Penyandang Disabilitas Nigeria Menunggu Kepastian Pemberlakuan RUU Difabel

Liputan6.com, Abuja - Di Nigeria, lebih dari 27 juta penyandang disabilitas hidup dalam ketidakjelasan, diperlakukan seperti warga negara kelas dua, tanpa akses ke fasilitas umum.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (22/1/2019) RUU Difabel Nigeria dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi, hampir dua dekade setelah dimulai, RUU itu masih belum diberlakukan.

Musa Muazu menggunakan kursi roda setelah dia menjadi lumpuh karena jatuh saat dia masih remaja.

"Saya tidak dilahirkan seperti ini. Saya menjadi begini kira-kira pada usia dua belas tahun, jadi saya merasakan trauma emosional mengingat bagaimana ini dimulai dan bagaimana saya bisa mengatasinya," ujar Muazu.

Muazu adalah salah satu dari 27 juta penyandang disabilitas di Nigeria yang berusaha menjalani kehidupan normal.

Tetapi kurangnya fasilitas yang mendukung para difabel membuat mereka berjuang untuk mendapatkan akses.

"Infrastruktur publik di Nigeria adalah... bisa saya sebut, neraka bagi para difabel mulai dari sekolah. Anda bisa bayangkan sebagai difabel, Anda kuliah di gedung empat lantai ... dapat Anda bayangkan Anda ingin mengakses mungkin bank, rumah sakit, tempat ibadah, tidak ada jalan landai untuk Anda masuk," papar Musa.

Sejak 1999, kaum difabel di Nigeria telah menuntut UU yang menjamin kemudahan akses ke gedung, jalan, dan trotoar untuk publik serta perlindungan terhadap diskriminasi.

Namun upaya untuk meloloskan RUU Difabel menghadapi tantangan.

"UU untuk orang yang tidak difabel disahkan. Apakah kami bukan orang Nigeria? Kami juga warga negara, jumlah kami 27 juta, mencapai angka di mana saat kita meloloskan suatu mosi, itu seharusnya diperhatikan atau didengar," ujar Mohammed Dantani, Sekretaris Komunitas Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas di Nigeria juga merupakan sepertiga dari 87 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Para penyandang disabilitas di Nigeria menuduh pemerintah sengaja mengabaikan dan mengucilkan mereka, sebuah tuduhan yang dibantah pihak berwenang.

"Sungguh, selama bertahun-tahun, saya bukan satu-satunya yang mengejar RUU ini, kita semua. Semua pemimpin orang difabel di semua negara bagian," ujar Suleiman.

Pada November lalu, kaum difabel Nigeria memprotes majelis nasional, menuntut pengesahan RUU yang sudah lama tertunda.

Anggota parlemen merespon pada Desember dengan akhirnya mengesahkan RUU itu dan menyerahkannya kepada Presiden Muhammadu Buhari.

Tapi, belum jelas kapan presiden Nigeria itu akan menandatanganinya menjadi undang-undang.