Korsel Pertimbangkan Cabut Sanksi Ekonomi bagi Korut, Ada Apa?

Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk mencabut sejumlah sanksi terhadap Korea Utara guna menciptakan momentum lebih besar bagi diplomasi yang ditujukan untuk memperbaiki hubungan dan meredakan krisis nuklir.

Pada sebuah audit parlemen terhadap kementeriannya, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengatakan, pemerintahnya sedang mengevaluasi apakah akan mencabut sanksi-sanksi Korea Selatan yang diberlakukan terhadap Korea Utara sejak tahun 2010, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (11/10/2018).

Sanksi tahun 2010 diterapkan menyusul serangan maut terhadap kapal perang Korea Selatan yang menewaskan 42 tentara angkatan lautnya.

Korea Selatan pada waktu itu menghentikan semua kerja sama ekonomi lintas perbatasan, kecuali kawasan industri bersama kedua Korea di Kaesong, kota perbatasan di Korea Utara.

Kawasan industri Kaesong itu sendiri kemudian ditutup pada Februari 2016 setelah Korea Utara melangsungkan uji nuklir dan peluncuran roket jarak jauh.

Langkah Korea Selatan yang dikenal sebagai Sanksi 24 Mei 2010 itu juga melarang Korea Utara menggunakan jalur-jalur perkapalan di wilayah Korea Selatan.

Langkah Korea Selatan untuk mencabut sanksi sepihaknya kemungkinan tidak akan memberi banyak pengaruh karena sanksi-sanksi internasional pimpinan AS masih berlaku.

Namun, iktikad ini menunjukkan bahwa pemerintah liberal Korea Selatan bersiap untuk memulai kembali proyek-proyek ekonomi jika perundingan-perundingan nuklir yang lebih besar antara AS dan Korea Utara mulai membuahkan hasil.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berpendapat, hubungan antar Korea penting dalam denuklirisasi Korea Utara.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Simak video pilihan berikut:

Pada waktu terpisah, Korea Utara diperkirakan memiliki hingga 60 senjata nuklir, seorang pejabat Korea Selatan mengatakan kepada anggota parlemen Senin, 1 Oktober 2018.

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Unifikasi Cho Myoung-gyon itu adalah komentar publik pertama dari Seoul tentang kuantitas persenjataan senjata rahasia Kim Jong-un.

Cho Myoung-gyon mengatakan kepada parlemen bahwa perkiraan tentang kuantitas senjata nuklir Korea Utara berkisar di antara 20-60 buah, demikian seperti dikutip dari NBC News, Rabu 3 Oktober 2018.

Menanggapi pertanyaan oleh seorang anggota parlemen tentang sumber kabar itu, Cho Myoung-gyon mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari otoritas intelijen.

Di sisi lain, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengatakan belum bisa berkomentar tentang hal itu. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa mungkin Cho Myoung-gyon secara tidak sengaja mengungkapkan informasi tersebut.

Sementara itu, pihak Kementerian Unifikasi mengatakan pada Selasa, 2 Oktober 2018 bahwa komentar-komentar Cho Myoung-gyon tidak berarti bahwa Korea Selatan akan menerima Korea Utara sebagai negara nuklir.

Kementerian itu kembali menegaskan bahwa upaya diplomatik Seoul untuk menghapuskan program nuklir (denuklirisasi) Korea Utara akan terus berlanjut.