Bangunan Ambruk di Kamboja Tewaskan 24 Orang

Liputan6.com, Phnom Penh - Kasus bangunan roboh kembali terjadi di Kamboja. 24 orang dilaporkan tewas akibat runtuhnya gedung di kota Kep yang berlokasi di pesisir barat Kamboja pada Jumat kemarin waktu setempat.

Dilaporkan Channel News Asia, Minggu (5/1/2019), jumlah korban masih terus bertambah dari sebelumnya yang hanya 10 orang. Masih ada pula korban yang masih tertimbun reruntuhan.

Bangunan runtuh itu memiliki tujuh lantai dan sedang dalam konstruksi. Pemiliknya adalah sepasang warga Kamboja yang ingin membangun guesthouse.

Kamboja sedang dalam masa menggenjot pembangunan infrastruktur untuk menarik investor dan bertambahnya turis asal China.

"Sejauh ini ada 24 orang tewas," ucap Gubernur Kep, Ken Santha. "Tiga jasad masih belum dibawa ke rumah sakit, karena mereka belum ditari keluar (dari reruntuhan)," ujar Ken.

23 orang juga dilaporkan terluka akibat runtuhnya bangunan ini. Pasangan pemilik bangunan ini sudah dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan.Proses evakuasi masih terus berlanjut.

Kejadian ini mengulang kasus runtuhnya bangunan di Kamboja pada pertengahan tahun lalu. Regulasi pembangunan pun menjadi sorotan. Pemilik bangunan yang berasal dari China juga ditahan polisi atas tuduhan menghilangkan nyawa tanpa sengaja.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pada Juni 2019, kejadian runtuhnya bangunan di kota Sihanoukville,  Kamboja memakan 28 korban jiwa. Para korban adalah pekerja yang tinggal di area konstruksi. 

Di kota itu infrastruktur yang dibiayai investor China sedang jor-joran terjadi untuk membangun hotel dan kasino. SCMP menyebut lima warga China ditahan polisi akibat kasus tersebut.

Gubernur daerah setempat pun mengundurkan diri akibat kasus ini. Pembangunan jor-joran di Kamboja membuat masalah regulasi keamanan pembangunan disorot.

 Khamr Times menyebut pemerintah Kamboja mendirikan Komite Pemeriksaan Kualitas Bangunan agar kasus serupa tak terulang.  Ratusan konstruksi diperiksa dan sebanyak 22 pengembang di Sihanoukville disuruh menahan konstruksi karena masalah perizinan.