Bilateral Putus, Pemimpin Oposisi Venezuela Kontrol Rekening Bank AS

Liputan6.com, Caracas - Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Selasa 29 Januari 2019 bahwa mereka telah memberikan pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, hak untuk mengontrol aset dan properti seluruh rekening bank milik pemerintah Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, memberikan sertifikasi kepada Guaido pada Jumat lalu, dua hari setelah Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela.

Langkah ini merupakan bagian dari kampanye Donald Trump dan para pejabat pembuat kebijakan luar negerinya untuk menggulingkan Nicolas Maduro, seorang pemimpin otoriter yang kembali menjabat sebagai presiden Venezuela, usai pemilu tahun lalu yang banyak dikecam karena diniliai tidak sah.

"Sertifikasi ini akan membantu pemerintah Venezuela melindungi aset-aset itu demi kepentingan rakyat Venezuela," kata Robert Palladino, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Kementerian tersebut secara khusus mendaftarkan rekening-rekening pemerintah Venezuela atau Central Bank of Venezuela yang ada di Federal Reserve Bank of New York, tetapi pergantian kontrol berlaku untuk rekening-rekening serupa di bank yang diasuransikan oleh AS.

Tarek William Saab, kepala jaksa penuntut Venezuela, mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan formal terhadap Juan Guaido terhadap sikap dan aksi protesnya terhadap pemerintah.

Selain itu, ia juga akan diperiksa terkait "tindak kekerasan" pada 23 Januari, ketika para pengunjuk rasa turun ke jalanan atas perintah Guaido. Saab berusaha untuk menghentikan Guaido yang berencana untuk 'minggat' dari Venezuela dan telah memerintahkan pembekuan aset Guaido, tetapi surat perintah penangkapannya belum diputuskan.

"Tindakan-tindakan itu merusak perdamaian bangsa," kata Saab yang menyindir upaya Guaido untuk mendirikan pemerintahan transisi, demikian seperti dikutip dari The New York Times, Rabu (30/1/2019).

John R. Bolton, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, membalasnya dengan mengatakan di Twitter, "Biarkan saya tegaskan - akan ada konsekuensi serius bagi mereka yang berusaha untuk menumbangkan demokrasi dan melukai Guaido."

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate - there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 29, 2019

Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS juga mengeluarkan peringatan perjalanan tingkat merah (a red-level travel warning) untuk Venezuela.

Seluruh warga Amerika dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke negara itu karena merebaknya kejahatan, kerusuhan sipil, infrastruktur kesehatan yang buruk, serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga AS.

Pemerintah AS juga telah menarik sebagian besar diplomatnya, lantaran krisis dengan Maduro kian intensif.

Rabu lalu, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela dalam aksi protes massa terhadap Nicolas Maduro. Guaido juga menyerukan agar pemilu baru diselenggarakan. Sehari sebelumnya, dia mendapat telepon dari Wakil Presiden AS, Mike Pence, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat siap untuk mendukung Guaido.

Pence juga merilis video pada Selasa lalu yang mengompori rakyat Venezuela untuk memakzulkan Maduro dari kekuasaan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sementara itu, Nicolas Maduro telah membalas dengan cara memutuskan seluruh hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dan menuntut agar semua diplomat Amerika meninggalkan negaranya.

Meskipun para petinggi Venezuela tampaknya mendukung Maduro, namun segelintir diplomat dan pejabat Venezuela yang ditugaskan di Amerika Serikat mengatakan, mereka meninggalkan pemerintahan Maduro untuk mendukung Guaido.

Pada hari Senin, Scarlett Salazar, seorang diplomat veteran yang bermarkas di Miami, di mana terdapat populasi Venezuela yang anti-Maduro, mengumumkan bahwa ia berpihak pada Guaido.

Sebagian besar negara-negara Amerika Latin pun telah mengakui Guaido sebagai presiden dan menuntut agar Maduro menyetujui desakan untuk menyelenggarakan pemilu ulang. Beberapa negara Eropa juga ikut menyerukan agar pemilu baru diadakan, setelah Mike Pompeo mengadakan pertemuan dengan perwakilan Dewan Keamanan PBB di New York pada hari Sabtu.

Pada hari Senin kemarin, Amerika Serikat mengembargo minyak dari perusahaan besar Venezuela, Petróleos de Venezuela atau Pdvsa. Sanksi ini akan mencegah sebagian besar perusahaan Amerika melakukan bisnis dengan Pdvsa.

Setiap uang yang masuk ke Pdvsa -- termasuk dari anak perusahaannya di Amerika Serikat, Citgo-- akan dimasukkan ke dalam rekening yang dapat digunakan oleh pemerintah sah Venezuela.