Sudan telah menjadi mitra AS dalam memerangi terorisme.

Khusus persoalan HAM, Sudan terbukti meningkatkan akses serta kerjasama dengan dunia luar. Nilai lebih lainnya, negara tersebut berupaya menghentikan permusuhan dan konflik di sejumlah wilayahnya, serta di negara lain yaitu Sudan Selatan.

Menteri Luar Negeri Sudan, Ibrahim Ghandour menyambut baik kebijakan AS. Dia percaya pencabutan ini hanya lah permulaan.

"Ini adalah langkah awal, untuk menghapus segala semua batasan yang ada, termasuk mencabut Sudan dari daftar hitam negara pelindung terorisme," sebut Ghandour dalam keterangan pers Kedutaan Besar Sudan kepada Liputan6.com.

"Kami akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintahan AS dalam semua isu yang jadi kepentingan bersama," jelas Ghandour.