Donald Trump Ancam Umumkan Status Darurat Nasional

Donald Trump mengancam membangun dinding pembatas Meksiko-Amerika Serikat tanpa persetujuan Kongres.

oleh Afra Augesti diperbarui 05 Jan 2019, 14:00 WIB
Diterbitkan 05 Jan 2019, 14:00 WIB
US Capitol, Gedung Kongres AS (DPR dan DPD) (Wikimedia / Creative Commons)
US Capitol, Gedung Kongres AS (DPR dan DPD) (Wikimedia / Creative Commons)

Liputan6.com, Washington D.C. - Shutdown atau tutupnya sebagian pemerintah Amerika Serikat telah memasuki minggu kedua, sejak ditetapkan pada Jumat dini hari, 21 Desember 2018, tepat pukul 00.00 waktu AS.

Donald Trump, presiden ke-45 negara itu, bahkan menyampaikan kepada para pemimpin Kongres di Gedung Putih bahwa shutdown akan terus terjadi hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

"Aku sungguh-sungguh mengatakannya," kata Trump selama konferensi pers Rose Garden, ketika ditanya media terkait ucapan Senator Chuck Schumer terkait shutdown tanpa batas waktu.

Trump, yang juga seorang pengusaha, juga mengancam untuk menyatakan keadaan darurat nasional dan membangun dinding pembatas tanpa persetujuan Kongres.

"Aku bisa melakukannya, jika memang menginginkan," ujarnya, seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (5/1/2019).

Donald Trump sedang dihadapkan pada pemerintahan yang terpecah, dengan Demokrat yang baru saja mengendalikan DPR.

Dalam sebuah pertemuan tertutup, orang-orang kubu Republik melaporkan kepada awak media bahwa Trump siap menutup pemerintah untuk waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun --jika kesepakatan sama sekali tak pernah tercapai.

Sebelumnya, bapak kandung Ivanka Trump itu telah mengundang para pimpinan dari kedua pihak untuk bermusyawarah kembali di Gedung Putih, hanya berselang dua hari setelah pertemuan yang membicarakan soal keamanan perbatasan dilakukan di Situation Room --dan tidak menjumpai titik temu.

Dikusi kedua tersebut juga dijalankan sehari setelah Nancy Pelosi menjadi pembicara DPR (pembicara wanita pertama dalam sejarah DPR AS) dan Demokrat meloloskan undang-undang untuk membuka kembali pemerintah.

Berusaha untuk meredakan kekhawatiran, Gedung Putih --melalui Donald Trump-- menunjuk wakil presiden Mike Pence, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen, dan penasihat presiden Jared Kushner untuk bekerja dengan delegasi Kongres pada pertemuan yang dijadwalkan Sabtu pagi, 1 Januari 2019 waktu Amerika Serikat.

Senator Jack Reed, senior Demokrat pada komisi layanan bersenjata, mengkritik komentar Trump pada Jumat sore dan mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Mendeklarasikan darurat nasional yang dibuat-buat untuk menghindari persetujuan Kongres adalah sebuah kesalahan."

Sementara itu, konstitusi AS memberikan Kongres kekuasaan atas pendanaan pemerintah federal, sehingga Trump mungkin akan menghadapi tantangan hukum jika ia mencoba memaksa Kongres untuk membiayai pembangunan tembok.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Demokrat Tidak Digaji?

Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump (AP/Nicholas Kamm)
Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump (AP/Nicholas Kamm)

Sekitar 800.000 pegawai pemerintah federal telah terkena imbas dari shutdown ketiga yang dipicu Trump selama menjabat sebagai Orang Nomor Satu di AS. Sekitar seperempat dari seluruh lembaga pemerintah federal tidak beroperasi sama sekali.

Shutdown ini dikarenakan Trump kesal kepada Demokrat di Kongres yang enggan memberikan subsidi untuk pembangunan tembok pembatas AS dan Meksiko.

Keputusan tersebut akan terus dipegang teguh oleh Trump, sampai Kongres memberikannya anggaran sebesar US$ 5 miliar.

Alasan Trump tetap mengotot untuk terus membuat dinding raksasa tersebut karena menurutnya, pembatas diperlukan untuk membendung aliran imigran dan obat-obatan ilegal.

Saat kampanye pada tahun 2016, presiden berusia 72 tahun ini berjanji bahwa Meksiko adalah satu-satunya pihak yang harus membayar tembok itu --namun ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Meksiko.

Sementara itu, saat ditanya mengenai kesulitan yang dihadapi oleh karyawan federal, baik yang cuti atau bekerja tanpa bayaran, dia mengklaim bahwa dukungan terus mengalir untuknya.

Dalam sebuah postingan di Twitter pada minggu lalu, Trump mengklaim bahwa sebagian besar pekerja yang tidak dibayar itu adalah bagian dari Demokrat.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya