HEADLINE: Aturan Baru Arab Saudi Longgarkan Hak Perempuan, Fenomena Apa?

Liputan6.com, Riyadh - Bagi Manahel Otaibi (25), mengenakan celana jins dan T-shirt adalah sebuah kebebasan, bahkan, menandakan kemenangan. Ia tak lagi membiasakan diri mengenakan abaya, kain serba hitam yang merupakan pakaian tradisional untuk perempuan di Negeri Petrodolar.

Otaibi hanyalah salah satu perempuan saudi yang mulai merasakan bentuk emansipasi --meski dinilai terlambat bagi akademisi feminis-- setelah bertahun-tahun lamanya "terbelenggu" sejumlah pembatasan.

Tak hanya soal abaya, perempuan Arab Saudi kini dapat bebas bepergian tanpa izin wali laki-laki, boleh mengemudikan sendiri kendaraannya, memiliki hak untuk memilih dalam pemilu dewan kota, dan hak atas akses pendidikan serta kesehatan tanpa izin dari wali laki-laki.

Selain itu, perempuan Saudi juga bisa memulai bisnis mereka sendiri secara bebas tanpa izin dari wali laki-laki, boleh menonton di stadion, menduduki jabatan publik strategis, berolahraga di depan umum, mendaftar ke militer, hingga dapat mempertahankan hak asuh anak bila bercerai.

Bahkan, aturan terbaru di Arab Saudi kini memungkinkan wanita untuk menyewa kamar hotel tanpa kehadiran wali pria, dan turis pria bersama wanita bukan muhrimnya juga dapat menginap dalam satu kamar tanpa bukti pernikahan.

Beberapa perempuan Saudi merasakan norma budaya berubah, sejak putra mahkota dan pemimpin de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) bergerak untuk membentuk masyarakat konservatif ini ke dunia luar dan secara umum menjadikannya 'sedikit' lebih liberal ketimbang Saudi beberapa dekade silam.

Dalam sebuah wawancara dengan CBS News pada 2018, Pangeran Salman mengatakan, "Baik laki-laki maupun perempuan harus berpakaian sopan ... tetapi Islam tidak secara partikular mewajibkan (perempuan) harus mengenakan abaya atau penutup kepala," ujarnya seperti dikutip dari the Telegraph.

"Keputusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan itu untuk memilih jenis pakaian sopan dan terhormat yang hendak ia pakai," lanjut sang putra mahkota yang resmi ditunjuk oleh ayahnya, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud, menjadi pewaris takhta --dan efektif sebagai pemimpin de facto-- Arab Saudi pada 21 Juni 2017.

Khaled Batrefe, seorang profesor psikologi di Alfaisal University, mengatakan kepada The Media Line bahwa hak-hak perempuan mulai diperluas pada masa pemerintahan Raja Abdullah, yang mengizinkan perempuan untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan dewan lokal.

"Raja Abdullah mulai memberdayakan perempuan dengan langkah besar," kata Batrefe kepada The Media Line, seperti dikutip dari The Jerusalem Post. "Reformasi ini dilanjutkan dan kian dipercepat dalam beberapa tahun terakhir oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman."

Menurut Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia, Yon Machmudi, poin soal emansipasi perempuan adalah topik yang sedari dulu telah digaungkan aktivis perempuan Saudi, di mana mereka menyerukan agar bisa mendapatkan kesetaraan hak.

"Beriringan, ini perlahan-lahan dipenuhi (oleh MBS). Saya kira, pelonggaran aturan tersebut juga untuk meredam agar tidak terjadi keresahan dalam bentuk gerakan yang lebih masif, sebab banyak perempuan di Arab Saudi --yang merupakan alumni dari universitas-universitas Barat-- yang ingin eksis," kata Yon kepada Liputan6.com, Rabu (9/10/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Meski ada sejumlah kasus yang mencontohkan bahwa emansipasi dan kesetaraan gender bagi wanita-wanita di Saudi belum diterapkan penuh --termasuk gelombang penangkapan sejumlah aktivis perempuan Saudi pada 2018-- sejumlah bentuk kebijakan pro-perempuan yang digagas oleh putra mahkota menunjukkan perubahan besar bagi negara monarki absolut-konservatif itu.

Namun, kebijakan tersebut hanyalah seporsi aspek kecil dari apa yang banyak disebut pengamat sebagai rancangan besar Pangeran MBS dalam mereformasi dan memodernisasi Arab Saudi, terkhusus, pada urusan ekonomi.

Setahun sebelum ia naik pangkat jadi pewaris takhta, tepatnya pada April 2016, MBS, yang menjabat sebagai kepala Council for Economic Affairs and Development, memperkenalkan kebijakan ambisius yang bernama Vision 2030 (Visi 2030).

Agenda kebijakan itu beragam, mulai dari diversifikasi ekonomi (agenda prioritas) hingga menggencarkan pengaruh dan kebijakan politik luar negeri Arab Saudi di kawasan, Al Jazeera melaporkan.

Di sektor ekonomi, Vision 2030 memiliki agenda untuk mendiversifikasi, memprivatisasi, dan memodernisasi perekonomian Arab Saudi. Salah satu upaya dalam kebijakan itu adalah merancang skema pendanaan dan investasi asing selama 15 tahun senilai US$ 2 triliun.

Vision 2030 juga akan menginisiasi National Transformation Programme, sebuah reformasi strategi ekonomi. Salah satu programnya ditandai dengan penjualan saham perusahaan minyak Arab Saudi Aramco sebesar 5 persen senilai US$ 600 miliar.

Hasil penjualan 5 persen saham Aramco akan dikembangkan di sektor perumahan mewah dan industri. Diprediksi, pengembangan sektor itu mampu meraup keuntungan hingga sekitar US$ 1 triliun.

Sektor ekonomi lain yang bakal dikembangkan berbasis pada ketenagakerjaan, pariwisata, dan industri militer. Sejumlah aspek itu diyakini oleh MBS bisa meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pemasukan dari sektor industri minyak.

Selain itu, ia juga menginisiasi upaya untuk meminimalisir dan membatasi peran polisi syariah, suatu langkah yang dinilai sebagai usaha untuk merombak tradisi guna mengubah Negeri Minyak yang lebih moderat. Ia pun banyak disukai oleh golongan pemuda Saudi, kelompok melek literasi, dan media.

Bagian utama lain dari Vision 2030 adalah supaya perempuan-perempuan di negara tersebut bisa memperoleh pekerjaan di seluruh spektrum industri yang luas, dan bukan terbatas pada sektor-sektor seperti pendidikan saja.

Lebih lanjut, pada Juli 2019, the Wall Street Journal berhasil mendapat akses ke dokumen rahasia setebal 2.300 halaman tentang pembangunan Neom. Dokumen itu turut membahas 11 rencana investasi yang dilakukan MBS, salah satunya adalah alkohol yang dilarang Arab Saudi namun ingin dihadirkan di kota baru ini.

Lembar-lembar tersebut dimiliki Boston Consulting Group, McKinsey & Co., dan Oliver Wyman yang diperiksa oleh Wall Street Journal, bertanggal September 2018.

Neom bakal menjadi kota pintar, modern, dengan berbagai inovasi yang terbilang ajaib. Nama tersebut diambil dari bahasa Yunani dan Arab yang berarti "baru" dan "masa depan". Lokasinya akan berada di utara Saudi, berdekatan ke Mesir.

"Neom adalah tentang segala hal yang berorientasi ke masa depan dan visioner. Jadi kita membahas teknologi yang paling baru dan menembus batas, dan dalam beberapa kasus masih dikembangkan dan bersifat teoretis," ujar Chief Executive Neom, Nadhmi Al Nasr.

Neom disebut menjadi visi MBS sebagai bentuk modernisasi Saudi. Para perusahaan asing dikabarkan sudah mulai enggan berinvestasi di kerajaan konservatif ini karena masalah hukum, korupsi, serta berbagai larangan yang bersifat religius.

Meski kini namanya tercoreng oleh kasus pembunuhan jurnalis sekaligus kritikus Saudi, Jamal Khashoggi pada Oktober 2018 lalu, pamor Pangeran MBS sebagai figur utama reformasi modernisasi Saudi masih melekat.

Sebagai contoh kecil, pada 6 Oktober 2019, Komisi Arab Saudi untuk Pariwisata dan Warisan Nasional melonggarkan peraturan ketat yang mengatur interaksi sosial, setelah Riyadh meluncurkan visa turis pertamanya.

Pasangan pelancong mancanegara yang ingin piknik ke Saudi, sekarang bisa menginap satu kamar tanpa diwajibkan terlebih dahulu memberikan bukti nikah. Dengan kata lain, turis pria dan perempuan yang bukan muhrim dapat tinggal sekamar di tempat mereka menginap.

Hal tersebut diharapkan mampu mendorong kontribusi terhadap PDB dari saat ini 3% menjadi 10%.

"Untuk peluncuran visa terbaru, kami hanya menyoroti lima situs Warisan Dunia UNESCO, situs seni kontemporer dan situs alami termasuk Laut Merah, gurun, dan pegunungan," tulis Komisi Arab Saudi untuk Pariwisata dan Warisan Nasional melalui Twitter pada 6 Oktober.

Emansipasi perempuan dan kesetaraan gender di Arab Saudi mungkin boleh menjadi sorotan paling mencolok --yang muncul di pemberitaan-pemberitaan media Barat-- dari serangkaian transformasi-reformasi Saudi dewasa ini. Namun, para pengamat memandang lebih dari pada itu.

Semuanya adalah soal profit dan uang, atau, menurut penjelasan pengamat Timur Tengah Zuhairi Misrawi, "semuanya adalah soal ekonomi."

"Semua aturan yang diberlakukan oleh MBS tidak berkaitan dengan isu gender dan pandangan keagamaan. Semuanya hanya berhubungan dengan fokus utama kerajaan Arab Saudi: meningkatkan perekonomian negara," kata Zuhairi dalam sambungan telepon kepada Liputan6.com, Selasa (8/10/2019).

"Visi 2030, untuk menunjang agar menjadikan Saudi seperti (Uni) Emirat Arab. Mereka (Saudi) melihat, sudah tidak bisa lagi bergantung hanya pada minyak, sehingga dibukalah peluang pada pariwisata. Bukan soal pandangan keagamaan atau gender," lanjut intelektual muda Nahdlatul Ulama itu.

Senada dengan anggapan tersebut, Yon Machmudi, menjelaskan pelonggaran aturan untuk perempuan di Saudi mungkin menyangkut persoalan daya tarik ekonomi dan upaya modernisasi untuk membuktikan bahwa mereka sekarang telah menjadi negara yang lebih terbuka, terutama dalam hal menarik investasi asing.

"Mereka ingin menarik perhatian dunia Barat atau non-Arab untuk berinvestasi di Saudi dan menunjukkan Saudi yang sekarang bukanlah Saudi yang dahulu," ungkap Yon.

"Saudi sudah menjadi negara yang bersahabat dengan semua (pihak), termasuk tidak lagi menjadi negara bertentangan dengan nilai-nilai yang mungkin dianut oleh masyarakat Barat secara umum," lanjutnya.

MBS dinilai Yon cukup progresif dalam menjalankan kebijakannya. Sang pewaris takhta dianggap ingin menunjukkan Saudi sudah menjadi negara yang lebih terbuka, dengan memberikan pemenuhan hak kepada perempuan yang dulu sangat dikekang.

"Kembali lagi, ini pun erat kaitannya dengan tuntutan masyarakat dan kondisi ekonomi yang, mau tak mau, harus melibatkan perempuan, karena tidak bisa selamanya kemudian bergantung pada laki-laki."

Khaled Batrefe, profesor psikologi di Alfaisal University menambahkan, meski mayoritas warga Arab Saudi menyambut baik reformasi itu, tetapi minoritas vokal yang ultra-konservatif, merasa keberatan --ujarnya seperti dikutip dari The Media Line.

Mereka menganggap perubahan itu sebagai sesuatu yang membahayakan peran tradisional perempuan. "Itu hanya persoalan kebebasan memilih," ucap Batrefe. "Setiap orang, sekarang, dapat membuat keputusan yang tepat untuk pribadi mereka. Mereka yang menentang reformasi tidak harus menerapkannya, tetapi mereka tidak boleh mencabut hak orang lain."

Definisi kesopanan di ranah publik tetap terbuka untuk interpretasi pribadi otoritas lokal, meski Pangeran MBS dalam wawancara dengan CBS News pada 2018 telah menyuarakan pandangannya tentang hal itu.

Beberapa anggota kerajaan lain dan pejabat daerah menginterpretasikannya secara longgar, namun yang ketat, masih ada.

Di atas kertas, memang tidak ada hukum yang mengkriminalkan perempuan yang tidak mengenakan abaya. Namun, dalam praktiknya, sangat sedikit yang meninggalkan rumah tanpanya, lantaran takut dilecehkan.

Tanpa peraturan formal yang berlaku, suatu perusahaan dapat menolak masuknya perempuan yang tidak berpakaian atas nama norma kesopanan yang ambigu.

Itulah yang terjadi pada Mashael al-Jaloud (foto di laman muka), seorang wanita Saudi berusia 33 tahun yang berkarier di bidang sumber daya manusia, ketika dia mencoba melenggang ke Riyadh Park Mall pada Juli 2019 --the Los Angeles Times melaporkan.

Pada saat itu, Jaloud telah menghabiskan berbulan-bulan (secara bertahap) mengganti abaya dengan mantel atau jas sebelum sepenuhnya meninggalkan gamis hitam tersebut. Selain itu, dia pun sering mengunjungi restoran dan kafe, meski diwarnai dengan sedikit 'insiden'.

Suatu hari, ketika dia mendekati gerbang mal dengan mengenakan celana dan baju lengan panjang, dia diberitahu bahwa dia tidak berpakaian dengan tepat dan tidak bisa masuk.

Dia bersikeras sembari menunjukkan kepada mereka wawancara MBS dengan CBS News. Orang-orang itu tidak mempedulikan Jaloud, polisi pun dipanggil.

Jaloud kemudian mem-posting twit ke manajemen mal, mengatakan bahwa pakaiannya sudah sopan. Tak hanya itu, ia juga menyertakan sebuah video --yang telah mengumpulkan lebih dari 900.000 viewers dan memicu banjir komentar. Sebagian besar negatif.

Lebih dari sebulan kemudian, dia masih mendapat komentar miring, bahkan ada yang menuduhnya mengkhianati negara.

Anggota keluarga kerajaan pun ikut menyerangnya: Pangeran Sattam Saud menuduh Jaloud sebagai "pencari ketenaran" dan mengatakan tindakannya provokatif dan tidak dapat diterima oleh semua orang, sebab tidak mengenakan abaya saat berada di muka umum.

Jaloud belum kembali lagi ke mal sejak peristiwa itu. Manajemen Riyadh Park menanggapi permintaan komentar dengan mengatakan, Jaloud sudah mematuhi standar kesopanan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.