Delegasi Asing hingga Sekjen PBB Pakai Batik Saat Sidang Dewan Keamanan

Liputan6.com, Washington, D.C. - Indonesia untuk pertama kalinya memimpin sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa pagi 7 Mei 2019. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin langsung sidang debat terbuka dengan tema "Menabur Benih Perdamaian," terutama untuk terus mendorong peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dalam berbagai misi di seluruh pelosok dunia.

Sidang yang dihadiri delegasi anggota Dewan Keamanan PBB kental diwarnai "diplomasi batik." Ini dikarenakan sebagian besar anggota yang hadir mengenakan batik dengan beragam corak, warna dan bahan.

Keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima VOA Indonesia dan dikutip Rabu (8/5/2019) menyatakan, “Dipilihnya batik sebagai dress code Sidang Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk penghormatan pada anggota Dewan Keamanan PBB bagi Indonesia yang memegang presidensi Dewan Keamanan PBB untuk bulan Mei 2019.”

Ditambahkan bahwa "berbagai batik yang dikenakan delegasi Dewan Keamanan PBB hari ini merupakan koleksi pribadi mereka masing-masing. Sejumlah delegasi mengoleksi batik tidak hanya dari pemberian delegasi Indonesia di New York, atau ketika mereka menjadi ketua delegasi dalam konferensi di Indonesia, namun juga ada yang membelinya sendiri saat kunjungan ke Indonesia.”

Delegasi dari Amerika, Jerman, Prancis, China, Peru, Pantai Gading dan Republik Dominika adalah sebagian yang mengenakan batik beragam corak, warna dan bahan. Sekjen PBB Antonio Guterres bahkan mengenakan tenun torso berwarna cerah dan menarik perhatian wartawan yang sehari-hari meliput di markas PBB di New York ini.

"Sangat menyenangkan bahwa dalam sidang hari ini cantik dan colorful, karena sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB mengenakan batik, termasuk Sekjen PBB yang mengenakan tenun dari Bali," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Pertemuan ini merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Dan pemakaian batik diharapkan akan semakin mempopulerkan salah satu warisan budaya dunia yang sudah diakui UNESCO ini.

Indonesia memegang peranan sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019 dan akan mengangkat tema besar "UN Peacekeeping."

Adapun tema spesifik yang diangkat selama masa presidensi Indonesia adalah "Berinvestasi dalam Perdamaian: Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pemeliharaan Perdamaian PBB" (Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping).

Setiap anggota Dewan Keamanan PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan di dewan selama satu bulan. Indonesia mendapat giliran bulan Mei, setelah Jerman (Germany) yang menjabat pada April. Sedangkan pada Juni 2019 adalah giliran Kuwait.

Pemilihan tema Presidensi Indonesia, yakni UN Peacekeeping kiranya beranjak dari sejumlah parameter, yaitu: rekam jejak RI dan kapasitas RI dalam tema yang dipilih; animo dan dukungan, baik di dalam negeri maupun oleh anggota PBB lainnya, serta tantangan terkini terkait dewan keamanan.

Mengutip keterangan pers dari Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI yang dimuat Liputan6.com pada Jumat 26 April 2019, sejumlah kegiatan besar yang akan dilaksanakan selama presidensi Indonesia antara lain:

Sidang resmi dalam format open debate mengenai operasi pemeliharaan perdamaian --yang merupakan signature event dari presidensi Indonesia. Kegiatan tersebut dijadwalkan setidaknya pada tanggal 7 Mei 2019.

Kegiatan itu mengambil tema UN Security Council Open Debate on Strengthening the Capabilities of United Nations Peacekeeping Operations.

Indonesia juga akan menggelar sidang resmi dalam format open debate mengenai Protection of Civilians (PoC) in Armed Conflict, yang direncanakan berlangsung pada tanggal 23 Mei 2019 dalam rangka 20 tahun sejak resolusi pertama mengenai PoC dan perayaan 70 tahun Geneva Convention.

Sidang itu merupakan inisiatif bersama dengan badan PBB urusan koordinasi kemanusiaan (UNOCHA).

Selama masa presidensi, Indonesia juga akan menyelenggarakan diskusi informal Dewan Keamanan PBB dalam format Arria Formula mengenai Palestina, yang direncanakan berlangsung pada tanggal 9 Mei 2019.

Dalam kegiatan itu, Indonesia mengusulkan isu tentang illegal settlement di wilayah Palestina yang diduduki, khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan dengan penekanan pada "Resolusi DK PBB Nomor 2334 tahun 2016 tentang Pemukiman Israel di Teritori Palestina yang Diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur".

Selain itu, Indonesia akan mengadakan Resepsi Diplomatik dan Pertunjukan Budaya, yang akan diselenggarakan pada 30 Mei 2019. Itu akkan dimanfaatkan untuk menunjukan kekayaan budaya Indonesia dan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2020-2022. Rencananya akan menghadirkan tim Tari Saman Gayo sebanyak 15 orang penari.