Amandemen Konstitusi Memungkinkan Presiden Mesir Menjabat hingga 2030

Liputan6.com, Kairo - Parlemen Mesir telah menyetujui amandemen konstitusi yang akan memungkinkan Presiden Abdel Fattah Al Sisi untuk tetap berkuasa hingga 2030.

Sisi dijadwalkan mundur pada 2022, ketika masa jabatan empat tahun keduanya berakhir.

Tetapi amandemen, yang harus dimasukkan ke dalam referendum dalam waktu 30 hari, akan memperpanjang masa jabatannya saat ini menjadi enam tahun dan memungkinkan dia untuk menjadi presiden selama satu periode lagi, BBC melaporkan, seperti dikutip pada Rabu (17/4/2019).

Pasal 140 konstitusi Mesir, yang disetujui dalam referendum pada tahun 2014, mengatakan bahwa presiden melayani masa jabatan empat tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali.

Di bawah amandemen yang disetujui oleh anggota parlemen pada hari Selasa, masa jabatan presiden akan menjadi enam tahun.

Pengaturan transisi yang diuraikan dalam pasal 241 akan memperpanjang masa jabatan Sisi saat ini selama dua tahun dan memungkinkannya maju untuk masa jabatan enam tahun tambahan pada tahun 2024.

Presiden juga akan diizinkan untuk menunjuk satu atau lebih wakil presiden, di mana jabatan itu dihapus setelah adopsi konstitusi 2012.

Amandemen juga akan memberi Sisi kekuasaan lebih besar atas peradilan dan lebih jauh mengabadikan peran militer dalam politik.

Pada 2013, Sisi memimpin penggulingan militer terhadap presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, Mohammed Morsi, menyusul protes yang menentang pemerintahannya.

Sejak itu, ia diduga mendalangi apa yang dikatakan kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perbedaan pendapat yang telah menyebabkan penahanan puluhan ribu orang.

Sisi terpilih sebagai presiden pada 2014 dan terpilih kembali tahun lalu setelah memenangkan 97% suara. Dia tidak menghadapi persaingan serius karena beberapa saingan potensial mundur atau ditangkap.

Parlemen Mesir juga didominasi oleh pendukung Sisi dan telah dikritik oleh oposisi sebagai pemberi beking bagi presiden.

Salah satu anggota parlemen yang berkampanye untuk amandemen konstitusi, Mohammed Abu Hamed, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Sisi adalah seorang presiden yang "mengambil langkah-langkah penting politik, ekonomi dan keamanan" dan yang harus diizinkan untuk "melanjutkan reformasinya". Ia menilai bahwa langkah itu sesuai dengan urgensi saat ini, menyusul instabilitas di negara tetangga Mesir, Libya dan Sudan.

Namun Khaled Dawoud, dari partai liberal al-Dustour yang beroposisi, menolak argumen itu sebagai "absurd" dan mengatakan kepada BBC bahwa perubahan itu mewakili "perebutan kekuasaan" oleh Sisi.

Monitor internet NetBlocks mengatakan, pihak berwenang Mesir telah memblokir sebagian atau seluruhnya 34.000 situs web dalam upaya untuk membatasi akses ke situs web kampanye yang dilaporkan telah mengumpulkan 250.000 tanda tangan menolak amandemen tersebut.

Amandemen konstitusi Mesir pasal 185, 189 dan 193 akan mengabadikan sebuah badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden Mesir untuk mengawasi pengadilan dan memungkinkan presiden menunjuk kepala pengadilan utama, termasuk Pengadilan Kasasi dan Mahkamah Konstitusi, serta jaksa.

Amnesty International mengatakan ini akan merusak independensi peradilan.

Amandemen pasal 190 sebagian besar akan menghapus kewenangan hakim Dewan Negara untuk merevisi undang-undang sebelum menjadi undang-undang.

Pasal 204 akan diubah untuk memberikan yurisdiksi yang lebih luas untuk pengadilan militer. Mereka akan dapat mengadili warga sipil tidak hanya untuk serangan terhadap instalasi militer, pabrik, peralatan, zona, perbatasan dan personil, tetapi juga setiap bangunan yang berada di bawah perlindungan militer.

Ribuan warga sipil telah diadili di pengadilan militer sejak 2011.

Amandemen baru juga akan membangkitkan kembali majelis tinggi (Senat), yang dihapuskan pada tahun 2014.

Presiden akan menunjuk sepertiga dari 180 anggota Senat. Sementara untuk majelis rendah (DPR) akan dipilih langsung.

Jumlah kursi di majelis rendah juga akan dikurangi dari 596 menjadi 450, dengan setidaknya 25% disediakan untuk perempuan.

Peran Militer Mesir Usai Amandemen

Kegiatan ekonomi dan sipil militer telah berkembang sejak Sisi menjadi presiden. Militer bertanggung jawab atas proyek-proyek infrastruktur utama, dan para jenderal menduduki posisi-posisi penting di seluruh pemerintahan.

Pasal 200 akan diamandemen untuk mengatakan bahwa, selain melindungi negara dan menjaga keamanannya, tugas militer adalah untuk "menjaga konstitusi dan demokrasi, mempertahankan pilar-pilar dasar negara dan sifat sipilnya, dan menegakkan kedaulatan rakyat, hak serta kebebasan individu."

Sementara itu, Amandemen pasal 234 akan mengabadikan peran Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata dalam menyetujui penunjukan menteri pertahanan. Artikel itu telah ditetapkan untuk berakhir pada akhir masa jabatan kedua Presiden Sisi.