Iran Tak Lagi Patuhi Batasan Perjanjian Nuklir, Bakal Serang AS?

Liputan6.com, Tehran - Iran telah menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi mematuhi pembatasan yang diberlakukan perjanjian nuklir pada 2015 silam.

Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan tidak akan lagi patuh kepada keterbatasan kapasitasnya untuk pengayaan, tingkat pengayaan, stok bahan yang diperkaya, atau penelitian dan pengembangan.

Dilansir dari BBC, Senin (6/1/2020), pengumuman itu menyusul usai pertemuan kabinet Iran di Tehran.

Ketegangan telah meningkat sejak pembunuhan Jenderal Militer Iran Qasem Soleimani oleh AS di Baghdad.

Laporan dari Baghdad mengatakan kompleks kedutaan besar AS di sana menjadi sasaran serangan hari Minggu malam. Sebuah sumber mengatakan kepada BBC bahwa empat putaran "tembakan tidak langsung" telah diluncurkan ke arah kedutaan. Tidak ada laporan korban dari serangan itu. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di bawah perjanjian tahun 2015, Iran sepakat untuk membatasi kegiatan nuklirnya yang sensitif dan mengizinkan para inspektur internasional sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi yang melumpuhkan.

Namun, Presiden AS Donald Trump meninggalkannya pada tahun 2018, dengan mengatakan dia ingin memaksa Iran untuk menegosiasikan kesepakatan baru yang akan menempatkan pembatasan tak terhingga pada program nuklirnya dan juga menghentikan pengembangan rudal balistiknya.

Iran menolak, dan sejak itu secara bertahap mengembalikan komitmennya berdasarkan perjanjian sebelumnya.

Hal itu diharapkan untuk jadi sikap terbaru Iran pada perjanjian akhir pekan ini, sebelum berita kematian Soleimani.

Media pemerintah Iran mengumumkan pada hari Minggu bahwa negara itu tidak akan lagi menghormati batas yang ditetapkan dalam kesepakatan 2015.

"Iran akan melanjutkan pengayaan nuklirnya tanpa batasan dan berdasarkan pada kebutuhan teknisnya," lapor sebuah pernyataan.

Namun, pernyataan itu tidak mengatakan bahwa Iran sebenarnya menarik diri dari perjanjian itu dan menambahkan bahwa negara itu akan terus bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB, IAEA.

Iran, katanya, siap untuk kembali ke komitmennya setelah menikmati manfaat dari perjanjian. Para wartawan mengatakan ini merujuk pada ketidakmampuannya untuk menjual minyak dan memiliki akses ke pendapatannya di bawah sanksi AS.

Iran selalu bersikeras bahwa program nuklirnya sepenuhnya damai - tetapi kecurigaan bahwa itu akan digunakan untuk mengembangkan bom secara diam-diam mendorong Dewan Keamanan PBB, AS dan UE untuk menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan pada 2010.

Kesepakatan 2015 dirancang untuk membatasi program dengan cara yang dapat diverifikasi dengan imbalan bantuan sanksi.

Ini membatasi pengayaan uranium Iran, yang digunakan untuk membuat bahan bakar reaktor tetapi juga senjata nuklir, menjadi 3,67%.

Iran juga diharuskan mendesain ulang reaktor air berat yang sedang dibangun, yang bahan bakarnya akan menghabiskan plutonium yang cocok untuk bom, dan memungkinkan adanya inspeksi internasional.

Sebelum Juli 2015, Iran memiliki persediaan uranium yang kaya dan hampir 20.000 sentrifugal, cukup untuk membuat delapan hingga 10 bom, menurut Gedung Putih pada saat itu.

Para ahli AS memperkirakan saat itu bahwa jika Iran telah memutuskan untuk terburu-buru membuat bom, itu akan memakan waktu dua hingga tiga bulan sampai uranium yang diperkaya 90% cukup untuk membangun senjata nuklir - yang disebut "waktu breakout".

"Waktu breakout" Iran saat ini, jika berusaha membangun bom nuklir, diperkirakan sekitar satu tahun, tetapi ini dapat dikurangi menjadi setengah tahun atau bahkan hitungan bulan jika tingkat pengayaan ditingkatkan hingga 20%, misalnya .

Pihak-pihak lain dalam kesepakatan 2015 - Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia - berusaha menjaga perjanjian itu tetap berjalan setelah AS menarik diri pada 2018.

Minggu malam, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan PM Inggris Boris Johnson merilis pernyataan bersama yang mendesak Iran untuk membatalkan langkah-langkah yang bertentangan dengan kesepakatan.

"Kami siap untuk melanjutkan pembicaraan dengan semua pihak untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketegangan dan membangun kembali stabilitas di kawasan," kata mereka.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell telah mengundang Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, untuk mengunjungi Brussels untuk membahas kesepakatan nuklir dan bagaimana meredakan krisis atas pembunuhan Soleimani.