Lebanon Resmi Memiliki Pemerintah Baru di Bawah Saad Hariri

Liputan6.com, Beirut - Pemerintahan baru Lebanon resmi dimulai pada Kamis, 31 Januari 2019, tepat delapan bulan pasca-dilangsungkannya pemilihan umum nasional. Perdana Menteri Saad Hariri menjadi pucuk kepemimpinan negara itu, pasca-terpilih dari pemilu yang berlangsung pada Mei 2018.

Pemilu Mei juga berhasil menempatkan sejumlah sekutu Hizbullah dalam kursi parlemen Lebanon. Sedangkan koalisi Hariri hanya mendapatkan 17 dari 27 kursi legislatif. Hal ini dipandang akan mempersulit pemerintahan di masa yang akan datang.

Diresmikannya pemerintahan yang baru, seolah merupakan reaksi dari tanggapan Bank Dunia.

Sebelumnya, Bank Dunia menyatakan bahwa pinjaman dan bantuan senilai US$ 11 miliar akan dialihkan, apabila Lebanon tidak segera membentuk pemerintahan. Demikian sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Sabtu (2/2/2019).

Selama delapan bulan kekosongan pemerintahan, perekonomian Lebanon menjadi lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya. Hal itu dikhawatirkan oleh berbagai institusi internasional, tak terkecuali Bank Dunia.

Dalam pemerintahannya, Hariri berjanji akan melakukan reformasi politik dan ekonomi. Untuk mencapai kedua hal penting itu, akan dibantu oleh 30 orang ahli dalam kabinetnya.

Simak video pilihan berikut:

Hariri mengatakan bahwa sudah saatnya bagi negara itu untuk bergerak terlepas dari permasalahan kabinet lintas-sektarian (golongan berdasarkan aliran agama).

Dalam pemerintahan yang baru, Hariri terspaksa memberikan kursi menteri kepada salah satu tokoh Sunni yang didukung oleh Hizbullah, Hasan Mrad, putra dari anggota parlemen Abdel-Rahim Mrad.

AS sempat khawatir bahwa Hasan Mrad akan mengalokasikan dana kementerian yang berjumlah besar untuk bantuan kepada Hizbullah yang tengah mengalami krisis finansial.

Meskipun demikian, kekhawatiran AS dipatahkan oleh keberhasilan Hariri dalam melobi kelompok Sunni agar dapat bergerak bersama dalam satu komando negara.

"Selama lebih dari delapan bulan, Hariri telah bernegosiasi bahwa semua menteri Sunni harus menjadi pengikutnya," tutur Elias Farhat, analis politik. "Akhirnya mereka menyerah pada penyelesaian," pungkas Farhat.

Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah yang menerapkan prinsip pembagian kekuasaan (power sharing) berdasarkan agama dan/atau aliran agama. Presiden negara itu harus berasal dari Kristen Maronit, perdana menteri dari golongan Sunni, serta juru bicara dari Syiah.

Mekanisme unik bernama Confessionalism --bentuk dari sistem Consociational-- itu telah memberikan Lebanon perdamaian di awal pemberlakuan. Meskipun demikian, konflik dalam negeri akibat sistem itu juga terjadi. Terlebih dikarenakan perlakuan tidak adil dari elite kepada kelompok tertentu, dan adanya pengaruh asing.