Palestina Tolak Perjanjian Damai Timur Tengah Ala Donald Trump dan Netanyahu

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) telah merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang bertajuk Middle East Peace Plan. Presiden Donald Trump percaya rencana itu bisa mendamaikan konflik Israel dan Palestina.

Sejatinya, rencana itu sarat tawaran ekonomi dan investasi bagi Palestina apabila mau ikut Middle East Peace Plan. Berdiri di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Trump mengatakan usulnya "bisa menjadi kesempatan terakhir" untuk Palestina.

Gedung Putih merilis rencana setebal 186 halaman itu pada Selasa, 28 Januari 2020. Rencana ini berisi penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga tawaran investasi fantastis bagi rakyat Palestina.

Usai perjanjian itu disepakati, Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Taher Hamad mengatakan bahwa masyarakat Palestina memiliki sejumlah alasan untuk sepenuhnya menentang kesepakatan itu. Mereka termasuk yang beragama Muslim maupun Nasrani. 

"Palestina menginkan adanya kemerdekaan beragama, di mana umat Muslim dan Nasrani dapat hidup damai secara berdampingan," ujar Taher di Kedubes Palestina, Jakarta, Rabu (5/2/2020). 

Ia mengemukakan beberapa alasan tersebut. Alasan pertama adalah bahwa rencana perdamaian tersebut hanya ditujukan bagi rezim Apartheid. 

Kedua, rakyat Palestina juga memiliki pandangan untuk membangun pemukiman Yahudi di tanah Palestina, di mana 720.000 pemukim akan tetap berstatus ilegal di Palestina. Kini terdapat 136 pemukiman yang berada di West Bank.

Ketiga, Palestina menginginkan adanya perdamaian sebagai solusi strategis serta yang terakhir Palestina berkomitmen untuk terus melawan terorisme. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Palestina berkomitmen untuk tetap melakukan tindakan tanpa kekerasan dan berpegang teguh untuk menolak adanya aksi terorisme. Walaupun begitu, pihak Palestina tetap menolak proposal yang diajukan oleh AS dan Israel. 

"Pada 1974, ketua dari Palestine liberation organization mengunjungi PBB, dia mengatakan bahwa kami ingin wilayah Palestina milik kami," kata Wadubes Taher. 

Ia menyayangkan keinginan Israel untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah milik Yahudi, tanpa kehadiran agama lain. Sedangkan kondisi saat ini, disebutnya bahwa masyarakat Muslim, Nasrani dan Yahudi hidup berdampingan.

Taher kemudian juga menyampaikan bahwa dalam kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke PBB pekan depan hanya memiliki satu tujuan yaitu menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. 

Sebagai dasar yang kuat bagi Palestina, ia mengatakan bahwa Presiden AS Woodrow Wilson lah yang memiliki pernyataan bahwa penentuan nasib sendiri merupakan hak manusia. Sedangkan, kini Presiden Trump memiliki pendirian sebaliknya. 

"Saya yakin presiden AS selanjutnya juga akan menolak Perjanjian Damai ini," tutupnya.