Menlu RI Akan ke Lebanon, Tengok Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB

Liputan6.com, Jakarta - Membawa sejumlah agenda yang beragam, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan melakukan kunjungan ke Lebanon pada pekan depan, tepatnya tanggal 25 - 26 Februari 2018.

Agenda utama Menlu Retno yang dilaksanakan pada hari pertama kunjungannya adalah untuk bertemu dengan Pasukan Perdamaian Indonesia yang bertugas sebagai bagian dari Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Selain itu, Retno juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil pada hari kedua kunjungannya.

Menjelaskan pemaparan agenda tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa lawatan Menlu Retno ke Lebanon menunjukkan 'komitmen dan dukungan Indonesia terhadap upaya perdamaian di negara tersebut serta peranan PBB dalam keamanan dan menjaga perdamaian internasional'.

"Kunjungan nanti juga dinilai penting, karena merupakan kali pertama sejak 2007 seorang Menteri Indonesia berkunjung ke Lebanon," lanjut Arrmanatha dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI Grata Endah Werdaningtyas mengatakan bahwa lawatan itu 'menjadi satu nilai tambah dari komitmen RI untuk berkontribusi pada perdamaian, seperti yang RI dengungkan dalam kampanye pencalonan Indonesia untuk Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

Menurut penuturan Grata, kunjungan Retno akan difokuskan di dua area sebaran Pasukan Indonesia di Lebanon.

Pertama adalah markas Maritime Task Force di Pelabuhan Beirut (tempat dinas bagi 110 personel Pasukan Indonesia dan 1 Kapal AL KRI Usman Harun).

Kedua adalah Pasukan Garuda Satgas Indobatt XXIII-L yang berada di Markas Batalyon UNP 7-1 Adshits Alqusayr, tempat dinas bagi 850 pasukan Batalion Mekanis dari Indonesia.

"Ibu Menlu nanti akan mengikuti upacara penyambutan dan dialog bersama dengan personel Indonesia. Tentunya saat dialog nanti, Menlu ingin mengetahui mengenai tantangan yang dihadapi oleh para personel serta kiprah para personel di Lebanon," lanjut Grata mengomentari kunjungan Menlu Retno ke Lebanon.

Grata mengatakan, ada sejumlah alasan yang membuat pihak Kementerian Luar Negeri memilih Lebanon sebagai agenda lawatan Menlu Retno Marsudi -- ketimbang 8 wilayah lain yang menjadi tempat sebaran Pasukan Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Pertama, mengingat jumlah personel Indonesia di Lebanon adalah yang terbanyak ketimbang 8 wilayah sebaran lain -- yakni dengan total 1.290 personel yang terdiri dari 1.225 pasukan pria, 48 pasukan perempuan, 16 staf militer pria, dan 1 staf militer perempuan, berdasarkan data dari Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI.

"Pasukan Indonesia di UNIFIL Lebanon, di samping sangat diterima baik oleh tuan rumah, juga memiliki catatan positif di mata PBB," kata Grata.

Pada tahun 2010, Pasukan Indonesia menerima penghargaan dari Force Commander UNIFIL karena berhasil mencegah kontak senjata antara pasukan Lebanon dengan Israel di perbatasan kedua negara, kata Grata.

Sementara pada 2014, Kapal AL KRI Bung Tomo yang berdinas di sana juga mendapat penghargaan dari Maritime Task Force UNIFIL.

"Tapi bukan berarti pasukan di wilayah lain tidak penting. Mereka yang tersebar di 8 wilayah lainnya juga pernah menorehkan kontribusi positif dan mendapatkan penghargaan baik dari PBB dan pemerintah tuan rumah," katanya.

Termasuk UNIFIL, Pasukan Indonesia tersebar pada 9 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB dengan total 2.900 pasukan, yang terdiri dari 2.702 personel pria dan 82 personel perempuan dengan komposisi aset kombinasi yang berasal dari satuan TNI dan Polri.

Sembilan misi itu antara lain, MINUJUSTH di Haiti (3 personel), MINURSO di Sahara Barat (4), MINUSCA di Afrika Tengah (208), MINUSMA di Mali (9), MONUSCO di RD Kongo (183), UNAMID di Darfur (976), UNIFIL di Lebanon (1.290), UNISFA di Abyei (3), dan UNMISS di Sudan Selatan (11) -- mengutip data PBB per 31 Januari 2018 yang dirilis Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI pada 22 Februari 2018.